NERACA

Jakarta - Data teranyar Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2013 mencapai 28,07 juta jiwa, atau turun 520 ribu jiwa dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2012 sebanyak 28,59 juta jiwa. Kepala BPS Suryamin mengungkapkan, selama periode September 2012-Maret 2013, jumlah penduduk miskin di perkotaan diklaim berkurang 180 ribu atau dari 10,51 juta orang menjadi 10,33 juta orang. Sedangkan jumlah penduduk miskin di perdesaan berkurang 350 ribu dari 18,09 juta orang menjadi 17,74 juta orang.

Dengan demikian, kata Suryamin, jumlah penduduk miskin di perkotaan turun dari 8,6% menjadi 8,39%, serta untuk perdesaan menurun dari 14,7% menjadi 14,32%. “ Jumlah penduduk miskin kita turun 11,37% menjadi 28,07 juta jiwa. Penurunan jumlah penduduk miskin tersebut dikarenakan inflasi umum yang relatif rendah selama periode September 2012-Maret 2013, yaitu sebesar 3,2% dan peningkatan upah harian buruh tani serta buruh bangunan masing-masing sebesar 2,08% dan 9,96%,” jelas dia di Jakarta, Senin (1/7).

Selain itu, lanjut Suryamin, karena secara nasional rata-rata harga beras relatif stabil, tercatat pada September 2012 sebesar Rp10.414 per kilogram dan Maret 2013 sebesar Rp10.718 per kilogram, serta diikuti pula penurunan harga komoditas seperti minyak goreng, gula pasir, dan tepung terigu. Penurunan jumlah penduduk miskin juga diakibatkan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh di triwulan I 2013 ketimbang triwulan IV 2012, dan tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2013 yang mencapai 5,92%, turun dari Agustus 2012 yang tercatat 6,14%.

Dia pun menambahkan, selama periode yang sama, garis kemiskinan justru naik sebesar 4,66%, yaitu dari Rp259.520 per kapita per bulan pada September 2012 menjadi Rp271.626 per kapita per bulan pada Maret 2013. \"Sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan pada bulan Maret 2013 tercatat sebesar 73,52%. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi bulan September 2012 yang sebesar 73,5%,\" ungkap Suryamin.

Menurut dia, komoditas makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan di perkotaan relatif sama dengan pedesaan, diantaranya beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, mi instan, gula pasir, tempe, dan bawang merah. Sementara komoditas bukan makanan antara lain biaya perumahan, listrik, pendidikan, dan bensin.

Dari jumlah 28,07 juta jiwa penduduk miskin tersebut, kata dia, sebanyak 15,3 juta berada di Jawa, 6,1 juta di Sumatera, 2,02 juta di Sulawesi, 1,98 juta di Bali dan Nusa Tenggara, 1,64 juta di Maluku dan Papua, serta 925 ribu di Kalimantan. Dengan demikian, Suryamin mengaku secara keseluruhan, jumlah penduduk miskin sejak 2006 mengalami penurunan, dari 36,1 juta  atau 16,66% menjadi 28,07 juta orang atau 11,37% hingga Maret 2013.

Sementara BPS juga mencatat, pada Maret 2013, terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin di delapan provinsi dibanding jumlah penduduk miskin pada September 2012. Kedelapan provinsi itu adalah Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Banten, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Papua. Namun sayang, BPS tidak merilis detail angkanya. Adapun provinsi lain di luar delapan provinsi tersebut mengalami penurunan jumlah penduduk miskin.

Tidak logis

Mengenai pengukuran jumlah penduduk miskin, di mana BPS menggunakan angka garis kemiskinan sebesar Rp271.626 per kapita per bulan, menurut ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus, angka garis kemiskinan yang digunakan BPS sangatlah tidak layak. “Garis kemiskinan yang dipakai BPS tidak logis. Di kampung sekalipun tidak logis. Mana bisa hidup dengan Rp271.626 untuk satu bulan?” kata Heri kepada Neraca, Senin.

Dia menilai, program-program yang dijalankan pemerintah selama ini dalam mengurangi jumlah penduduk miskin kurang berdampak. Heri mencontohkan penyaluran dana KUR (Kredit Usaha Rakyat), di mana program tersebut seharusnya untuk petani, namun faktanya, yang dapat dana KUR mayoritas kerabat atau teman kepala desa.

Suryamin mengatakan, untuk pengukuran jumlah penduduk miskin tersebut BPS mendasarkan perhitungannya dengan konsep kebutuhan dasar. Penduduk yang tergolong miskin dipandang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dasarnya, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. “Garis kemiskinan berdasar kebutuhan makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan setara 2.100 kilo kalori per kapita per tahun. Makanan diwakili 52 komoditi,” jelasnya.

Sementara garis kemiskinan berdasar kebutuhan non-makanan meliputi antara lain perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Metode ini, kata Suryamin, dipakai BPS sejak 1998 silam supaya hasil penghitungan konsisten dan terbanding dari waktu ke waktu. Adapun kebutuhan non-makanan diwakili 47 komoditi untuk pengukuran di desa dan 51 komoditi untuk pengukuran di kota.

Kebutuhan makanan berkontribusi lebih besar dibanding kebutuhan non-makanan dalam penyusunan garis kemiskinan. “Sumbangan terhadap garis kemiskinan dari makanan adalah sebesar 73,52%,” ujar tambahnya. Dari 52 komoditi makanan yang terhitung dalam garis kemiskinan, beras menjadi komoditi yang berkontribusi paling besar.

Untuk perkotaan, beras berpengaruh sebesar 26%, sedangkan di pedesaan sebesar 34%. Sedangkan dari komoditi non-makanan, yang paling berpengaruh adalah perumahan sebesar 9,7% di perkotaan dan 7,3% di pedesaan. [iqbal]