Pemasangan RFID Molor - Alat Terlambat Datang

NERACA

Jakarta - Dijadwalkan pemasangan Radio Frequention Identification (RFID)di DKI Jakarta pada 1 Juli 2013, namun PT Pertamina (Persero) justru mengundur jadwal. Hal tersebut lantaran alat yang telah dipesan terlambat datang. Direktur Pemasaran Pertamina Hanung Budya menjelaskan bahwa RFID sebagai sistem pengendalian konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi diharapkan bisa terpasang dipertengahan Juli.

\\\"Uji coba pemasangan RFID baru bisa dilakukan di beberapa SPBU saja, dan selebihnya pada pertengahan bulan. Kita akan lakukan uji coba, Juli tetap, jadi kita harapkan 276 SPBU di DKI akan seluruhnya bulan Juli, memang rada mundur, sekitar 2-3 minggu. Karena peralatan ini diimpor, impornya agak sedikit terlambat,\\\" katanya di Jakarta, Senin.

Saat ini persiapan yang dilakukan Pertamina baru memasang alat monitoring di SPBU. Alat yang diimpor dari China dan Korea Selatan itu sekarang telah terpasang di 40% SPBU di DKI. Di sisi lain, untuk chip yang sedianya diletakkan di tangki kendaraan pribadi, perusahaan pelat merah itu masih menunggu payung hukum dari Badan Pengelolaan Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas).

\\\"Selanjutnya kita pasang RFID tag di mobil, pemasangan ini memerlukan payung hukum, karena (mobil) properti orang, payung hukumnya sudah disiapkan BPH Migas, sedang dalam prses untuk dicatat sebagai lembaran negara,\\\" kata Hanung.

Untuk mempercepat proses pelaksanaan, RFID akan diutamakan terlebih dulu pada mobil dinas atau pelat merah. Hanung menilai, peraturan menteri pada tahun lalu dalam bentuk pemasangan stiker untuk menghalangi mobil pemerintah mengonsumsi BBM bersubsidi, rupanya kurang berhasil. \\\"Nanti di mobil pemerintah dan BUMN yang bisa berdampak langsung. Kemarin yang pakai stiker juga sudah hilang semua,\\\" tandasnya.

Pemasangan RFID dilakukan secara bertahap mulai 1 Juli dengan jumlah 5.027 lebih SPBU seluruh Indonesia. Chip yang akan mengontrol jumlah konsumsi per mobil itu dipasang pada 100 juta kendaraan dan 5.027 lebih di SPBU 33 provinsi. Dengan pembagian 11 juta mobil penumpang. 80 juta motor, tiga juta bus, enam juta truk.

Tata cara pemasangan RFID di kendaraan ini sendiri, pertama pemilik kendaraan melakukan registrasi kemudian Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dibawa untuk registrasi untuk difoto, terakhir diunggah ke data Center Pertamina.

Hemat anggaran

Vice President Fuel Marketing and Distribusi Pertamina menyatakan dengan menggunakan RFID, maka Pertamina dapat menghemat satu juta kilo liter (KL) dari kuota BBM bersubsidi atau sekitar Rp5 triliun per tahun. \\\"Dengan subsidi Rp5.000 per liter. Maka jika satu juta KL kita bisa menghemat subsidi hingga Rp5 triliun,\\\" kata Suhartoko.

Suhartoko mengatakan, sesuai dengan rencana perseroan, Pertamina akan memulai penggunaan teknologi tersebut di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi pada bulan Juli 2013. Bentuk alat pendeteksi pada kendaraan tersebut tidak jauh berbeda dengan RFID, seperti halnya yang sudah diuji cobakan di Kalimantan saat ini.

Selain melakukan pengendalian Pertamina juga meminta kepada pengelola/pemilik SPBU ikut melakukan pengendalian. Oleh karena itu jika pemilik SPBU melakukan pelanggaran baik itu penyelundupan atau menjual kepada yang tidak berhak, Pertamina akan mengurangi jatah kuota pasokan kepada SPBU tersebut dan mencabut izin usahnya. \\\"Yang kita beri sanksi tentunya pengusaha SPBU, karena tidak melakukan pengendalian. Sanksinya bisa pengurangan jatah hingga penutupan SPBU,\\\" ujar dia.

Pengamat energi Sofyano Zakaria meminta PT Pertamina menjalankan dengan baik rencana pengembangan teknologi pencatatan konsumsi BBM (RFID). Pasalnya jika RFID tidak jadi, akan muncul masalah dalam pengelolaan BBM bersubsidi di seluruh SPBU. \\\"Penggunaan alat dan teknologi seperti RFID yang bisa langsung mengontrol jumlah pembelian BBM bersubsidi mutlak harus dilakukan oleh pemerintah,\\\" ujar Sofyano.

Oleh karena itu, Sofyano meminta pemerintah untuk bisa menjamin bahwa teknologi RFID bisa berjalan. Kebijakan terkait penyesuaian harga BBM bersubsidi ini tidak akan menimbulkan masalah untuk berbagai kalangan, termasuk pengusaha dan pekerja SPBU. \\\"Pengusaha dan pekerja di SPBU adalah ujung tombak dari distribusi bbm bersubsidi di negeri ini,\\\" ungkap Sofyano. [bari]

BERITA TERKAIT

Pengamat: Bitcoin Tidak Layak sebagai Alat Investasi

NERACA Jakarta-Pengamat ekonomi UGM Tony Prasetiantono menilai, Bitcoin tidak layak sebagai mata uang maupun alat investasi. "Kalau currency yang kita…

PRODUKSI ALAT MUSIK

Pekerja menyelesaikan pembuatan alat musik rebana di Kampung Cibodas, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (29/1). Dalam sehari perajin dapat memproduksi…

Mata Uang Digital Dilarang Sebagai Alat Pembayaran

  NERACA Jakarta -  Bank Indonesia memperingatkan bahwa mata uang digital (virtual currency) termasuk bitcoin dilarang digunakan sebagai alat pembayaran…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pengendalian Harga Mencegah PLN Bangkrut Akibat Harga Batubara

      NERACA   Jakarta - Sesuai prinsip berbagi keadilan Kabinet Kerja Joko Widodo, maka pengendalian harga batubara melalui…

Kemampuan Moneter Calon Gubernur BI Harus Teruji

      NERACA   Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati,…

Mendes Sebut Penyerapan Dana Desa Terus Meningkat

    NERACA   Semarang - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo menyebutkan penyerapan dana…