NERACA

Jakarta - Wakil Ketua Umum Kadin Bidang UKM dan Koperasi  Erwin Aksa menilai bahwa ada persepsi keliru dan marjinalisasi pengertian tentang UKM. Hal tersebut yang bisa menjadi penghambat kemajuan pengusaha kecil. Untuk itu, Kadin akan fokus mendorong pada peningkatan (scaling up) usaha kecil (small enterprise) ke level menengah (middle enterprise).  

\"Ada marjinalisasi pemahaman tentang UKM. Perusahaan besar  menganggap UKM hanya sebagai sasaran CSR (corporate social responsibility). UKM juga rawan politisasi atau jadi jargon kampanye. Pada tingkat produksi, UKM hanya diidentikan dengan produk kerajinan dan cenderamata. Kadin melihat ini kurang menguntungkan bagi UKM,\" ujar Erwin di Jakarta, Rabu (26/6).

Erwin mengatakan, Kadin akan bekerja keras melakukan rebranding dan mereposisi UKM. \"Jadi UKM itu tidak hanya melulu soal kerajinan. Kita harus mendorong UKM-UKM yang memiliki value added bagi perekonomian dan berorientasi pada teknologi,\" ujar Erwin.

Dia mencontohkan, UKM China telah mampu mengekspor produk-produk yang memiliki nilai tambah dan berteknologi tinggi. \"Misalnya mereka itu banyak barang-barang dari China itu kan dibuat oleh UKM di sana seperti baut-baut, suku cadang bahkan mesin-mesin. Ini sudah dilakukan UKM di sana, mereka bermitra dengan perusahaan besar,\" papar Erwin.

Erwin mengatakan, sebab citra yang kurang tepat inilah membuat UKM di Indonesia sulit berkembang dan belum cukup memberi kontribusi besar bagi Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk itu, Kadin akan membuat blueprint UKM, melakukan sosialisasi mindset UKM yang integratif, dan menggalang kerjasama dengan semua stakeholder UKM. \"Kita siap jadi Rumah Besar UKM nasional. Kita butuh persepsi UKM yang lebih segar dari seluruh pemangku kepentingan  terhadap peran strategis UKM melalui rebranding dan rejuvenation, identitas baru UKM,\" papar Erwin.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perbankan dan Finansial Rosan P Roeslani juga menyatakan bahwa penguatan perekonomian daerah bisa menjadi senjata andalan Indonesia untuk mengatasi gejolak dari krisis global yang hingga saat ini diperkirakan masih belum membaik. \"Ekonomi daerah yang umumnya berbasis pada ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang mandiri, yang bahan baku industrinya dari dalam negeri dan mengandalkan pembiayaan usahanya pada modal sendiri atau modal perbankan dalam negeri, sehingga tidak mengalami pengaruh yang lebih besar terhadap gangguan dari luar,\" ungkapnya.

Usaha kecil menengah di daerah, kata Rosan, juga memiliki kemampuan yang besar dalam menyerap tenaga kerja sehingga sangat berperan untuk mengentaskan masalah pengangguran dan kemiskinan. Meski demikian, yang terjadi hingga saat ini perekonomian daerah masih terkendala pada persoalan-persoalan klasik seperti persoalan usaha kecil menengah (UKM) yang selalu tersendat dalam masalah permodalan.

Akses yang terbatas terhadap bank, serta administrasi yang rumit dalam mengembangkan usaha sering kali menjadi kendala untuk mengembangkan usaha. Di sisi lain, Rosan merekomendasikan kepada para pelaku usaha untuk mengakses permodalan melalui nonperbankan untuk mengembangkan usaha. \"Perbankan itu high regulated, namun sebenarnya ada alternatif bagi para pengusaha daerah untuk memanfaatkan nonperbankan,\" kata Rosan.

Selain peran perbankan di daerah yang bisa melakukan pemberian modal terhadap usaha berbasis rakyat, Kadin menilai, saat ini diperlukan pula diversifikasi dan penguatan lembaga keuangan non-bank untuk ikut menopang potensi domestik.

Unggul di ASEAN

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Syarifuddin Hasan menilai UKM Indonesia cukup unggul di kalangan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). terutama yang bergerak di bidang furniture dan handicraft. Namun, UKM tersebut perlu didukung dari sisi permodalan. Ia mengatakan beberapa produk UKM yang sudah dikenal sering kali tidak bisa memenuhi pesanan karena kekurangan modal. Padahal, produknya sudah cukup diminati pasar. \"Kadang pelaku usaha kita sudah mempromosikan barangnya, begitu dapat order malah bingung karena modalnya tidak ada,\" kata Syarif.

Keterbatasan modal ini menurut Syarif menjadi salah satu hambatan. Namun, ia optimis dalam persaingan dengan negara ASEAN, produk UKM Indonesia cukup unggul karena Indonesia memiliki sentuhan astistik dan budaya yang lebih kaya.

Lebih lanjut, Syarif mengatakan UKM Indonesia harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Dalam konteks ASEAN Economic Community (AEC) atau pasar tunggal ASEAN pada 2015 mendatang, UKM lokal dikonsentrasikan untuk mengisi pasar dalam negeri. UKM yang sudah memiliki kapasitas lebih baik, disarankan untuk ekspansi mengisi pasar di luar negeri. \"Yang paling penting adalah kita menjadi market leader di pasar dalam negeri. Pasar dalam negeri sangat luas,\" ujar Syarief.