NERACA

Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menerima kunjungan kerja delegasi Asian Development Bank (ADB) yang dipimpin Country Director Indonesia Resident Mission atau Kantor Misi ADB di Indonesia, Jon D Linborg. Pada pertemuan tersebut ADB menegaskan kembali komitmen untuk mendukung upaya pembangunan di Jawa Barat. Heryawan mengapresiasi niat ADB itu dan berharap ada tindaklanjut yang nyata dengan berpartisipasi dalam mewujudkan Jawa Barat yang maju dan sejahtera. Apalagi, lembaga ADB banyak berperan penting dalam program pembangunan di Indonesia dan khususnya di Jawa Barat. Untuk itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyambut baik segala dukungan, baik itu dalam bentuk pengetahuan maupun pengalaman pembangunan yang dimiliki ADB. Diantaranya fokus kepada pengalokasian sumberdaya yang efektif dan efisien.

“Pertemuan kali ini merupakan wujud komitmen ADB untuk memperkuat kiprahnya dalam pembangunan di Jawa Barat,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Neraca, Rabu (26/6). Menurut dia, untuk membangun infrastuktur Jabar butuh dana sekitar Rp. 500 triliun. Sementara APBD sebesar Rp. 14 triliun tidak semua untuk infrastruktur. Sehingga butuh alternatif pendanaan. Diantaranya rencana menerbitkan obligasi. Untuk itu terbit Kepgub  No. 588.05/Kep.1321-Admrek/2012 tentang Perubahan Atas Kepgub Jabar Nomor 588.05/Kep.1344-Adm.Rek/2011 tentang Tim Persiapan Penerbitan Obligasi Daerah, dengan tugas menyiapkan rencana penerbitan obligasi Daerah yang mencakup kerangka acuan kegiatan, studi kelayakan, proyeksi keuangan, perhitungan kemampuan keuangan daerah dan perhitungan aset daerah.

“Adapun tindaklanjut Kepgub itu, telah menggelar sejumlah kegiatan persiapan, diantaranya mengundang Narasumber dari instansi terkait, antara lain : Ditjen Perimbangan Keuangan, Direktorat Pendapatan dan Investasi Daerah, Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta, ADB, Pusat Investasi Pemerintah, PT. Mandiri Sekuritas dan PT. BCA Sekuritas. Selain itu, tim telah menyusun jadwal kerja dan pertemuan dari bulan Januari sampai dengan Agustus 2013. Tim juga telah melakukan berbagai kajian yang menyangkut persiapan penerbitan obligasi daerah dan investasi pemerintah daerah,” jelasnya.

Kemudian terkait persiapan penerbitan obligasi, dia menjelaskan telah dilakukan Shadow Rating oleh PT. PEFINDO yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan RI dan ADB, dimana hasil penilaiannya  adalah AA- (double A minus), artinya: “Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai obligor berkemampuan SANGAT KUAT untuk memenuhi komitmen jangka panjang atas kewajiban. “Sementara kemampuan APBD Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2009 hingga 2012 mengalami kenaikan rata-rata Rp. 2,512 triliun atau + 33% dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan rata-rata sebesar Rp. 1,026 triliun  atau + 20% per tahun,” ungkapnya.

Sementara Kepala Bank Indonesia Perwakilan Bandung Dian Ediana Rae menyampaikan selamat atas raihan peringkat yang luar biasa itu. Karena peringkat AA- menunjukan potensi ekonomi yang cukup kuat. Dan jauh di atas rata-rata peringkat Nasional. Pihaknya siap mendukung upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menggulirkan obligasi daerah. Peringkat tersebut menunjukan tingkat transparansi yang bagus serta kebijakan pembangunan yang sesuai.

“Ada pertumbuhan PDB, laju pertumbuhan ekonomi dan PAD yang bagus serta tingkat likuiditas yang cukup kuat,” tandasnya. Menurut dia, diantara mega proyek prioritas adalah Bandara Internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka. Dimana butuh investasi sebesar Rp. 8 triliun dengan rincian Rp. 4 triliun untuk sisi udara (runaway hingga apron) dan Rp. 4 triliun untuk sisi darat (terminal dan infrastruktur pendukung). Di sisi udara dibantu APBN yang direalisasikan tahun 2013, dan sudah dianggarkan Rp. 130 miliar untuk runaway. Untuk sisi daratnya sedang dicarikan pembiayaannya. Pemprov Jabar saat ini telah membebaskan tanah, dan progresnya tahun 2013 adalah 718 hektar dari target ultimate 1.800 hektar.

“Diharapkan Tahun 2016 sudah terbangun dan operasional. Sedang disiapkan pula BUMD yang menangani Bandara tersebut,” tuturnya. Country Director Indonesia Resident Mission atau Kantor Misi ADB di Indonesia, Jon D Linborg mengatakan, pertemuan kali ini besar sekali manfaatnya. Diantaranya bertukar informasi dengan Gubernur Jawa Barat tentang banyak hal terkait program pembangunan. Pertemuan juga membahas sejumlah peluang, diantaranya meningkatkan kelayakan dalam obligasi daerah melalui kajian shadow rating yang didukung ADB. “Gubernur, selain memaparkan peluang dan potensi juga menjelaskan sejumlah kendala pembangunan. Dan kami sepakat untuk bersama menyelesaikan sejumlah kendala tersebut. Untuk itu ADB bertekad membantu Gubernur dalam memperkuat kemampuan ekonomi Jawa Barat,” katanya.

Lebih lanjut Lindborg menyatakan, Jawa Barat selain sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terpadat, juga memiliki tingkat aktivitas investasi yang kuat dan didukung kegiatan perdagangan lintas kawasan yang terus meningkat. Dalam beberapa hal, ADB mencatat bahwa struktur anggaran Provinsi Jawa Barat  77% diantaranya berasal dari pendapatan asli daerah. Selain itu Jawa Barat unggul dalam penyediaan sumberadaya lokal, yang saat ini berada di atas rata-rata nasional, yakni sebesar 40%.

Untuk mempercepat proses pembangunan di Jawa Barat, ADB menilai perlu ada upaya pembangunan infrastruktur dan menekan angka pengangguran. Hal itu perlu dilakukan guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan kesejahterahan masyarakat Jawa Barat. “Jawa Barat merupakan contoh yang tepat untuk menggambarkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam pembangunan. Dimana desentralisasi mendorong inisiatif pembangunan yang relevan dengan kebutuhan daerah masing-masing sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat setempat,” ungkapnya. [mohar]