Disparitas Harga Gula Picu Impor Ilegal - Perdagangan Pangan di Perbatasan

NERACA

Jakarta – Ketua Asosiasi Pengusaha Gula dan Terigu (Apegti) Natsir Mansur menilai bahwa pemerintah masih diskriminatif terhadap masyarakat perbatasan. Pasalnya, harga-harga kebutuhan pokok terutama harga gula telah terjadi disparitas yang tinggi antara gula impor dari Malaysia dan gula dari Jawa. Natsir mengatakan gula impor dari Malaysia dihargai Rp9.000 per kilo sementara gula dari Jawa dihargai mencapai Rp15.000 per kilo.

“Kalau seperti ini, tentunya masyarakat lebih pilih gula dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan gula yang mahal. Masalahnya, jumlah yang ditentukannya terbatas sehingga memicu impor ilegal yang terjadi terus menerus,” kata Natsir di Jakarta, Senin (1/7).

Pihaknya juga telah menghimbau kepada masyarakat perbatasan untuk bisa mengkonsumsi gula dengan menggunakan izin perjanjian perdagangan lintas batas Indonesia dan Malaysia. Dimana setiap rakyat di perbatasan dapat berbelanja kebutuhan pangan dari negara tetangga sebesar 600 ringgit Malaysia. Hal ini sesuai dengan perjanjain Sosekmalindo.

“Hanya dengan izin perdagangan lintas batas, masyarakat bisa mendapatkan gula dengan cara yang sah dan halal meski jumlahnya terbatas. Karena Kementerian Perdagangan tidak mampu mengadakan dan mendustribusikan gula konsumsi kepada masyarakat perbatasan,” kata Natsir.

Untuk itu, lanjut Natsir, Apegti meminta kepada aparat di perbatasan untuk melegalkan kebijakan impor gula dengan menggunakan pos lintas batas dan meminta kepada Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) agar membenahi masalah ini, karena rakyat perbatasan merupakan bagian dari NKRI yang juga memiliki hak untuk bisa menikmati gula murah, bukan diberikan gula mahal. “Ini pun kalau ada gulanya dari Jawa yang harganya jauh lebih mahal. Tapi selama ini gula dari Jawa susah ditemui,” katanya.

Izin Impor

Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah mengabulakn untuk dilakukan izin impor gula mentah (raw sugar) untuk wilayah perbatasan di Kalimantan, Aceh, Kepulauan Riau, Sulawesi dan Maluku. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Bachrul Chairi menyatakan dari permintaan 130 ribu ton, pihaknya hanya mengizinkan 93 ribu ton yang bisa masuk ke daerah perbatasan dan terpencil.

Izin impor tersebut, kata Bachrul, diberikan untuk mengisi idle capacity (kekurangan bahan baku tebu) selama musim giling tebu di tiga perusahaan. Ketiganya adalah PT PG Rajawali III (Pabrik Gula Gorontalo), PT Industri Gula Nusantara (IGN) dan PT Eka Tunggal Mandiri. Bachrul meminta ketiga perusahaan tersebut secepatnya merealisasikan izin impor yang telah diberikan. “Jumlahnya 240 ribu ton keseluruhan, diantaranya khusus untuk perbatasan,” ujarnya.

Meskipun telah diizinkan untuk melakukan impor, Natsir justru menilai bahwa kebijakan Menteri Perdagangan dengan memberikan impor raw sugar sebanyak 240 ribu ton kepada 3 perusahaan gula yang berbasis tebu tidak tepat. “Kebijakannya spekulatif, tidak ekonomis, karena sampai saat ini gula yang diperuntukan untuk rakyat perbatasan tidak ada realisasinya,” ungkap Natsir yang juga pengurus Kadin.

Atas semua permasalahan tersebut, Apegti meminta BPK untuk segera melakukan audit investigasi, dan KPK segera aktif terhadap kebijakan Kemendag terkait masalah impor raw sugar. “Sudah banyak kasus, tetapi saya heran KPK tidak menyentuh laporan yang masuk, ini mirip kasus daging impor,\" tuturnya.

Apegti juga menyayangkan sikap aparat yang terlalu reaktif terhadap impor gula rakyat perbatasan yang menggunakan izin belanja dengan mengunakan perjanjian sosekmalindo. “Padahal masalah penyeludupan dan kriminal sudah ada polisi yang bertugas mengurus masalah ini, kita juga menyayangkan Panja gula DPR RI tidak akomodatif terhadap rakyat perbatasan,” tandas Natsir.

Tidak Tepat

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pembangunan Kawasan Perbatasan, Endang Kesumayadi meminta pemerintah mencermati kembali aturan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan terkait tata niaga dan aturan impor gula di kawasan perbatasan. Endang menuturkan, persoalan impor gula di kawasan perbatasan ini tidak akan pernah bisa selesai sepanjang kebijakan yang ditetapkan pemerintah tidak tepat dan sejalan dengan kondisi teknis di lapangan. \"Aturan yang ditetapkan ternyata berlainan dengan teknisnya di lapangan,\" kata Endang.

Ia juga menilai penunjukan tiga perusahaan itu tidak tepat karena secara perhitungan akan beban biaya angkutnya akan sangat tinggi dan menyebabkan makin sulit bersaing dengan gula yang datang dari Negeri Jiran. \"Tidak mungkin bisa bersaing karena besarnya biaya angkutan. Infrastruktur dan konektivitas nasional belum mendukung,\" katanya.

Endang memaparkan, biaya angkut dari Jawa ke Pontianak, misalnya diperkirakan mencapai Rp 1.000- Rp 2.000 per kilogram. Kemudian, biaya angkut itu bertambah dari Pontianak ke daerah-daerah perbatasan dengan biaya yang sama sehingga besarannya menjadi dua kali lebih besar dan harga gula dari Jawa menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan gula dari Malaysia. Sementara, gula yang masuk ke perbatasan dari Malaysia mencapai 500 ton per harinya.

Sebelumnya, Kadin telah melakukan diskusi dengan Asosiasi Pengusaha Pedagang Perbatasan Indonesia (AP3I) soal hal ini dan bersepakat agar perdagangan yang dilakukan antara Indonesia-Malaysia menjadi legal sehingga negara bisa diuntungkan dengan tarif bea masuk yang diperkirakan mendatangkan pemasukan sebesar 10%. \"Izin impor yang diajukan itu memang untuk menghilangkan gula ilegal yang terjadi selama ini sehingga bisa memberikan devisa bagi negara,\" kata Endang.

Related posts