MIPI Menyusun "Buku Putih" Pemerintahan - Prihatin Korupsi Semakin Mengakar

NERACA

Jakarta -Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) tengah menyiapkan sebuah buku putih tentang sistem pemerintahan dari zaman ke zaman. Buku ini merupakan potret besar tentang jalannya pemerintahan sejak zama pendudukan Belanda, era Orde Lama, Orde Baru hingga era Reformasi.Buku tersebut berjudul \"Buku Putih Pemerintahan Indonesia\".MIPI mengharapkan, dari buku itu, dapat diambil satu pelajaran tentang manajemen pemerintahan yang ideal.

Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Pertimbangan MIPI, Ryaas Rasyid, di sela-sela Seminar MIPI Lecture yang menghadirkan Guru Besar Universitas Hawaii, Henningsen, yang bertajuk \"The World Without Center: The Domestic Preoccupations of AmericaN Europen and China\"di Jakarta, akhir pekan lalu.

\"Jadi dalam buku ini kita fokuskan pada penguatan sistem. Dari segi manajemen pemerintahan saja sudah banyak masalah, di mana sangat tidak efesien, tak produktif, korupsi dan sebagainya. Tak hanya kita gambarkan, tapi melakukan perbaikan masa depan pemerintah Indonesia seperti apa? Sehingga generasi yang akan datang bisa belajar,\" ujar Ryas. Mantan Menteri Otonomi Daerah itu menjelaskan, saat ini buku tersebut sedang disusun dan ditargetkan akhir tahun sudah selesai. Isi buku itu meliputi sisi sejarah pemerintahan sejak berdirinya republik ini, ke mana arah dan bentuknya, dan bagaimana idealnya. Dia mengaku prihatin, saat ini pemerintahan sedang dilanda sejumlah masalah, termasuk kasus-kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dan kalangan anggotaDPR dan DPRD. “Kita tidak bicara kasus per kasus, tapi lebih kepada penguatan sistem manajemen agar mencapai sistem pemerintahan yang idealistis,” kata dia. Namun, buku itu tidak sengaja diperuntukkan bagi pemerintahan yang ada sekarang, namun lebih padapembelajaran. Hal itu menjadi layak dibawa oleh kalangan umum sebagai upaya memberikan masukan agar mampu mewujudkan sistem pemerintahan yang idela, yaitu yang mampu melayani kebutuhan masyarakat. Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum MIPI Fauzi Bowo menambahkan, \"Buku Putih Pemerintahan Indonesia\" ini merupakan program yang lebih substansial. \"Diharapkan melalui buku ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif pemerintahan Indonesia masa lalu, yang sedang berlangsung saat ini, dan masa yang akan datang,\" kata Fauzi yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta. Rujukan calon pemimpin

Sementara itu, Kepala Bidang Humas MIPI Asri Hadi menjelaskan, ng juga Ketua Panitia mengatakan, para pakar di MIPI akan merekonstruksi kembali buku-buku tentang pemerintahan yang sudah ada. \"Masing-masingitu kan punya pandangan tersendiri, tanggapan tersendiri pula. Nah kita dari MIPI merekonstruksi itu semua. MIPI ingin membuat semacam ringkasan dari semuanya. Sehingga bagi praja-praja, calon-calon pemimpin masa datang punya gambaran,\" kata staf pengajar IPDN dan dosen tamu Seskoal.

Untuk menyusun buku itu, MIPI membentuk tim pakar seperti Ryaas Rasyid, Arbi Sanit, Chusnul Mar’iyah, Ramlan Surbakti, dan para guru besar komunikasi di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.Asri juga menjelaskan, untuk meningkatkan khasanah keilmuan, MIPI secara rutin mengadakan sejumlah kegiatan yang berskala nasional dan international dan melibatkan para pakar dari luar negeri. Selain itu, MIPI juga mengirimkan delegasi untuk mengikuti seminar di luar negeri. [ardi]

BERITA TERKAIT

Dunia Usaha - Pemerintahan Baru Perlu Didorong Berani Berpihak Pada Industri

  NERACA Jakarta – Pengamat ekonomi Hisar Sirait mendorong agar pemerintahan yang akan terpilih hasil Pemilu 2019 harus berani berpihak…

Sektor Riil - Investasi Manufaktur Diyakini Semakin Moncer Seusai Pemilu

NERACA Jakarta – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengaku optimistis akan terjadi peningkatan investasi dan ekspansi di sektor industri manufaktur seusai…

KPK Lakukan Kegiatan Koordinasi Pencegahan Korupsi Tiga Provinsi

KPK Lakukan Kegiatan Koordinasi Pencegahan Korupsi Tiga Provinsi NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kegiatan koordinasi dan evaluasi…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Kementerian Ragu Gunakan Anggaran, Alihkan Saja ke PUPR

NERACABogor - Presiden Joko Widodo meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani mengalihkan anggaran kementerian, yang masih ragu ke Kementerian Pekerjaan Umum…

Defisit APBN Capai Rp102 Triliun

    NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN hingga 31 Maret 2019 mencapai Rp102 triliun atau 0,63…

Pemerintah Bakal Naikkan Iuran - Tekan Defisit BPJS Kesehatan

      NERACA   Jakarta – Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tengah mengkaji kenaikan iuran…