Aneh, Semua Kebijakan Pemerintah Dinilai Salah

Oposisi Dinilai Tak Fair

Aneh, Semua Kebijakan Pemerintah Dinilai Salah

Jakarta---Kritik terhadap kinerja pemerintah diminta konstruktif dan berdasarkan data, apalagi terkait kebijakan. Karena itu para pemimpin ormas, tokoh masyarakat dan politisi diminta tak mengumbar statement bernuansa fitnah. “Sungguh aneh, dimata beberapa tokoh ormas, agama atau LSM tidak ada satupun kebijakan pemerintah yang benar, semuanya dianggap salah,” kata Ketua FKB DPR, Marwan Jakfar kepada wartawan di Jakarta,27/6.

Menurut Marwan, perilaku asal oposisi ini justru menciderai demokrasi. Ini sungguh sngat memprihatinkan. Kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan tengah dipenuhi hiruk-pikuk yg tidak perlu Karena itu kita mengajak para pemimpin formal dan informal menghidupkan tradisi tabayyun (klarifikasi) sehingga kritik, koreksi dan masukan bagi perbaikan bangsa daptt disampaikan secara langsung, komunikatif dan solutif melalui forum tabayyun,” tambahnya.

Dikatakan mantan Wakil Ketua Komisi V DPR ini, rapat konsultasi antara pimpinan parlemen dengan pemerintah beberapa waktu lalu merupakan cara-cara konstruktif. Karena rapat konsultasi itu, salah satu agendanya saling memberi masukan dan saling mengkritisi. “Tapi sekaligus merumuskan langkah solutif pengatasan masalah krusial bangsa,” paparnya.

Lebih jauh kata politisi muda PKB ini meminta para tokoh ormas dan LSM menghentikan hujatan kepada pemerintah. Sebab tidak jarang kritik yang disampaikan keluar dari substansi. Bahkan tak disertai data akurat. Sehingga berpotensi menjadi fitnah. Sekali lagi FPKB meminta semua bentuk hujatan ini dihentikan, sbb skala hujatan para tokoh ini sdh sampai stadium yg mengkhawatirkan, yakni asal bunyi, asal beda dg pemerintah.

Yang jelas, lanjut Marwan, tugas para pemimpin informal itu salah satunya adalah memberi contoh yang baik kepada rakyat dan sekarang ini kita kehilangan teladan yg baik dalam menyampaikan kritik dan ketidaksetujuan terhadap sebuah kebijakan pemerintah. “Kita khawatir, sikap asal beda, asal hujat akan menyebabkan antipati rakyat terhadap para pemimpinnya, baik pemerintah formal maupun informal,”jelasnya.

Meski begitu, kata Marwan, FPKB tetap berharap agar semua kritik konstruktif jangan sampai dihentikan. Silahkan sampaikan kritik asal berdasar fakta dan data yang akurat disertai dengan pemberian jalan keluar pengatasannya. “Indonesia ini milik bersama, marilah kita bangun bersama dengan peran dan tugas masing-masing, hentikan semua bentuk penghujatan karena itu hanya akan memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa,” pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

KPK Ajak Semua Pihak Dukung Proses Seleksi Calon Pimpinan KPK

KPK Ajak Semua Pihak Dukung Proses Seleksi Calon Pimpinan KPK NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak semua pihak…

Kejar Ekspor, Benahi Kebijakan Perdagangan Secara Struktural

NERACA Jakarta - Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai tidak cukup hanya dengan mengejar nilai ekspor dengan memperbanyak perjanjian Free…

Menteri LHK Paparkan Kebijakan Moratorium dan Alokasi Hutan untuk Rakyat - Di Forum Asia Pacific Forestry Week, Korsel

Menteri LHK Paparkan Kebijakan Moratorium dan Alokasi Hutan untuk Rakyat Di Forum Asia Pacific Forestry Week, Korsel NERACA Incheon, Korea…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Silpa APBD Rp20 Triliun, Pemda Diminta Genjot Penyerapan

      NERACA   Jakarta - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Provinsi dalam APBD Provinsi se-Indonesia menunjukkan rapot merah,…

Transaksi GPI Ditargetkan Meningkat Hingga 20%

    NERACA   Jakarta - Industri Pernikahan merupakan salah satu industri kreatif yang berkembang sangat pesat di tanah air.…

Kemenkeu Pastikan Kas Negara Aman

    NERACA   Jakarta - Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowirjono memastikan kas negara dalam keadaan aman dan…