Lelang Obligasi Negara Terserap Rp9,75 Triliun

NERACA

Jakarta - Pemerintah menyerap dana sebesar Rp9,75 triliun dalam lelang lima seri obligasi atau surat utang negara pada Selasa untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2013. Keterangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa (2/7), menyebutkan penawaran yang masuk dalam lelang tersebut mencapai Rp14,14 triliun.

Jumlah dimenangkan sebesar Rp9,75 triliun itu lebih besar dari jumlah indikatif yang ditetapkan sebelumnya sebesar Rp7 triliun. Rincian dimenangkan Rp9,75 triliun terdiri dari seri SPN03131003 sebesar Rp1 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 5,16%, imbal hasil tertinggi dimenangkan 5,30%.

Seri SPN12140703 sebesar Rp2 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,31%, imbal hasil tertinggi 6,50%. Seri FR0063 sebesar Rp2,85 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 7,20%, imbal hasil tertinggi dimenangkan 7,25% dan tingkat kupon 5,63%.

Seri FR0064 sebesar Rp1,45 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 7,64%, imbal hasil tertinggi dimenangkan 7,73% dan tingkat kupon 6,13%. Seri FR0065 sebesar Rp2,45 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 7,84%, imbal hasil tertinggi dimenangkan7,93% dan tingkat kupon 6,63%. Pemerintah akan resmi menerbitkan kelima seri SUN tersebut pada 4 Juli 2013.

Selain itu, pemerintah akan menjual sukuk atau surat berharga syariah negara (SBSN) dengan target indikatif Rp1,5 triliun melalui lelang pada 9 Juli 2013 untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2013. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan menyebutkan terdapat lima seri SBSN yang akan dilelang.

Kelima seri SBSN itu adalah SPNS10012014(penerbitan baru) dengan imbalan secara diskonto, aset acuan barang milik negara berupa tanah dan bangunan. SBSN ini akan jatuh tempo 10 Januari 2014. Selain itu, seri PBS001 (penjualan kembali) dengan tingkat imbalan 4,45% dan akan jatuh tempo 15 Februari 2018. Seri PBS003 (penjualan kembali) dengan tingkat imbalan 6,00% dan jatuh tempo 15 Januari 2027.

Seri PBS004 (penjualan kembali) dengan tingkat imbalan 6,10% dan akan jatuh tempo 15 Februari 2037. Seri PBS005 (penjualan kembali) dengan tingkat imbalan 6,75% dan akan jatuh tempo 15 April 2043. Aset acuan untuk penerbitan SBSN seri PBS tersebut berupa proyek/kegiatan dalam APBN tahun 2013.

Lelang SBSN tersebut akan dilaksanakan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai agen lelang SBSN. Lelang bersifat terbuka, menggunakan metode harga beragam. Pada prinsipnya semua pihak, investor individu maupun institusi, dapat menyampaikan penawaran pembelian dalam lelang.

Namun, dalam pelaksanaannya penyampaian penawaran harus melalui peserta lelang yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan. Pemerintah memiliki hak untuk menjual seri-seri SBSN tersebut lebih besar atau lebih kecil dari target indikatif yang ditentukan. [ardi]

BERITA TERKAIT

Seberapa Sustain Penguatan Rupiah Lewat Penjualan Obligasi?

Oleh: Djony Edward Tren penguatan rupiah yang super cepat masih menyimpan misteri. Begitu derasnya dana asing masuk dicurigai sebagai hot…

PUB Obligasi BRI Meleset dari Target - Mempertimbangkan Sisa Waktu

NERACA Jakarta – Mempertimbangkan kondisi pasar yang tidak bakal menyerap seluruh obligasi, PT Bank BRI (BBRI) menyatakan telah menghentikan kegiatan…

BNI Salurkan Pembiayaan Rp1,1 Triliun ke PLN

      NERACA   Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ikut serta menyalurkan pembiayaan untuk Program 35.000…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BI Naikkan Suku Bunga Jadi 6%

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan suku bunga acuannya pada November 2018 menjadi enam persen,…

Perbankan Diminta Perbaiki Tata Kelola

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap industri perbankan terus memperbaiki tata kelola perusahaan yang…

Bhineka Life dan OJK Gelar Literasi Keuangan untuk Guru

    NERACA   Bandung - PT Bhinneka Life Indonesia (Bhinneka Life) bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional…