Jakarta – Walau profil ekonomi Indonesia akan lebih kuat dan tidak terlalu bergejolak setelah kenaikan harga BBM bersubsidi, persoalan inflasi dan defisit transaksi berjalan di negeri ini masih perlu terus diwaspadai. Sementara utang swasta berpotensi gagal bayar (default) bila pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berkelanjutan.

NERACA

\"Pengumuman kenaikan biaya BBM ini memang menjadi perkembangan yang positif. Tapi bagaimana pemerintah bisa menyelenggarakan kebijakan makroekonomi yang bisa tumbuh berkelanjutan akan menjadi lebih penting,\" menurut laporan Fitch Rating, lembaga pemeringkat internasional dalam siaran persnya di Jakarta, baru-baru ini.

Selain masalah kenaikan harga BBM bersubsidi, Fitch juga menyoroti permasalahan inflasi dan defisit transaksi berjalan yang terjadi di Indonesia. Karena defisit transaksi berjalan yang sudah mulai muncul tahun lalu di Indonesia, dan laju inflasi yang meningkat di atas target Bank Indonesia, menjadi sinyal risiko akan adanya ekonomi yang mulai memanas.

Untuk kepentingan itu, Bank Indonesia menaikkan BI Rate 25 basis poin untuk menjadi 6% untuk mengantisipasi hal tersebut. Sementara pada waktu yang bersamaan, sejumlah investor asing mulai melakukan penjualan aset di emerging market karena ketakutan adanya kebijakan moneter ketat di AS, yang menyebabkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah, pasar saham dan obligasi Indonesia saat ini.

Fitch pun melihat tekanan terhadap mata uang dan pasar finansial Indonesia ini menjadi bukti betapa rentannya pasar pada saat kepercayaan terguncang. Untuk itu, lembaga pemeringkat itu menilai kondisi inflasi dan eksternal pasar finansial memang akan menjadi poin strategis.

Memang benar, secara makro, kinerja pemerintah masih dibayangi stabilitas ekonomi yang rentan terhadap gejolak. Nilai rupiah sejak beberapa waktu ini terus bergejolak dan cenderung merosot nilainya. Bersamaan dengan itu, pelaksanaan penyesuaian tarif angkutan, penyesuaian harga BBM,  penyesuaian tarif dasar listirk dan kenaikan  gaji PNS  telah meningkatkan tekanan terhadap kenaikan laju inflasi.

Besarnya beban pengeluaran pemerintah, terutama untuk pembayaran bunga utang dan subsidi, mengakibatkan terbatasnya stimulus fiskal untuk mendorong pemulihan ekonomi dan menimbulkan kekhawatiran akan kesinambungan fiskal dalam jangka menengah panjang. Kesemuanya ini pada gilirannya dapat menghambat pemulihan ekonomi.

Secara mikro, masih banyaknya kendala yang membatasi percepatan investasi swasta, baik dari dalam maupun luar negeri, menimbulkan kekhawatiran akan kesinambungan pemulihan ekonomi. Selain masalah keamanan, belum adanya  penegakan hukum yang memadai, dan adanya ketidakpastian dalam peraturan, termasuk dalam kaitannya dengan Pemilu 2014, telah mendorong para pelaku usaha untuk bersikap wait and see.

Menurut Prof Dr Ahmad Erani Yustika, guru besar FE Univ. Brawijaya, saat ini Indonesia tengah mengalami yang disebut kompilasi ekonomi karena memang telah lama masalah ekonomi di Indonesia terus menerus bertambah tanpa adanya penyelesaian.

“Saat ini banyak kompilasi dalah tubuh ekonomi kita, harus diselesaikan satu per satu, namun yang paling utama harus dilakukan adalah pengendalian impor dan meningkatkan ekspor”, ujarnya kepada Neraca, akhir pekan lalu.

Dia membenarkan kondisi ekonomi Indonesia mulai memanas sejak defisit transaksi berjalan yang muncul tahun lalu dan laju inflasi yang meningkat di atas target Bank Indonesia.

“Untuk memperbaikinya yang perlu diutamakan adalah mengendalikan impor dan menciptakan produk ekspor yang berdaya saing tinggi. Saat ini saja, impor konsumsi pangan telah menguasai 70% dari total impor Indonesia. Padahal jika dilihat secara keseluruhan, hampir semua produk pangan impor bisa diproduksi di Indonesia”, ujarnya.

Dia menambahkan bahwa seharusnya ekspor di bidang sumber daya alam (SDA) menjadi utama bagi pemerintah. Nantinya ketika impor dan ekspor kita dapat dibenahi, masalah inflasi dan ekonomi lainnya dapat berjalan ke arah positif.

“Jika ingin meningkatkan daya beli masyarakat untuk mempertahankan stabilitas adalah langkah positif yang diambil pemerintah. Namun harus produk dalam negeri, bukannya impor karena hal ini sama saja terus menerus mendorong kita untuk impor”, ujar dia.

Pengamat ekonomi Indef itu menyatakan bahwa saat ini sebenarnya pemerintah memiliki langkah yang sangat baik dalam menyembuhkan ekonomi Indonesia. Hanya saja langkah-langkah tersebut tidak sejalan dengan realisasinya di lapangan.

