Defisit Perdagangan, Moneter dan Stabilitas

Oleh : Prof Firmanzah PhD

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan

BPS baru-baru ini mempublikasikan bahwa neraca perdagangan Indonesia pada April 2013 mengalami defisit US$ 1,62 milliar. Secara akumulatif Januari-April 2013, defisit perdagangan Indonesia telah mencapai US$ 1,85 milliar dengan total ekspor sebesar US$ 60,11 milliar dan impor sebesar US$ 61,96 milliar. Upaya Indonesia untuk melakukan diversifikasi pasar ekspor telah menunjukkan hasil meski hal ini masih belum mengkompensasi laju peningkatan impor nasional. Kebijakan Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi diharapkan mampu menekan defisit di sektor migas kita.

Defisit perdagangan yang masih terjadi juga akan menekan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Walau hal ini bukanlah satu-satunya faktor, pengumuman The Fed terkait percepatan tapering off (penghentian) QE dari rencana awal mid 2015 menjadi awal 2014 juga memberikan tekanan aksi jual pada pasar modal Indonesia dan memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Selain itu juga, kebutuhan swasta nasionl untuk melunasi utang jangka pendek membuat rupiah mendapatkan tekanan tambahan. Kita bersyukur bahwa cadangan devisa kita masih aman dan terjaga pada level akhir Mei 2013 sebesar US$ 105 miliar untuk melakukan operasi stabilisasi nilai tukar rupiah.

Bank Indonesia (BI) baru-baru ini telah menaikkan tingkat suku bunga acuan BI Rate sebesar 25 basis poin atau 0,25 ke posisi 6%. Seperti kita ketahui, BI mempertahankan BI Rate sebesar 5,75 persen sejak Februari 2012. Upaya BI dilakukan tidak hanya sebagai antisipasi meningkatnya ekspektasi inflasi akibat kenaikan BBM bersubsidi, tetapi juga upaya ini dilakukan untuk memelihara stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan ditengah ketidakpastian pasar keuangan global. Upaya untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah dan menjaga kecukupan likuiditas tengah dilakukan melalui bauran kebijakan moneter.

Tentunya kebijakan moneter yang akan ditempuh BI untuk stabilkan pasar uang disesuaikan dengan kondisi sektor riil di Indonesia. Sejumlah paket kebijakan moneter yang sedang dilakukan oleh BI adalah suku bunga, intervensi rupiah, makroprudensial, Fasbi dan forum koordinasi. Dalam bidang makroprudensial, BI juga tengah menempuh langkah-langkah pertumbuhan kredit di sektor-sektor tertentu, seperti sektor properti yang akan diperkuat. Tiga stabilitas yang perlu kita jaga bersama adalah stabilitas sistem keuangan, nilai tukar dan makroekonomi membutuhkan koordinasi lintas sektoral.

Koordinasi lintas sektoral antara otoritas fiskal dan moneter terus dilakukan agar harmonisasi kebijakan dapat terus ditingkatkan. Menghadapi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, koordinasi moneter-fiskal menjadi sangat penting. Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) yang beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur BI, LPS dan OJK juga terus mengaktifkan komunikasi untuk menyelaraskan policy-responses atas external shock. Melalui forum ini kita berharap keberhasilan Indonesia dalam memitigasi external shock pada tahun 2008 dapat kita lakukan kembali.

BERITA TERKAIT

Industri Makanan dan Minuman Ditaksir Tumbuh 9 Persen

NERACA Jakarta – Kemenperin memproyeksikan industri makanan dan minuman dapat tumbuh di atas 9 persen pada 2019 karena mendapatkan tambahan…

Pebisnis Muda Pertanian Perlu Kreatif dan Inovatif

NERACA Jakarta – Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, Momon Rusmono mengatakan wirausahawan muda…

Rajut Kembali Perdamaian dan Persatuan Setelah Persaingan

  Oleh : Elita Simorangkir, Pemerhati Sosial Kemasyarakatan Berbagai umbul – umbul bendera partai, baliho maupun stiker kampanye telah diturunkan.…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Siap Menang, Tidak Siap Kalah

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo    Proses panjang hajatan pesta demokrasi telah usai…

Bangun Karakter di Keuangan Syariah

Oleh : Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi SyariahMeski sudah berjalan selama dua dekade lebih keberadaan dari praktik lembaga keuangan syariah (LKS),…

Digital Ekonomi di Bawah Jokowi

  Oleh: Nailul Huda Peneliti INDEF Usai sudah kita menggelar pesta demokrasi terbesar di dunia pada 17 April lalu. Pemilu…