Mereka Involusi Peran Kritis Agama - Oleh: Umar Natuna, Pemerhati Masalah Sosial, Keagamaan dan Pendidikan

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang beragama. Agama telah menjadi kekuatan ideologi dan sosial yang ternyata mampu menghadirkan kesadaran kolektif mengusir kaum penjajah di muka bumi tanah pertiwi ini. Agama menjadi kekuatan motivator dan sekaligus kekuatan kritis. Sehingga umat mampu melakukan kritik sosial atas berbagai persoalan; kemiskinan , ketertindasan dan keterbelakangan akibat kaum penjajah.

Selain itu, umat juga mampu menempatkan agama sebagai kekuatan kritis atas berbagai penyimpangan terhadap tujuan perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan. Sehingga tidak ada satupun mereka memiliki pamrih pribadi, melainkan satu; yakni indonesia merdeka, berdaulat dan bermartabat.

Kini setelah era perjuangan kemerdekaan berakhir. Kita berada dialam merdeka dan pembangunan; agama kemudian mengalami degradasi, alienasi, deviasi dan bahkan menjadi katup legitimasi penguasa. Ia tidak lagi menjadi kekuatan etik dan moral yang mampu mengoreksi perilaku kekuasaan. Ia menjadi subordinasi kekuasaan.

Bahkan, ia terdepan membela keinginan kekuasaan dalam segala hal seperti program Keluarga Berancana (KB) , Transmigrasi, Azas Tunggal, pemberantasan teroris. Bahkan kaum agamawan dijadikan tameng untuk meredam berbagai konflik sosial dan ekonomi yang kemudian diembeli agama. Agamawan diminta untuk maju kedepan melerai berbagai persoalan konflik sosial, etnis, bahkan juga memberangus suatu ajaran atau keyakinan seperti kasus Ahmadiyah misalnya.

Namun disisi lain, agama harus menanggung beban akibat berbagai kebijakan pemerintah-dalam menangggulangi berbagai konflik sosial. Tidak jarang para tokoh agama menjadi korban dari berbagai kebijakan pemerintah dalam menanggulangi konflik sosial-yang kemudian ditumpangi simbol –simbol agama. Lagi-lagi agamawan- tidak berdaya membela keyakinan dan ketidakterlibatanhya dalam berbagai konflik.

Negara dalam konteks ini tidak akan pernah mau kalah dan disalahkan. Negara ( baca: rezim tertentu) tetap saja mengatakan apa yang dilakukan benar karena alasan kepentingan stabilitas nasional.

Korporatisme negara

Merosotnya (involusi) peran kritis agama sebagai kekuatan evaluatif dan penyeimbang dalam realitas hidup berbangsa yang pada awal kemerdekaan telah menunjukkan sumbangsihnya--berawal ketika negara ( baca : rezim orde baru ) menancapkan kukunya dengan merangkul dan mengoptasi berbagai elit serta pimpinan umat beragama melalui kebijakan korporatisme negara.

Agama yang semula hidup dalam ruang dan alam kultur, kemudian dirangkul dan disemai dalam bingkai korporatisme negara-yakni dengan membentuk berbagai organisasi, ormas dan lembaga keagamaan. Maka kemudian lahirlah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dewan gereja Indonesia, Walubi. Melalui berbagai organisasi keagamaan yang mengacu pada kepentingan negara itulah kemudian lahirlah polarisasi dalam kehidupan umat.

Agama negara yang diwakili oleh organisasi dan lembaga keagamaan yang dilahirkan negara untuk kepentingan negara, dan agama rakyat-yang memang sudah sejak awal berada pada aral kultur- masyarakat. Agama negara berwatak rasional, pragmatis dan struktural, birokratis dan cenderung menjadi stempel kebijakan negara. Sedangkan agama rakyat-yang bersemayam dalam aral kultural berbaur dengan berbagai kekuatan mistik dan adat budaya cenderung mengambil peran kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah.

Lambat laut berbagai kekuatan agama rakyat ini menjadi lemah, karena para elit agama yang sebelumnya- menjadi kekuatannya mulai beralih ke agama negara. Tinggalah mereka dengan komunitas dan subkultur yang ada.

Mereka kemudian terus mengembangkan tradisi keagamaan yang komunal dan kritis ditengah-tengah arus koorporatisme negara. Dalam kaitan ini tidak jarang muncul penyempalan dari arus mainstrem- yang kemudian lahir berbagai kaum pinggiran-radikal dalam melihat peran pemerintah. Oleh negara kemudian mereka dianggap- teroris-yang mengancam kehidupan manusia dan kepentingan negara dimata dunia internasional, terutama negara donor.

Dalam konteks ini bukan saja telah terjadi involusi peran kritis agama, melainkan akan terjadi konflik antara agama negara dan agama rakyat. Karena masing-masing hidup di alam yang berbeda. Yang satu menyatu dengan desah kehidupan nyata. Yang satu hanya bermetamorfora dan memanifulasi fakta untuk kepentingan negara.

Mereka membuat berbagai pestipalisasi agama dan simbolisasi yang sebenar kering akan makna agama. Karena agama mereka peras hanya mengurusi kemauan pemerintah. Sementara potensi laten agama sebagai kekuatan kritis mereka pendamkan. Untuk itu diperlukan asosiasi keagamaan swasta yang dapat menjadi mediasi untuk melerai potensi konflik antara agama rakyat dan negera kedepan.

