Aneh, Semua Kebijakan Pemerintah Dinilai Salah

Oposisi Dinilai Tak Fair

Aneh, Semua Kebijakan Pemerintah Dinilai Salah

Jakarta---Kritik terhadap kinerja pemerintah diminta konstruktif dan berdasarkan data, apalagi terkait kebijakan. Karena itu para pemimpin ormas, tokoh masyarakat dan politisi diminta tak mengumbar statement bernuansa fitnah. “Sungguh aneh, dimata beberapa tokoh ormas, agama atau LSM tidak ada satupun kebijakan pemerintah yang benar, semuanya dianggap salah,” kata Ketua FKB DPR, Marwan Jakfar kepada wartawan di Jakarta,27/6.

Menurut Marwan, perilaku asal oposisi ini justru menciderai demokrasi. Ini sungguh sngat memprihatinkan. Kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan tengah dipenuhi hiruk-pikuk yg tidak perlu Karena itu kita mengajak para pemimpin formal dan informal menghidupkan tradisi tabayyun (klarifikasi) sehingga kritik, koreksi dan masukan bagi perbaikan bangsa daptt disampaikan secara langsung, komunikatif dan solutif melalui forum tabayyun,” tambahnya.

Dikatakan mantan Wakil Ketua Komisi V DPR ini, rapat konsultasi antara pimpinan parlemen dengan pemerintah beberapa waktu lalu merupakan cara-cara konstruktif. Karena rapat konsultasi itu, salah satu agendanya saling memberi masukan dan saling mengkritisi. “Tapi sekaligus merumuskan langkah solutif pengatasan masalah krusial bangsa,” paparnya.

Lebih jauh kata politisi muda PKB ini meminta para tokoh ormas dan LSM menghentikan hujatan kepada pemerintah. Sebab tidak jarang kritik yang disampaikan keluar dari substansi. Bahkan tak disertai data akurat. Sehingga berpotensi menjadi fitnah. Sekali lagi FPKB meminta semua bentuk hujatan ini dihentikan, sbb skala hujatan para tokoh ini sdh sampai stadium yg mengkhawatirkan, yakni asal bunyi, asal beda dg pemerintah.

Yang jelas, lanjut Marwan, tugas para pemimpin informal itu salah satunya adalah memberi contoh yang baik kepada rakyat dan sekarang ini kita kehilangan teladan yg baik dalam menyampaikan kritik dan ketidaksetujuan terhadap sebuah kebijakan pemerintah. “Kita khawatir, sikap asal beda, asal hujat akan menyebabkan antipati rakyat terhadap para pemimpinnya, baik pemerintah formal maupun informal,”jelasnya.

Meski begitu, kata Marwan, FPKB tetap berharap agar semua kritik konstruktif jangan sampai dihentikan. Silahkan sampaikan kritik asal berdasar fakta dan data yang akurat disertai dengan pemberian jalan keluar pengatasannya. “Indonesia ini milik bersama, marilah kita bangun bersama dengan peran dan tugas masing-masing, hentikan semua bentuk penghujatan karena itu hanya akan memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa,” pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Pemerintah Perlu Atasi Alih Fungsi Capai Swasembada

  NERACA   Jakarta - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai pemerintah perlu benar-benar mengatasi alih fungsi lahan guna…

Isu TKA Bertujuan Jatuhkan Kredibilitas Pemerintah

    Oleh: Anisa Medina, Pemerhati Ekonomi, Sosial dan Politik   Pada 2016, China telah duduk di posisi ke-3 sebagai…

PEMERINTAH UBAH PROGRAM PRIORITAS KE PEMBANGUNAN SDM - Presiden: Tanpa Kerja Keras, Jangan Mimpi Negara Maju

Jakarta-Presiden Jokowi menegaskan, tahun depan (2019) pemerintah akan menggeser program prioritasnya dari pembangunan infrastruktur dalam empat tahun terakhir ke sumber…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

BPS Klaim Desa Tertinggal Berkurang Ribuan

      NERACA   Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat berdasarkan hasil pendataan Potensi Desa (Podes) 2018, jumlah…

Kemenhub Kembangkan Konsep Integarasi Tol Laut

    NERACA   Jakarta - Dtjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mengembangkan konsep tol laut yang terintregasi dan terkoneksi "end…

Mitsubishi Dukung Pengembangan Infrastruktur Mobil Listrik

NERACA   Jakarta - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), distributor resmi kendaraan penumpang dan niaga ringan Mitsubishi…