NERACA

Jakarta – Pemerintah membuat aturan baru yang mengatur besaran tarif Pajak Penghasilan (Pph) sebesar 1% untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun Pajak. “Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yang terbit tanggal 12 Juni 2013 dan mulai berlaku sejak 1 Juli 2013,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Kismantoro Petrus lewat siaran pers-nya yang diterima Neraca, Rabu (26/6).

Dalam PP tersebut diatur juga tentang kriteria Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang tidak dapat memanfaatkan aturan ini. Pertama yang tidak dapat memanfaatkan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. Misalnya pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar, dan sejenisnya.

Kedua, yang tidak dapat memanfaatkan aturan ini adalah Wajib Pajak Badan yang belum beroperasi secara komersial atau dalam jangka waktu satu tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh omzet melebihi Rp4,8 miliar. “Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan untuk menghitung PPh final ini adalah omzet setiap bulan. Artinya, setiap bulan, Wajib Pajak akan membayar PPh final sebesar 1% dari omzet bulanannya,” kata Kismantoro. Peraturan Pemerintah ini, lanjut Kismantoro, bertujuan memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya. [iqbal]