Meretas Involusi

Polarisasi agama dalam realitas kehidupan umat harus segara diselesaikan. Caranya, negara harus melepaskan semua kebijakan korporatisme negara. Biarlah agama dan pemeluknya hidup dalam spririt agama yang sejati. Agama sejatinya memiliki dimensi keyakinan, ritual, pelaksanaan dan konsekuensi keagamaan. Biar agama berada dalam alam dan kulturnya. Ia akan menunjukkan watak nya yang sejati, jika ia diberi kebebasan untuk berkembang.

Agama akan hadir sebagai kekuatan spritual, ideologis dan penyangga kehampaan sosial. Agama akan hadir sebagai perekat sosial dan sekaligus penyembuh konflik sosial-manakala ia dapat berkembang sesuai dengan watak dasarnya. Agama akan hadir sebagai kekuatan motivator manakala ia tumbuh di luar tekanan.

Sementara kaum agamawan yang sempat tersesat dalam agama negara, segeralah turun ke bumi, kealam kultur bersama masyarakat dengan segala romantika. Tinggalkanlah gelanggang rezim apapun itu, karena ia akan menyesahkan napas dan menyempitkan peran agama.

Penulis yakin, kita tidak rela agama hanya berperan sepihaknya. Yakni sebagai justifikasi dan legitimasi kepentingan pemerintah-dan mengabaikan peran evaluatif agama. Kelaparan, kemiskinan dan ketertinggalan umat ternyata tidak mampu diselesaikan oleh agama negara yang asyik dengan vestifalisasi dan simbolisasi. Yang terjadi justru sebaliknya, umat semakin asing dari agamanya. Umat tidak memiliki akses akan langgam dan dasar-dasar logika agama ketika menyuarakan ketertindasannya. Umat mengalami alienasi dengan organisasi keagamaan-yang dibentuk negara. Ia selalu saja dianggab obyek- bahkan terus dikorbankan.

Kedepan agama harus kita kembalikan ke peran sejatinya. Yakni melakukan evaluasi kritis sesuai dengan langgam dan logika agamanya. Amar-makruf nahi munkar. Ini merupakan napas, spririt dan kekuatan sosial agama-yang selama ini dipinggirkan.

Agama hendaknya diberi ruang untuk menyuarakan berbagai ketidakberesen sosial, budaya dan politik menurut perspektifnya. Bukan diminta menafsirkan ini dan itu demi kepentingan tertentu. Biarlah agama memberikan tafsiran-tafsiran sosial baru-yang tidak harus dikatai-katai sebagai aliran sesat, radikal, nyempal dan normatif. Karena memang itulah peran agama. Ia hadir sebagai kekuatan evaluatif bukan kekuatan legitimatif. Instanisasi agama dengan berbagai pola dan gaya yang dewasa ini tumbuh terutama di bulan suci Ramadahan-bukanlah indikator kemajuan agama melainkan konvensasi (pelarian) dari ketidakmampuan merealisasikan peran kritis agama. Agama akhirnya menjadi komoditas kaum berduit untuk memenuhi hasrat materialisme dan pragmatisme hidupnya. Lagi-lagi agama terpuruk menjadi komoditas dan perbudakan nafsu serakah manusia.

Meretas involusi peran kritis agama memerlukan jihad sosial dan keagamaan. Karena tidak mungkin hal itu dilakukan-jika saja alam pikiran yang sudah lamaterjerembab dalam paham bahwa agama adalah bagian dari modal sosial yang harus direkayasa sedemikian rupa demi kelangsungan suatu rezim atau kekuasaan itu akan muda dikembalikan ke alam awalnya. Yakni agama adalah agama yang memikiki watak, sifat dan peran sesuai kredonya.

Langkah; pertama, mengembalikan agama ke posisi, watak dan semangat awalnya, sebagai agama yang tugas mengatur, mengarah dan menyangga kegegelapan hidup manusia-menuju kebahagian dunia dan akhirat- tanpa harus dibebankan dengan kepentingan tertentu. Kita lepaskan semua anggapan, persepsi dan anggukan sosial yang selama ini kita pakai dalam memandang dan menempatkan agama.

Kedua, perombakan metodelogi kajian/pemahaman agama di berbagai pendidikan haruslah dilakukan-guna menemukan formulasi yang tepat sehingga semua dimensi keagamaan dapat berkembang sesuai dengan wataknya. Ketiga, reorientasi terhadap semua produk lembaga keagamaan yang ada, agar paradigma, filosofi, orientasi dan visinya disesuaikan kembali dengan watak dasar agama. Keempat, para elit agama hendanya tidak memanifulasi kelemahan umat-untuk kepentingan jangka pendek-yang mengakibatkan umat terjerembab dalam lembah ketidakberdayaan.Kelima, pemerintah hendaknya meletakkan agama sebagai kekuatan utama, bukan pelengkap administrasi kenegaraan seperti yang terjadi selama ini.

Itulah untuk menyebut beberapa langkah awal yang harus kita lakukan sebagai jihad sosial untuk mengembalikan agama sebagai kekuatan kritis. Memang apa yang ditawarkan bukanlah sesuatu yang baru, melainkan memerlukan sikap dan cara pandang yang baru. Untuk itu diperlukan lapisan baru dari umat beragama-untuk membangun kontruksi sosial yang demikian.

Tanpa itu, maka agama akan selalu menjadi tukap stempel bagi kepentingan yang tidak menjadi urusan agama. Atau agama akan menjadi proyek instanisasi dan komoditas moral semu bagi kepuasan kaum elit menina bobokan umat. Wallahualam bisyawab. (haluankepri.com)

Related posts