NERACA

Jakarta - Pemerintah dinilai tidak becus mengelola minyak. Pasalnya, jumlah subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang digelontorkan pemerintah jauh lebih besar ketimbang penerimaan minyak negara, baik dari Pajak Penghasilan (PPh) minyak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) minyak. “Hasil dari pajak yang dibayarkan Wajib Pajak (WP) kepada negara oleh orang-orang kaya itu masih lebih kecil daripada subsidi BBM yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Ini sudah keterlaluan,” kata pengamat ekonomi Faisal Basri di Jakarta, Rabu (26/6).

Total jumlah penerimaan minyak pada 2012 adalah sebesar Rp178 triliun. Itu sudah total dari PPh minyak dan bagi hasil minyak yang masuk dalam pos PNBP. Sementara subsidi BBM yang diberikan pemerintah sebesar Rp240 triliun. “Jadi pemerintah tekor Rp62 triliun,” tambahnya. Lebih parahnya lagi, kata Faisal, subsidi yang diberikan pemerintah itu adalah berasal dari utang negara lewat Surat Utang Negara (SUN). Faisal menjelaskan, selama sembilan tahun terakhir, hampir selalu subsidi BBM lebih besar dari nilai defisit APBN. Hanya pada 2009 saja yang subsidi BBM lebih kecil daripada defisit APBN.

Jumlah subsidi BBM, LPG, dan Bahan Bakar Nabati (BBN) nilainya cenderung meningkat setiap tahunnya. Tetapi tidak lebih besar daripada APBN. Pada 2010, nilai subsidi BBM, LPG, dan BBN adalah sebesar Rp82,35 triliun. Jumlah tersebut didominasi untuk kebutuhan subsidi BBM. Sementara defisit APBN pada tahun yang sama adalah sebesar Rp46,8 triliun. Hal serupa terjadi pada 2011 dan 2012, di mana subsidi BBM, LPG, dan BBN adalah sebesar Rp165,16 triliun dan Rp211,90 triliun. Sementara defisit APBN pada 2011 dan 2012 adalah Rp84,4 triliun dan Rp146 triliun. Defisit APBN ditutup dari utang, melalui penerbitan SUN. Dengan demikian, menurut Faisal, secara tidak langsung subsidi BBM dibiayai oleh utang pemerintah. Peningkatan harga BBM bersubsidi bukanlah solusi yang sesungguhnya, karena Indonesia tetap berada dalam keterpurukan di sektor energi.

Dorong energi terbarukan

Terlebih, lanjut Faisal, Menteri Keuangan Chatib Basri secara tegas mengatakan tidak ada anggaran khusus yang diberikan sebagai tambahan untuk mendorong kemajuan energi terbarukan. “Ditambah lagi, pemerintah mau menggalakkan mobil murah ramah lingkungan. Ini akan meningkatkan konsumsi BBM. Padahal produksi BBM kita terus turun. Target lifting minyak diturunkan dari 900 ribu barel per hari pada APBN 2013 menjadi 840 ribu barel per hari dalam APBN-P 2013,” katanya.

Oleh karena BBM adalah sumber energi tak terbarukan, tidak sepantasnya dihabiskan di generasi sekarang. “Harus dinikmati bersama generasi mendatang. Atau, dana yang dihimpun sekarang digunakan untuk membangun penguatan daya topang generasi mendatang, seperti infrastruktur, fasilitas riset dana pendidikan, dan energi terbarukan,” terang dia. Hal semacam itu sudah dilakukan di banyak negara. Mereka mengalokasikan pendapatan minyaknya untuk kepentingan generasi mendatang. Misalnya negara bagian Texas-Amerika Serikat yang mempunyai lembaga Texas Permanent School Fund. Norwegia mempunyai Government Pension Fund yang menggunakan sebagian penerimaan dari minyak.

Rusia memiliki National Welfare Fund. Bahkan Timor Leste pun sudah berpikir mengelola penerimaan minyaknya untuk masa depan, lewat Timor Leste Petroleum Fund. Direktur Perkumpulan IDEA Wasingatu Zakiyah mengatakan, Indonesia seharusnya memiliki semacam oil fund, yaitu sisihan penerimaan migas untuk pembangunan. “Atas volatilitas harga minyak yang sulit ditebak, IDEA merekomendasikan agar dipertimbangkan lagi keberadaannya dalam APBN. Serta penting untuk mengadakan untuk intergenerasi,” kata Zakiyah.

Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kalimantan Timur Ujang Rahmadi menyatakan hal serupa, bahwa penting untuk mengembangkan wilayah sumber tambang dari hasil penerimaan tambang. “PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) Kalimantan Timur naik terus, tapi pertumbuhan ekonominya rendah. Dari Rp419 triliun PDRB di 2013, pertumbuhan ekonomi atau PDRB itu didukung batu bara 47%. Pengolahan 24%, itu pun 19%-nya migas juga. Sementara sektor pertanian hanya berkontribusi 0,6%. Artinya PDRB terbentuk dari sumberdaya alam tak terbarukan. Tapi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur terbilang rendah dibanding provinsi lain. Harus ada rencana spesifik dengan memanfaatkan pendapatan dari pertambangan,” tandasnya.[iqbal]