Inflasi Tinggi, “Saku Rakyat” Semakin Tergerogoti

NERACA

Jakarta – Janji pemerintah untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok rakyat pasca kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), sepertinya jauh panggang dari api. Lebih dari itu, pemerintah seakan menganggap enteng multiflier effect yang ditimbulkan akibat meluncurnya kebijakan menaikkan harga BBM tersebut. Terbukti kini, sebagian besar masyarakat menjerit.

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang kerap didengungkan sebagai obat penawar, juga diprediksikan tak bakal banyak membantu rakyat. Pasalnya, selain harga-harga kebutuhan pokok yang terus melangit, inflasi pun otomatis terkerek. Dengan tingkat inflasi yang tinggi, jelas akan semakin “mengkuruskan” saku rakyat yang memang sudah kurus.

Dengan inflasi sebesar 1,03% (data BPS) di Juni ini, di mata pengamat Ekonomi UI Eugenia Mardanugraha, itu tinggi sekali. \"Hal ini jelas akan menurunkan daya beli masyarakat. Begitu juga dengan BLSM yang secara individu tidak akan bisa meningkatkan daya beli masyarakat,\" ujarnya kepada Neraca, Senin (1/7)

Eugenia tak heran dengan angka tersebut karena sebelum harga BBM naik, harga barang kebutuhan sudah lebih dulu naik hingga menyebabkan inflasi yang tinggi. \"Untuk bulan depan inflasi mungkin akan meningkat sebesar 1,3%. Ini karena menjelang puasa dan lebaran, dipastikan kebutuhan pokok akan meningkat,\\\" tuturnya.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati juga mengakui bahwa pada Juli 2013 inflasi akan lebih tinggi lagi. “Mungkin 1,5%. Kondisi seperti ini pasti akan menggerus daya beli masyarakat,” ujarnya, kemarin.

Daya beli masyarakat menurun utamanya disebabkan kenaikan harga BBM bersubsidi dan tarif angkutan yang meningkat. Dengan dinaikkan pada minggu terakhir Juni saja, bensin dan tarif angkutan bisa memberikan andil paling besar pada inflasi Juni 2013. Maka efeknya akan lebih besar pada Juli 2013.

“Adanya arus mudik lebaran menyebabkan permintaan akan jasa angkutan meningkat. Ditambah lagi penerapan tarif baru dari Organda. Belum lagi permintaan sandang yang meningkat menjelang lebaran. Bahan makanan juga pasti naik, mungkin bisa dua kali dari harga sekarang. Itu semua bisa mendongkrak angka inflasi,” jelas Enny.

Akan sangat berat efek ke daya beli masyarakatnya, lanjut Enny, jika tidak ada stabilisasi harga dalam 1-2 bulan ini. Adalah emerintah yang bertugas menstabilkan harga.

Mengenai BLSM, Enny menilai program tersebut tidak meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan. “Selain penyalurannya yang berantakan, masyarakat kita belum cukup baik dalam melakukan manajemen keuangannya. Sehingga wajar saja kalau banyak ditemukan uang BLSM langsung diberikan pulsa dan habis seketika,” ujarnya.

Hal senada dipaparkan pengamat ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latief Adam. Menurut dia, paling tidak ada dua channel mekanisme yang terganggu. Pertama, kegiatan konsumsi, daya beli masyarakat menurun pasti juga berdampak langsung pada kegiatan produksi. Kedua, investasi. “Inflasi yang berjalan pararel dengan nilai tukar mata uang, maka kemungkinan biaya impor akan meningkat”, ujarnya, Senin.

Namun, lanjut Latief, pengaruh inflasi kali ini sedikit dapat terkendali. Masyarakat sudah mempersiapkan diri sejak jauh-jauh hari ketika isu kenaikkan harga BBM mulai ramai. “Hal ini menjadi salah satu faktor yang turut menjaga kestabilan ekonomi nasional untuk bulan-bulan ke depan. Masyarakat sudah curi start duluan,” kata dia.

Bagi Latif, untuk menghadapi persoalan ini, diperlukan rencana dari pemerintah yang dapat diimplementasikan dengan konkret. Yang paling aman adalah fokus pada stok pangan. Terlebih masyarakat akan menghadapi musim Ramadhan dan tahun ajaran baru.

“Meski terlambat, perencanaan inilah yang bisa menjadi solusi konkret. Strategi perencanaan bisa dilakukan dengan memberikan edukasi stok pangan pada produsen pangan di berbagai macam tanaman. Bisa dibilang pemerintah terlambat, tapi tidak ada jalan lain,” imbuh Latief.

Dan belajar dari Ramadhan pada biasanya, menurut dia, ketersediaan timun suri selalu banyak. Namun, kenapa tidak dilakukan pada tanaman lainnya? Semestinya pemerintah bisa melakukan hal ini. Juga bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan Ramadhan. “Semestinya stok pangan juga bisa diterapkan pada bulan-bulan lainnya,” jelas Latief.

Dia memaparkan, biasanya di September mendatang akan ada musim panen. Jika hal ini terjadi tentu dapat membantu krisis pasar domestik hingga akhir inflasi di Oktober. Namun, dia menekankan agar tidak terlalu berharap, karena kemungkinan gagal panen bisa saja terjadi. “Jika kenyataan tidak berjalan lurus, bagaimana?” ujarnya. sylke/lulus/iqbal/rin

.

Related posts