RI Didorong Stop Ekspor Mineral ke China - Pompa Daya Saing Ekonomi

NERACA

Jakarta - Kekuatan ekonomi China di dunia boleh diacungi jempol. Bahkan kemajuan ekonomi negeri tirai bambu ini bisa menyaingi ekonomi Amerika Serikat (AS) yang beberapa waktu lalu terseok - seok karena krisis ekonomi yang cukup panjang. Namun di balik realitas persaingan ekonomi antara China dan AS tersebut, mampukah negeri ini bisa bersaing dengan China? Atau paling tidak produk dalam negeri mampu menjadi tuan di negerinya sendiri.

Direktur Jenderal Basis Industri dan Manufaktur Kementerian Perindustrian Panggah Susanto mengatakan, cara mudah Indonesia mengalahkan ekonomi China adalah dengan menghentikan bauksit, gas, dan bahan tambang mentah lain ke China. \"Kalau ingin daya saing industri kita maju dan berkembang pesat, segera hentikan ekspor gas, bauksit dan mineral lainnya terutama ke China,\" ucap Panggah di Jakarta, akhir pekan lalu.

Panggah mengatakan, Indonesia seharusnya tidak perlu harus mengekspor gas dan mineral sementara industri dalam negerinya membutuhkan. \"Memang harga gas ekspor, mineral ekspor jauh lebih mahal dibandingkan harga domestiknya. Namun manfaat lebih besar akan didapat negara, apabila gas, mineral (tambang) itu digunakan sendiri oleh industri dalam negeri,\" ucapnya.

Menurut Panggah, tingkat dan laju perekonomian China bisa besar karena pasokan energi seperti gas, serta bahan baku mineralnya berasal dari Indonesia. \"Contoh industri alumina mereka berkembang pesat, karena 80% kebutuhan bauksit, bahan baku pembuat almunium berasal dari Indonesia. Kebutuhan bauksit China setahun itu 60 juta ton, di mana 40 juta tonnya dari Indonesia,\" tegasnya.

Kata, Panggah lagi, kalau Indonesia ekonomi dan daya saingnya terus tumbuh, maka bukan mimpi untuk bisa mengalahkan China. \"Segera setop ekspor bahan baku dan bahan bakar ke sana, kalau sudah itu dilakukan baru kita bicara mengalahkan Singapura,\" ujar Panggah.

Batasi Impor

Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada, Rimawan Pradiktyo mengatakan,untuk mengurangi jumlah produk China yang beredar di dalam negeri, pemerintah harus segera membatasi masuknya produk impor khususnya dari China. Langkah ini ditujukan untuk menjaga keberlangsungan hidup industri nasional.

\"Produk China dengan harga yang jauh lebih murah sangat diminati konsumen di Indonesia sehingga dikhawatirkan akan menggeser produk lokal yang harganya jauh lebih mahal. Apabila pemerintah tidak melakukan pengaturan terhadap masuknya produk China, dampaknya akan sangat besar,\" kata Rimawan.

Rimawan menilai produk China bisa mengungguli produk lokal yang harganya jauh lebih tinggi sehingga produk lokal tidak diminati konsumen, yang pada gilirannya akan mematikan perusahaan lokal. \"Akibatnya, banyak perusahaan lokal akan ditutup dan meningkatkan pengangguran di dalam negeri. Kondisi ini akan mendorong investasi asing makin berkurang karena mereka mengalihkan dananya ke negara lain yang akan dijadikan basis produksi,\" paparnya.

Lebih lanjut ia berpendapat, para investor asing kemungkinan akan menginvestasikan dana di China ataupun di Vietnam ketimbang Indonesia sebagai basis produksi dan mengekspor produknya ke pasar domestik. \"Minat investor akan berubah karena produsen lebih tertarik berekspansi di China dan mengekspor barang jadinya ke Indonesia,\" tuturnya.

Namun, Rimawan menambahkan, dengan meningkatnya impor barang konsumsi menunjukkan bahwa geliat industri nasional belum terlalu pulih meski ada tren meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. \"Pemerintah harus memberikan dorongan kepada pengusaha agar industri lebih bertumbuh. Jika impor makin tinggi dan masyarakat lebih memilih produk impor, produsen akan beralih menjadi importir,\" katanya.

Sebelumnya, PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN) mendorong adanya perubahan prioritas alokasi gas bumi yang selama ini industri menjadi sektor kesekian sesuai perundang-undangan yang berlaku. Selama ini alokasi gas bumi bagi Industri masih kalah dibandingkan dengan lifting minyak, pupuk, dan listrik. Padahal multiplier effect dari penggunaan gas bumi bagi industri sangatlah penting baik secara sosial ekonomi dan kontribusinya bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan gas industri, PGN tetap memprioritaskan peningkatan pasokan gas untuk sektor industri. Langkah ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan industri yang tahun ini ditargetkan bisa mencapai 6,5%. \"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pasokan gas ke pelanggan. Namun, prioritas utamanya saat ini adalah sektor industri yang memiliki posisi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,\" jelas Direktur Utama PGN Hendi Prio Santoso.

BERITA TERKAIT

Serap 100% Hasil Rights Issue - DAYA Fokus Kembangkan Bisnis E-Commerce

NERACA Jakarta - PT Duta Intidaya Tbk (DAYA) melaporkan telah menggunakan seluruh dana yang didapat dari Penambahan Modal dengan Hak…

Perusahaan di Papua Didorong Go Public

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mendorong perusahaan-perusahaan lokal di wilayahnya untuk dapat "go public" melalui kerja sama dengan PT Bursa Efek…

Ekonomi Global Mulai Membaik - OJK Bidik Himpun Dana di Bursa Rp 250 Triliun

NERACA Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis penggalangan dana di pasar modal tahun ini dapat mencapai Rp200 triliun hingga…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Pemerintah Akselerasi Pengembangan Kendaraan Listrik

NERACA Jakarta – Pemerintah segera menyiapkan fasilitas insentif fiskal dan infrastruktur dalam upaya mengakselerasi pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. Untuk…

Kebutuhan Gula Seiring Kinerja Positif Industri Pengguna

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian memproyeksi kebutuhan gula kristal rafinasi (GKR) untuk sektor industri makanan dan minuman serta industri farmasi…

Songsong Era Digital, Kemenperin Beri Pengarahan

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian menyambut kehadiran 375 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hasil rekrutmen tahun 2018. Jumlah tersebut terdiri…