“Di Kementerian Perindustrian ada program payung industri untuk agri bisnis yang memang sudah ada sejak lama, namun hingga saat ini program tersebut begitu-begitu saja. Seperti tidak ada gaungnya, padahal program tersebut cukup efektif membangun ekonomi Indonesia jika dijalankan dengan baik”, jelas dia.

Sampai saat ini menurutnya, Indonesia masih terlalu menekankan pada impor tanpa melihat potensi ekspor yang akan cukup besar hasilnya bagi negara jika dikelola dengan baik dan memiliki daya saing.

Utang Swasta

Secara terpisah, pengamat ekonomi Aviliani mengatakan utang luar negeri pihak swasta berpotensi gagal bayar (default) bila nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus melemah berkelanjutan. Dolar AS yang terus menguat hingga lebih dari Rp10 ribu per dolar pada akhirnya akan menyulitkan dunia usaha membayar utang, apalagi pasok dolar di dalam negeri masih terbatas hingga saat ini.
 
\"Kelemahan kita sekarang memang pada pasok dolar yang terbatas. Kalau utang luar negeri swasta tidak dijaga, maka akan menimbulkan bahaya default. Karena nilai tukar rupiah terhadap dolar juga sudah Rp10.000-an per US$,”  kata Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) itu  di Jakarta, akhir pekan lalu.
 
Menurut dia, pemerintah saat ini  tidak bisa lagi  mengandalkan capital inflow untuk mendukung penguatan nilai tukar Rupiah. \"Meskipun investasi banyak, kelihatannya rupiah yang agak melemah tidak bisa didukung  oleh capital inflow,\" katanya.

Di saat yang sama, aliran modal keluar ( capital outflow) akibat adanya wacana yang digulirkan pemimpin The Fed Ben Bernanke terkait percepatan penghentian kebijakan quantitative easing (QE), justru meningkat. \"Ini yang membuat jadi lebih riskan, karena utang luar negeri swasta umumnya jangka pendek, hanya delapan bulan. Kalau dulu, jangkanya rata-rata 4,5-5 tahun,\" tuturnya.

Aviliani terutama meminta Pemerintah  untuk memperhatikan secara serius utang luar negeri swasta yang akan jatuh tempo pada September 2013. \"Jangan sampai terjadi default, karena hal ini akan membuat kepercayaan internasional terhadap Indonesia akan turun gara-gara ada satu perusahaan saja yang tidak bisa membayar utang,\" tuturnya.

Dia mengatakan bahwa banyak kalangan yang menyebutkan, jika utang luar negeri swasta yang jatuh tempo pada September mendatang dibayar dengan cadangan devisa di Bank Indonesia (BI), maka cadev hanya akan tersisa US$50 miliar. \"Ini sudah sangat bahaya, karena batas psikologis cadev saja USD100 miliar,\" imbuhnya.

Menurut data pemerintah, utang luar negeri swasta hingga Januari lalu mencapai US$ 125,05 miliar. Yang paling banyak menyumbang utang ini ialah sektor keuangan, jasa perusahaan, dan persewaan yang mencapai US$ 33,45 miliar.Sektor industri pengolahan/manufaktur sebesar menarik utang luar negeri sebesar US$ 25,67 miliar, sedangkan sektor pertambangan dan penggalian sebesar US$ 21,08 miliar.

Staf Ahli Menteri Bappenas Bambang Prijambodo menjelaskan ada beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah demi menjaga kestabilan ekonomi pasca upaya pemerintah Amerika mengurangi stimulus moneter.

\"Ada beberapa instrumen yang akan dilakukan oleh pemerintah antara lain mendorong Bank Indonesia (BI) untuk menjaga stabilitas moneter di dalam negeri, diversifikasi pasar ekspor dan efektifitas belanja negara,\" ujarnya, akhir pekan lalu.  

Bambang mengatakan pemerintah juga tetap mempertahankan daya beli masyarakat agar tidak berkurang setelah kenaikan harga BBM dan menjelang datangnya Ramadhan. \"Bantuan-bantuan baik itu BLSM, beasiswa bagi rakyat miskin dan beras raskin akan mampu mempertahankan daya beli. Walaupun kalangan menengah keatas agak sedikit berkurang akan tetapi akan kembali normal,\" tuturnya.  

Implikasi dari itu semua, kata dia, akan berakibat kepada pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan dalam APBN-P 2013 mencapai 6,3%. \"Memang agak berat melihat tekanan baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Akan tetapi kami tetap yakin kalau pertumbuhan akan bisa mencapai target,\" katanya.

Menurut dia, inflasi juga akan kembali meningkat mengingat banyak tekanan dari harga beberapa komoditas. \"Mudah-mudahan inflasi tidak terlalu tinggi. Karena kalau bisa diatas target maka akan mempengaruhi BI Rate. Mungkin saja BI Rate kembali akan dinaikkan untuk menjaga makro ekonomi Indonesia,\" lanjutnya. nurul/bari/fba