Jamsostek Optimalkan Bank Daerah - Service Point Office

NERACA

Padang - Menjelang pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014, PT Jamsostek (Persero) meningkatkan infrastruktur pelayanan. \\\"Program besar kami adalah Jamsostek Service Point Office (JSPO). Agar terlaksana kami melakukan kerja sama dengan sejumlahstakeholdersdi antaranya perbankan nasional. Saat ini dengan Bank BRI. Kami juga fokus melakukan pendekatan dengan bank daerah,\\\" kata Kepala Kantor Wilayah Riau, Kepulauan Riau (Kepri) dan Sumatera Barat (Sumbar), Rizani Usman di sela acara JamsostekGoes Society2013 di Padang, Sumatera Barat, pekan lalu.

Menurut Rizani, BRI terbilang aktif dan paling siap untuk melaksanakan JSPO, tetapi alangkah baiknya bila Bank Daerah bisa lebih siap, karena terkait dengan emosional daerah. \\\"Kami menginginkan pendekatan emosional, bukan institusi. Dan BPD punya kelebihan itu,\\\" terangnya.

Dia mencontohkan Sumbar, di mana keberadaan Bank Nagari sangat melekat dengan masyarakat Minang. “Bank Nagari kan menjadi ikon, sehingga JSPO akan optimal bila Bank Nagari mengambil peran. Itu tanpa mengecilkan perbankan yang lain tentunya,\\\" imbuh Rizani.

Dia juga menggarisbawahi bahwa sebelum menjadi kanwil baru, Riau, Kepri dan Sumbar menjadi bagian Kanwil 2 Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel). Kanwil baru ini didirikan sebagai konsolidasi menuju BPJS Ketenagakerjaan.

\\\"Kanwil baru ini meliputi 11 kantor cabang yang tersebar di Riau, Kepri dan Sumbar. Diharapkan mampu bekerjasama denganstakeholdersguna meningkatkan kepesertaan dan pelayanan,\\\" tambahnya. Khusus Riau, kata Rizani, pertumbuhan ekonominya mencapai delapan persen atau peringkat tiga nasional.

“Di Pulau Sumatera, Riau kini menjadi ikon. Karena itu, dengan pertumbuhan ekonomi yang besar Jamsostek akan mengambil peran dengan meningkatkan kepesertaan sektor formal dan informal. Jadi tidak salah jika kemudian didirikan kanwil baru karena semangatnya sejalan,” katanya lagi.

Sementara khusus Sumbar,sampai saat ini hanya sekitar 30% dari total perusahaan di provinsi ini yang belum atau tergolong \\\"nakal\\\" untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta jaminan sosial. Kepala Kantor Cabang Jamsostek Kota Padang, Agusdiansyah mengatakan tingkat kepatuhan perusahaan di provinsi ini dalam kepesertaan Jamsostek bisa dikatakan baik, meski diperkirakan masih ada sekitar 30% yang belum melaksanakannya, untuk jaminan sosial bagi para karyawan mereka.

\\\"Sebab itu perlu kesadaran bagi para pengusaha untuk lebih memperhatikan hak pekerjanya, seperti hak dasar dalam jaminan kesehatan,\\\" kata Agusdiansyah. Dia menambahkan kebanyakan pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya bergerak di bidang usaha menengah dan kecil, yang kemungkinan besar disebabkan ketakutan untuk membayar iuran yang dikeluarkan dari kas perusahaan.

Salah satu cara yang dilakukan perusahaan adalah tidak memenuhi hal para pekerjanya dengan memasukan pekerja dalam Peserta Daftar Sebagian (PDS) atau hanya sebagian tenaga kerja diikutsertakan atau tidak semua program Jamsostek diikutsertakan bagi setiap pekerja. Oleh karena itu, agar kesadaran para pengusaha dapat ditingkatkan, maka dalam beberapa tahun terakhir Jamsostek terus melakukan sosialisasi pada masyarakat. Selain itu, menjalin kerjasama baik dengan pihak pemerintah daerah maupun penegak hukum seperti kejaksaan.

Dia memberikan contoh, sebagai bentuk konkrit kerjasama tersebut, Jamsostek dan Kejaksaan Tinggi Sumbar telah menandatanganiMemorandum of Understanding(MOU) pemantauan terhadap kenakalan pengusaha tersebut. \\\"Sasaran ke depan pada perusahaan-perusahaan skala kecil untuk dibina, karena selama ini belum banyak yang terdata,\\\" katanya menjelaskan.

Untuk klaim jaminan sosial, hingga akhir Mei 2013 ini, Jamsostek di wilayah Sumbar telah mengucurkan Rp20 miliar baik jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian dan jaminan kesehatan pada para pesertanya yang tercatat di atas 90 ribu, dari 800 perusahaan. [kam]

Related posts