Aneh, Semua Kebijakan Pemerintah Dinilai Salah

Oposisi Dinilai Tak Fair

Aneh, Semua Kebijakan Pemerintah Dinilai Salah

Jakarta---Kritik terhadap kinerja pemerintah diminta konstruktif dan berdasarkan data, apalagi terkait kebijakan. Karena itu para pemimpin ormas, tokoh masyarakat dan politisi diminta tak mengumbar statement bernuansa fitnah. “Sungguh aneh, dimata beberapa tokoh ormas, agama atau LSM tidak ada satupun kebijakan pemerintah yang benar, semuanya dianggap salah,” kata Ketua FKB DPR, Marwan Jakfar kepada wartawan di Jakarta,27/6.

Menurut Marwan, perilaku asal oposisi ini justru menciderai demokrasi. Ini sungguh sngat memprihatinkan. Kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan tengah dipenuhi hiruk-pikuk yg tidak perlu Karena itu kita mengajak para pemimpin formal dan informal menghidupkan tradisi tabayyun (klarifikasi) sehingga kritik, koreksi dan masukan bagi perbaikan bangsa daptt disampaikan secara langsung, komunikatif dan solutif melalui forum tabayyun,” tambahnya.

Dikatakan mantan Wakil Ketua Komisi V DPR ini, rapat konsultasi antara pimpinan parlemen dengan pemerintah beberapa waktu lalu merupakan cara-cara konstruktif. Karena rapat konsultasi itu, salah satu agendanya saling memberi masukan dan saling mengkritisi. “Tapi sekaligus merumuskan langkah solutif pengatasan masalah krusial bangsa,” paparnya.

Lebih jauh kata politisi muda PKB ini meminta para tokoh ormas dan LSM menghentikan hujatan kepada pemerintah. Sebab tidak jarang kritik yang disampaikan keluar dari substansi. Bahkan tak disertai data akurat. Sehingga berpotensi menjadi fitnah. Sekali lagi FPKB meminta semua bentuk hujatan ini dihentikan, sbb skala hujatan para tokoh ini sdh sampai stadium yg mengkhawatirkan, yakni asal bunyi, asal beda dg pemerintah.

Yang jelas, lanjut Marwan, tugas para pemimpin informal itu salah satunya adalah memberi contoh yang baik kepada rakyat dan sekarang ini kita kehilangan teladan yg baik dalam menyampaikan kritik dan ketidaksetujuan terhadap sebuah kebijakan pemerintah. “Kita khawatir, sikap asal beda, asal hujat akan menyebabkan antipati rakyat terhadap para pemimpinnya, baik pemerintah formal maupun informal,”jelasnya.

Meski begitu, kata Marwan, FPKB tetap berharap agar semua kritik konstruktif jangan sampai dihentikan. Silahkan sampaikan kritik asal berdasar fakta dan data yang akurat disertai dengan pemberian jalan keluar pengatasannya. “Indonesia ini milik bersama, marilah kita bangun bersama dengan peran dan tugas masing-masing, hentikan semua bentuk penghujatan karena itu hanya akan memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa,” pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

MRT Dinilai Tak Pengaruhi Pasar Otomotif

    NERACA   Jakarta - Pasar otomotif di wilayah Jakarta dan sekitarnya dinilai tidak akan terpengaruh dengan kehadiran Moda…

Penetapan Status Siaga Karhutla di Riau Dinilai Tepat

Penetapan Status Siaga Karhutla di Riau Dinilai Tepat NERACA Jakarta - Provinsi Riau menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan…

BI Jamin Longgarkan Likuiditas dan Kebijakan Makroprudensial

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menjamin kondisi likuiditas yang longgar bagi perbankan dan akan memberikan stimulus…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

MRT Dinilai Tak Pengaruhi Pasar Otomotif

    NERACA   Jakarta - Pasar otomotif di wilayah Jakarta dan sekitarnya dinilai tidak akan terpengaruh dengan kehadiran Moda…

Harga Avtur Turun, Maskapai Diminta Turunkan Harga Tiket

    NERACA   Jakarta - Sejumlah kalangan meminta maskapai penerbangan nasional menurunkan harga tiket pesawat menyusul penurunan harga avtur.…

WIKA Jajaki Peluang Proyek Infrastruktur Di Papua Nugini

      NERACA   Jakarta - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Wijaya Karya (WIKA) menjajaki berbagai peluang proyek…