NERACA

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono mengatakan, DPR bisa meminta data-data penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Tim tersebut mempunyai data penerima BLSM by name by address.

“Data ada di TNP2K. DPR bisa meminta. Tetapi atas nama kelembagaan DPR, bukan partai,” kata Agung kepada Neraca, Kamis (27/6).

Pernyataan Agung tersebut merupakan bantahan dari pernyataan anggota DPR dari Fraksi PDI-P Dolfie OFP yang mengatakan bahwa DPR sama sekali belum mendapatkan data penerima BLSM. “Kita mempertanyakan data 15,5 juta rumah tangga itu by name by address-nya ada tidak sih. Jangan-jangan tidak ada, baru dicari-cari sekarang,” kata Dolfie.

Menurut Agung, tidak benar kalau ada anggapan bahwa data penerima BLSM tidak transparan. Beberapa sampling, kata Agung, saya sendiri yang mengecek. Pada umumnya apa yang ditetapkan dalam Rumah Tangga Sasaran memang layak. Ada 14 indikator, dari pendapatannya, kondisi rumahnya. Lantas kalau kemudian tiba-tiba dia memiliki kendaraan mobil, ya harus dicoret dari daftar penerima BLSM.

Agung mengatakan bahwa pemutakhiran data perlu dilakukan oleh setiap kelurahan penerima BLSM agar BLSM tepat sasaran. “Andai terjadi misalnya yang bersangkutan meninggal atau sudah berubah statusnya dari miskin menjadi tidak miskin lagi, maka nanti melalui mekanisme musyawarah di desa masing-masing, nanti ada pergantian. Jadi aparat di kelurahan mesti mengecek juga. Kelurahan harus mau menerima laporan, termasuk laporan (tentang penerima BLSM) yang dianggap tidak miskin tapi masih menerima juga. Itu harus dikoreksi,” kata Agung.

Monitoring dilakukan, lanjut Agung, dengan kelurahan setempat sebagai lembaga yang menerima pengaduan-pengaduan dan melakukan pengawasan terhadap jalannya empat komponen, yaitu Raskin, BSM (Beasiswa Siswa Miskin), PKH (Program Keluarga Harapan), dan BLSM.

“Semua kalau ada pelanggaran tentu akan menghadapi masalah hukum. Apalagi ini BLSM, dana untuk masyarakat miskin. Jumlahnya juga terbatas. Kalau ada yang menyelewengkan, secara moral tidak bisa diterima dan harus diajukan ke pengadilan,” ujar Agung.

Serapan 2,81%

Pantauan Neraca lewat situs resmi TNP2K, serapan BLSM sampai Kamis sore (27/6) baru sebesar 2,81%. Jumlah rumah tangga yang telah menerima BLSM baru 436.728 rumah tangga, sementara yang belum menerima sebanyak 15.094.169 rumah tangga.

“Penyaluran BLSM dilakukan secara bertahap. Bagi yang belum terima, yang sudah pegang kartu, harap bersabar, pasti kebagian. Bagi yang sudah memegang kartu, tapi belum mendapat BLSM, pada waktunya nanti akan diserahkan. Sebab (kartu) itu berlaku terus sampai 2 Desember,” jelas Agung.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Hatta Rajasa mengatakan bahwa penyaluran BLSM berjalan sangat baik dan juga laporan dari Dirut Pos akhir bulan ini menunjukkan bahwa seluruh kartu sudah terbagi semua. Pemerintah juga sudah membuat tim pemantau dari masing-masing kementerian bersama dengan pejabat-pejabat daerah agar penyaluran BLSM dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran.

Seperti diketahui, BLSM adalah salah satu program pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat miskin akibat kenaikan harga BBM bersubsidi yang dilakukan pemerintah akhir pekan lalu. Inflasi yang disebabkan kenaikan BBM bersubsidi sampai 7,2% diharapkan tidak mengganggu daya beli masyarakat, sehingga angka kemiskinan tidak langsung jatuh dan pertumbuhan ekonomi yang berbasis daya beli masyarakat bisa sesuai target. [iqbal]