Jakarta -  Defisit perdagangan luar negeri yang terus membesar akibat volume ekspor Indonesia terus anjlok sementara nilai impor melonjak, akhirnya mendorong nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kian terpuruk dan sulit bangkit. Apalagi tahun ini, kalangan swasta harus membayar utang jatuh tempo yang nilainya mencapai US$ 39 miliar.

NERACA

“Rupiah terus melemah karena defisit perdagangan Indonesia yang terlampau parah. Volume impor melampaui ekspor. Ini terjadi karena perdagangan dalam negeri tidak mempunyai diversifikasi tujuan ekspor yang lain,” ujar Mantan Menkeu Fuad Bawazier kepada Neraca, Selasa (2/7).

Menurut Fuad, pelemahan rupiah juga disebabkan karena besarnya utang luar negeri Indonesia yang harus dibayar. “Besarnya Dolar yang lari keluar negeri, membuat rupiah makin tertekan saja,” ujarnya.

Dia memaparkan, bila perdagangan luar negeri Indonesia tidak bangkit, maka berapapun besarnya cadangan devisa milik Indonesia, tidak akan kuat menahan gempuran dolar AS. “Krisis ekonomi akan menghantui Indonesia apabila pemerintah tidak memiliki kebijakan untuk menahan pelemahan rupiah ini,” tegasnya.

Fuad menyarankan agar pemerintah segera menurunkan tingkat suku bunga kredit perbankan. Alasannya, dengan suku bunga pinjaman yang murah, sektor rill pasti akan menyerap kredit. Sehingga perdagangan dalam negeri pun berjalan lebih baik.

Sementara itu, Dosen FE UGM Sri Adiningsih memprediksi, pelemahan nilai tukar rupiah masih akan berlanjut. Pemicunya, menurut dia, adanya sejumlah faktor negatif yang hingga kini masih menyelimuti Indonesia dan keterbatasan Bank Indonesia untuk melakukan intervensi. “BI Rate yang dinaikkan sebesar 25 basis poin (bps) dan dengan menaikkan BBM tidak akan ada gunanya. Pelemahan rupiah masih akan terus berlanjut dalam waktu yang cukup panjang,” jelasnya.

Menurut dia, saat ini cadangan devisa (cadev) Indonesia semakin berkurang, sedangkan utang swasta luar negeri yang jatuh tempo jumlah sangat besar. “Cadev yang ada sebesar Rp105 miliar, sedangkan utang swasta luar negeri yang jatuh tempo yang harus dibayarkan yaitu sebesar US$39 miliar untuk satu tahun ini,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Sri, Indonesia juga mengalami defisit pada transaksi neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Ditambah investasi asing yang saat ini juga mulai mengering, hingga hal ini sangat berbahaya bagi nilai rupiah. Tak heran kalau lantas pemerintah memangkas optimisme pertumbuhan investasi dari sebelumnya 11,9% menjadi 6,7%.

Sri mengutarakan, pemerintah perlu membuat kebijakan-kebijakan yang confident dan kredibel sehingga asing tidak berbondong-bondong membawa dananya keluar dari Indonesia. Alasannya, volatilitas global dan regional saat ini sangat tinggi.

Sementara dari sektor riil, Dia menilai pemerintah perlu mengendalikan neraca perdagangan agar tidak terjadi defisit, bahkan harus ada upaya keras agar neraca perdagangan dapat kembali surplus. “Banyak berita-berita negatif yang muncul dari awal sehingga perlu ada kebijakan yang positif dan dapat meyakinkan kondisi makro ekonomi Indonesia,” ujarnya.

Menanggapi pelemahan rupiah terhadap US$, Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar menyebut, pelemahan rupiah tidak bisa dikendalikan hanya dengan menggelar operasi pasar. “Memang tidak mudah, yang perlu dilakukan adalah menjaga kepastian dan stabilitas rupiahnya,” ujarnya, kemarin.

Menurut dia, untuk mengatasi masalah yang terjadi ditengah dinamika global yang luar biasa ini, pemerintah akan fokus pada fundamental yang kuat terhadap dasar pengelolaan ekonomi yang baik dan berkelanjutan.

Dia menuturkan hal ini merupakan salah satu cara untuk menjaga stabilitas agar nilai tukar rupiah relatif terjamin. “Jadi, walaupun banyak operasi pasar di mancanegara, serta banyak yang melakukan intervensi atau yang lain, pada akhirnya mereka tidak akan mampu untuk menghadapi sentimen atau perubahan tingkat kepercayaan terhadap mata uangnya sendiri,” ujar dia.

Dampak Kebijakan AS

Pada kesempatan terpisah, Ndiame Diop, ekonom dan penasihat ekonomi  Bank Dunia, menilai rupiah tetap dalam posisi yang kokoh meski mengalami pelemahan akibat dampak dari kebijakan pelonggaran kuantitatif internasional (quantitatif easing) oleh bank sentral AS (The Fed). Namun diantara mata uang asing yang ada pada pasar berkembang, rupiah masih berada di titik stabil.

Menurut Ndiame, Bank Dunia melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengalami perlambatan pada kuartal pertama 2013 sebesar 6% sedikit lebih lemah dari yang diperkirakan sebelumnya. Melemahnya prospek ekonomi, juga terlihat dengan semakin menurunnya harga komoditas dan adanya indikasi perlambatan pertumbuhan investasi yang lebih besar dibandingkan awal perkiraan. Menurunnya kepercayaan konsumen sebagai antisipasi reformasi subsidi BBM, karena inflasi sementara, dan koreksi terhadap pasar saham juga membebani permintaan dalam negeri.

Sebelumnya, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama Maret 2013 dari 6,2% menjadi 5,9%. Hal ini mencerminkan perlambatan pertumbuhan permintaan dalam negeri dan berlanjutnya terhadap harga-harga komoditas dan penerima ekspor.

Berdasarkan data dari situs resmi BI, cadangan devisa Indonesia per 31 Mei 2013 adalah sebesar US$105,15 miliar. Nilai tersebut turun dari jumlah cadangan devisa per 30 April sebesar US$107,27 miliar.

Kepala Biro Humas Bank Indonesia Difi Ahmad Johansyah menolak berkomentar tentang jumlah cadangan devisa yang semakin sering terpakai untuk melakukan impor akibat nilai impor yang semakin melambung ketimbang ekspor Indonesia. Difi juga menolak berkomentar tentang penggunaan cadangan devisa untuk melakukan operasi pasar guna menstabilkan rupiah. retno/sylke/iqbal/iwan