Jakarta - Sebagian besar rakyat Indonesia sekarang harus menanggung beban biaya hidup yang semakin berat dari waktu ke waktu. Ini dikarenakan akhir Juni 2011, pemerintah memberi ‘hadiah’ berupa kenaikan harga tabung Elpiji 50 kilogram (Kg) sebesar 10% dari harga awal Rp 7.355 per kg. Lalu kenaikan tarif KRL Commuter Line jurusan Bogor-Jakarta menjadi Rp 7.000, Jakarta-Bekasi Rp 6.500, Jakarta-Tangerang Rp 5.500, dan Jakarta-Serpong Rp 5.500.

NERACA

Tak pelak lagi hal ini membuat beberapa pengamat kecewa. Bahkan Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo menyebutkan, biang keladi masalah semuanya ini ada di pemerintah dan DPR yang mensahkan UU BUMN.

Menurut dia, pemerintah terlalu mendiskriminasi dalam menerapkan kebijakan. “Saya beri contoh tarif jalan tol dan telekomunikasi. Mereka bisa bebas menaikkan harga, sedangkan untuk tarif KRL dan gas Elpiji. Lembaganya sudah berbentuk badan usaha atau perseroan. Jadi seharusnya tidak boleh menjual rugi,” tegas Sudaryatmo kepada Neraca, Senin (27/6).

Dia mengatakan, harga gas Elpiji 50 kg dan 12 kg tidak disubsidi, sehingga pemerintah tidak boleh intervensi Pertamina dalam menentukan harga. Begitu juga dengan PT KAI yang menaikkan harga karcis non-ekonomi. “Kalau mau intervensi, kasih dong PSO ke KAI. Sama halnya dengan Pertamina, yang disubsidi kan hanya tabung ukuran 3 kg,” tuturnya.

Jika pemerintah serius, kata dia, UU BUMN harus dibalikkan ke DPR. Pasalnya, menurut Sudaryatmo, mereka yang membuat, tetapi mereka juga yang membuat terjadinya pelanggaran. “Pemerintah pun seharusnya memiliki hitungan pasti, apakah dengan menaikkan semuanya, masyarakat sanggup memenuhinya? Sedangkan pendapatan rakyat saat ini masih sangat minim,” keluhnya.

Secara terpisah, guru besar FE Univ. Brawijaya Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika menegaskan, kebijakan pemerintah ini sungguh keterlaluan. Menurut dia, pemerintah bahkan tidak bisa menyusun strategi, mana yang harus diprioritaskan untuk dinaikkan. “Ini semua kan konsumsi rakyat. Kalau naiknya bersamaan, saya khawatir akan terjadi inflasi yang sangat tinggi,” ujarnya.

Menurut dia, pemerintah seharusnya mempunyai jadwal siklus inflasi nasional. Pasalnya, pada semester pertama lalu, inflasi rendah, seharusnya yang terlebih dahulu dinaikkan harganya adalah gas di awal tahun ini. Kemudian bertahap kenaikkan tarif KRL dan BBM bersubsidi, sehingga ekspektasi inflasi Indonesia tidak terlalu besar.

Hal senada diungkapkan pengamat ekonomi Dr. Iman Sugema. Dia menolak dengan alasan pemerintah seharusnya memiliki prioritas anggaran yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukannya malah membebankan sesuatu yang tidak perlu.

 “Pemerintah semestinya berorientasi pada perluasan pelayanan. Harga harusnya stabil dan dibuat serendah mungkin agar semua lapisan masyarakat bisa memanfaatkannya. Energi yang diekspor pun terlalu banyak. Padahal itu bisa dimanfaatkan oleh kita sendiri. Ini mengesankan pemakaian energi kita terkonsentrasi pada harga yang mahal,” ujarnya kemarin.

Terkait pembatasan BBM bersubsidi, Iman berpendapat daripada terus menaikan harga, pemerintah seharusnya melakukan pengalihan ke penggunaan energi nabati yang lebih murah dan ramah lingkungan. ”Saya rasa masyarakat akan menyambut baik pengalihan ini, karena mereka jelas lebih diuntungkan,” tandas Iman.

Diakui Vice President Corporate Communications Pertamina M. Harun, kenaikan harga untuk elpiji 50 kg ini tidak perlu meminta persetujuan pemerintah karena non subsidi. Ia beralasan kenaikan elpiji 50 kg karena perusahaan minyak pelat merah tersebut terus mengalami kerugian. "Dari pemegang saham, kita disuruh melakukan exercise harga, dan pemegang saham sudah memberikan sinyal lampu hijau, jadi sebenarnya boleh dinaikkan," katanya kemarin.

Sementara itu mengenai kenaikan tarif KRL Commuter Line, jurubicara PT Kereta Commuter Jabodetabek (KCJ) Makmur Syaheran mengatakan, pihaknya memberlakukan tarif tunggal yang bersifat flat. Artinya tarif akan diberlakukan sama, baik penumpang jarak jauh maupun dekat. Secara definitif, PT KAI tidak lagi memberikan layanan KRL Express. Hanya akan ada dua jenis KRL yang diberlakukan, KRL ekonomi dan KRL AC ekonomi.

Hanya saja sistem tersebut akan menambah waktu tempuh sekitar 15-30 menit. "Dengan sistem operasi tunggal, berhenti di setiap stasiun, dan tidak ada KRL susulan, perjalanan kereta api bisa meningkat menjadi 460 perjalanan per hari. Sekarang ini perjalanan kereta api hanya 444 saja,” ujarnya.

Sistem single operation dengan penetapan tarif tunggal tersebut akan diuji coba kembali oleh PT KCJ pada Sabtu 2 Juli 2011 mendatang, setelah pada 18 Juni lalu dilakukan uji coba perdana. "Yang ingin kami kejar justru penyeragaman pelayanan. Semua kereta akan mendapat waktu tempuh yang sama dengan pelayanan yang sama. Sistem ini memungkinkan menaikkan jumlah penumpang sebesar 25%," tambahnya.

Namun kenaikan ini dibantah oleh Menteri BUMN Mustafa Abubakar. Menurut dia, sampai saat ini belum ada keputusan soal kenaikan harga elpiji 12 kg dan 50 kg. "Sekarang kebijakan menaikkan harga belum," kata Mustafa. Meskipun begitu, Mustafa menjelaskan, kenaikan harga elpiji 50 kg itu merupakan aksi korporasi, sehingga pemerintah tidak leluasa untuk mengatur elpiji 50 kg yang memang tidak mendapatkan subsidi pemerintah.

Senada dengan Mustafa, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, bahwa pemerintah tidak memiliki rencana sama sekali untuk menaikkan BBM bersubsidi. "Kenaikan BBM? Tidak ada itu. Saya sudah berkali-kali sampaikan sejauh ini tidak ada rencana menaikkan harga BBM (bersubsidi)," tuturnya. iwan/vanya/ardi/cahyo