Permudah Izin Investasi

Oleh: Munib Ansori

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Di tengah keyakinan bakal melemahnya arus investasi ke Indonesia, tidak semestinya pemerintah berpangku tangan. Justru sebaliknya, kementerian dan lembaga (K/L) terkait harus tanggap dan sigap menata ulang proses perizinan penanaman modal yang hingga kini masih menjadi salah satu keluhan utama para pemodal, baik dari dalam maupun luar negeri.

Yang jelas, sudah sangat lama pengusaha mengeluhkan mahal dan mengaretnya proses perizinan di Indonesia. Bahkan di sejumlah daerah pengurusan izin bisa memakan waktu enam bulan hingga dua tahun. Bahkan, sebagian di antaranya menimbulkan ketidakpastian karena waktu yang dibutuhkan untuk proses perizinan tidak menentu.

Di sektor usaha minyak dan gas (migas), misalnya, perizinannya ternyata sangat berbelit-belit. Saat ini, untuk memperoleh izin guna membuka usaha migas harus melewati 270 izin di 12 kementerian. Karena itu, banyak pengusaha di sektor ini yang mengeluh karena bukan main sulitnya berinvestasi di sektor tersebut. Produksi minyak yang kian merosot bakal semakin anjlok jika kesulitan perizinan ini tidak kunjung diselesaikan.

Perizinan investasi di sektor migas sangat berlapis-lapis mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten. Ibarat telenovela, perizinan di sektor migas berlangsung secara serial, artinya bersambung jika tidak diizinkan tingkat sebelumnya. Bandingkan, misalnya, dengan kemudahan perizinan di Singapura atau Malaysia. Birokrasi di kedua negeri jiran itu begitu hangat menyambut para investor, tak seperti di negeri ini.

Data Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyebutkan setidaknya ada 120 kebijakan KL yang perlu direformasi. Data Kemenko Perekonomian juga menyebutkan, ada ribuan perizinan baik yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemda yang dinilai tidak efesien. Itu sebabnya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga mesti bekerja keras untuk turut serta memangkas, mempermudah dan mempercepat perizinan investasi.

Langkah Kementerian Koordinator Perekonomian yang telah membuat aturan seluruh sektor yang memiliki kewenangan mengeluarkan perizinan untuk melimpahkan ke sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) patut diacungi jempol. Tapi, kebijakan itu hanya akan bikin sakit hati kalau implementasinya memble.

Pemangkasan perizinan sangat penting bagi dunia usaha. Tapi yang tak kalah penting, Presiden harus memberikan perhatian khusus terhadap masalah di beberapa kementerian teknis yang masih mengedepankan egoisme sektoral. Kerapkali, investor sudah mau berinvestasi bahkan sudah mengantungi izin namun malah tidak jalan karena ada kebijakan kementerian teknis yang menghambat realisasinya.

Target pertumbuhan ekonomi bisa meleset dari target, jika investasi seret. Pasalnya, penanaman modal menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi di samping konsumsi domestik, belanja APBN, dan kinerja ekspor. Dalam situasi konsumsi domestik yang diperkirakan menurun, buruknya belanja APBN, dan remuknya ekspor, kemudahan berinvestasi merupakan satu-satunya harapan untuk mengatrol perekonomian nasional di tengah sakitnya ekonomi global.

Related posts