NERACA

Jakarta - Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo menegaskan alat konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) atau biasa disebut konverter kit, hanya akan dibagikan secara gratis kepada angkutan umum. Bagi kendaraan pribadi, pemilik harus membeli sendiri alat tersebut.

\"SPBG itu makin banyak kita bangun tujuannya agar masyarakat itu mau membeli sendiri konverter kitnya. Kan yang akan dibagikan gratis itu untuk kendaraan umum tapi masyarakat tidak,\" kata Susilo di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut Susilo, kesadaran beralih dari BBM ke BBG akan membawa keuntungan bagi masyarakat sendiri. Alasan ini pula yang diharapkan bisa membuat pemilik kendaraan pribadi mau membeli konverter kit tersebut. \"Kalau mereka mau mengganti ke gas maka akan jauh lebih murah, bisa hemat sekitar 60% dari BBM,\" lanjutnya.

Susilo menambahkan program pembagian konverter kit juga akan diaplikasikan kepada nelayan sebagai pengganti bahan bakar mesin perahu. \"Nanti juga akan diganti ke LPG, karena kalau 1 tabung LPG yang 3 kg saja bisa untuk dua hari, padahal kalau BBM perlu 20-40 liter,\" jelas Susilo.

Namun mengenai kisaran harga yang pantas untuk dijual sehingga tidak memberatkan masyarakat dan target penerapan konverter kit ini, Susilo enggan menjelaskan. \"Untuk targetnya nanti kita lihat, harganya juga nanti macam-macam,\" tandasnya.

Ketidaksiapan Infrastruktur

Sementara itu, untuk menekan penggunaan BBM, sejak beberapa tahun lalu pemerintah sudah menggenjot penggunaan BBG dalam program konverter kit. Harga BBG ini jauh lebih murah di bawah Rp 4.000, tapi sayangnya hingga infrastruktur seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) belum mendukung.

Pemerintah telah mencanangkan program konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) menuju Bahan Bakar Gas (BBG) sejak beberapa tahun lalu. Namun realisasinya masih belum maksimal mengingat kurang memadainya infrastruktur pendukung, seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, sepenuhnya mendukung langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang memasang target pembangunan SPBG sebanyak 50 unit di tahun ini. \"Bangun saja dulu SPBG-nya karena bangun infrastruktur kan harus cepat, karena program konversi ke BBG memang menjadi prioritas pemerintah,\" papar dia.

Sayangnya, anggaran peralatan pendukung konversi berupa konverter kit yang ditangani oleh Kementerian Perindustrian tahun ini terkena pemangkasan sebesar Rp 50 miliar. Sehingga alokasi bujet konverter susut menjadi Rp 150 miliar dari sebelumnya sekitar Rp 200 miliar. \"Pengadaan konverter kit itu cepat, makanya bangun infrastruktur juga harus cepat. Kalau memang prioritas tidak akan kami hemat (anggaran konverter),\" ujarnya.

Hanya saja, Hatta meminta kepada Kementerian Perindustrian untuk sungguh-sungguh memanfaatkan dana pengadaan konverter kit agar peristiwa tahun lalu tidak kembali terulang. \"Jangan sampai seperti tahun 2012, di mana kami sudah menyiapkan dana triliunan rupiah tapi tidak bisa dimanfaatkan. Ini jangan sampai terulang lagi karena dalam ketentuan APBN sudah ada punishment bagi Kementerian yang tidak bisa membelanjakan dana yang sudah dialokasikan,\" jelas dia.

Terkait insentif bagi pihak swasta yang berniat membangun SPBG, Plt Menteri Keuangan itu belum bersedia mengungkapkan lebih detail. Hatta bilang, harga BBG yang dijual di bawah Rp 4.000 per liter setara premium (LSP) bakal menjadi daya tarik bagi pihak swasta.

\"Jangan bicara insentif dulu dengan harga yang sekarang. Sebab bila ada penyesuaian BBM ini, maka harga BBG akan sangat murah di bawah Rp 4.000 dengan ekuivalen harga premium. Ini akan sangat menarik,\" tukasnya.

Izin Dipermudah

Sebelumnya Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Edy Hermantoro menjelaskan bahwa pemerintah akan mempermudah perizinan bagi pengusaha yang ingin membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG). Hal ini lantaran sesuai dengan rencana pemerintah untuk segera mengkonversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG). \"Nantinya izin bangun SPBG dari swasta akan dipermudah,\" ungkap Edy.

Untuk itu, pemerintah akan bekerjasama dengan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas). Ia menjelaskan bahwa ada 30 SPBU Existing dengan prinsip kerjasama. Edy menjelaskan, untuk SPBU existing yang akan dibangun SPBG tidak memerlukan izin khusus. \"Kalau di katakan, ya izinnya hanya untuk mobile-nya saja, kayak truk-truk pembawa CNG dan LNG kan izinnya ke kita,\" jelasnya.

Edy mengungkapkan, sembilan SPBG yang akan dibangun pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) tidak perlu memerlukan izin karena menggunakan APBN. \"Enggak ada yang minta izin, karena kita kan enggak pakai uang anggaran ESDM,\" tutur Edy.