NERACA

Jakarta - Industri sawit dituduh paling merusak lingkungan. Menurut data Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) 2010, tercatat produksi emisi kehutanan menyumbang 83% dari total emisi nasional. Belum lagi ditambah kabar buruk pembakaran lebih dari seratus titik api pada lahan sawit di Riau. Asap yang dihasilkannya pun menuai protes dari Malaysia dan Singapura. Hal ini bukan saja berdampak pada rusaknya lingkungan, tapi juga bisa berpengaruh pada turunya nilai jual sawit di pasar internasional.

“Isu environment pada industri sawit perlu dipertegas, sebab merusak citra dan membahayakan nilai jual,” kata Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Tungkot Sipayung di Jakarta, Selasa (2/7).

Tungkot menganggap tuduhan itu merupakan labelisasi diskriminatif yang hanya berlaku pada minyak sawit saja, tidak pada minyak nabati dan industri lainnya. Padahal, Indonesia merupakan negara penghasil sawit nomor satu di dunia dengan produksi sebesar sebesar 24,37 juta ton dan nilai ekspor US$ 13,5 miliar. Prestasi itu menjadikan Indonesia memimpin di atas pesaing utamanya, selain Malaysia dengan nilai US$ 12,4 miliar dan memegang 46% share pasar ekspor CPO dunia.

Tungkot juga menjelaskan, pertumbuhan industri sawit dengan target produksi 40 juta ton per tahun pada 2010 kemungkinan akan terhambat. Selain persoalan gosip lingkungan hidup yang menerpa, juga terdapat persoalan lain seperti suku bunga bank yang tidak mendukung industri dalam negeri, ketidakpastian kebijakan tata ruang, peraturan daerah yang kerap simpang siur, dan biaya izin birokrasi yang mahal. “Dampaknya, petani lebih memilih ekpasnsi dibanding meningkatkan produktifitas dalam pertumbuhannya,” ungkap Tungkot.

Di lain pihak, Wakil Direktur Utama Golden Agri Resources (GAR) Edy Saputra Suradja mengaku perusahannya telah menerapkan industry sawit ramah lingkungan. Dengan metode konservasi hutan stok karbon tinggi (SKT), GAR mampu meningkatkan produktifitas sawit dengan cadangan karbon sebesar 35 ton karbon ekuivalen per herktarnya. “Guna SKT untuk mempertahankan keberlanjutan industri sawit yang kami tempuh, karena ini persoalan menjaga aset,” kata Edy.

Sedangkan Wakil Menteri Pertanian DR. Rusman Heriawan hanya bisa mangaku perihatin dengan tercemarnya citra industri sawit di Indonesia. Untuk itu, dia mengapresiasi acara semiloka yang diselenggarakan Greenpeace, Yayasan Perspektif Baru dan Yayasan Kehati di Jakarta hari ini. Ia juga tidak memungkiri isu lingkungan hidup akan berdampak pada turunnya nilai jual sawit yang dapat memungkinkan lesunya investasi. “Saya berharap, para pengusaha sawit dan pengusaha lainnya juga memperhatikan isu lingkungan hidup pada masing-masing industri yang dijalani,” terang Rusman.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Desa Dosan, Siak, Riau Firdaus menjelaskan, desanya berhasil memanfaatkan 723 ha lahan kosong untuk dijadikan kebun sawit dengan tetap menjaga hutan lindung di daerahnya seluas 700 hektar. Melalui metode SKT, kemiskinan di desanya telah terselesaikan meskipun ia masih menuntut adanya dukungan dari lembaga ISPO dan RSPO untuk mendukung komitmen petani dalam melakukan sawit berkelanjutan. “Syukur, desa kami sekarang tidak lagi diberi zakat, tapi sudah bayar zakat,” ujar Firdaus.