NERACA

Jakarta – Kebakaran hutan di provinsi Riau hingga berdampak kepada negara tetangga, menuai keprihatinan dari pelaku usaha dan termasuk Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI). Pasalnya, kebakaran hutan yang terjadi tidak hanya menimbulkan dampak kerugian ekonomi dalam negeri, tetapi juga negara tetangga serta ancaman kesehatan.

Ketua Umum APKI, Misbahul Huda mengatakan, pihaknya mengecam tindakan pembukaan lahan dengan cara tebang dan bakar (slash and burn) yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan hutan alam, “Kami merasa sangat prihatin atas bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi asap di provinsi Riau dan juga mengecam tindakan yang merusak lingkungan,” katanya dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (1/7).

Menurutnya, keberlanjutan industri pulp dan kertas terintegrasi di Indonesia sangat tergantung pada ketersediaan bahan baku serat kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri (HTI). Selain itu, penggunaan lahan untuk pengembangan HTI dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan merupakan investasi padat modal.

Oleh karena itu, dirinya menilai, sangatlah tidak mungkin perusahaan akan melakukan pembakaran di lokasi HTI. Selain itu, sejak tahun 1996, kata Misbahul Huda, dirinya memastikan para anggota APKI yang memiliki HTI telah menerapkan kebijakan zero burning atau penyiapan lahan HTI tanpa membakar.

Belum tuntasnya pemadaman api pada kebaran hutan di Riau, diakuinya, merupakan proses pemadaman yang sangat rumit karena merupakan kombinasi dari kuatnya angin, temperatur yang tinggi dan kondisi medan yang sangat sulit.

Oleh karenanya, para anggota APKI bekerja sama dengan perusahaan lain, masyarakat, LSM, Pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya terus bekerjasama dan sinergis dalam upaya memadamkan kebakaran tersebut. Kini, dengan upaya keras yang telah dilakukan oleh berbagai pihak maka titik–titik api sudah sangat berkurang.

Kata Misbahul Huda, kedepan semua pihak dapat bekerjasama secara lebih efektif dan transparan untuk dapat menemukan strategi efektif guna menyelesaikan masalah kebakaran hutan dan lahan dan lebih memfokuskan pada tindakan-tindakan preventif untuk mencegah terjadi bencana yang merugikan semua pihak baik di dalam negeri maupun di negara-negara tetangga.