Seribu SPBU Keliling Siap Layani Nelayan - Perikanan Tangkap

NERACA

Jakarta - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menyediakan 1.000 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mobile untuk memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) nelayan. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Edy Hermantoro mengatakan, pengadaan SPBU untuk nelayan tersebut bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). \"SPBU itu dengan KKP ada di beberapa titik,\" kata Edy di Jakarta, Rabu (26/6).

Dia menuturkan, SPBU tersebut akan dibangun dengan sistem portabel atau mobile, sehingga bisa berpindah tempat. Hal ini dilakukan untuk mempermudah para nelayan mendapatkan BBM untuk melaut. \"Itu SPBU untuk nelayan, SPBU transportable,\" jelasnya.

Dalam pengadaan SPBU tersebut, awalnya KKP meminta 600 unit. Namun dengan melihat kondisi di lapangan dan perhitungan kebutuhan, Kementerian ESDM menambah menjadi 1.000 unit. Untuk biaya, dia mengaku masih dalam tahap perhitungan dengan PT Pertamina (Persero). Nantinya selain sebagai pelaksana proyek tersebut Pertamina juga sebagai operator SPBU tersebut. \"Biaya dibicarakan Pertamina. Sementara Pertamina, kompetensinya Pertamina,\" tukasnya.

Sebelumnya, dalam keterangan resmi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan, kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan sangat penting. Mengingat 60% biaya produksi adalah untuk membeli BBM. Terkait dengan penyediaan BBM bagi nelayan, di daerah-daerah tertentu kecukupan suplai BBM bersubsidi bagi nelayan belum sepenuhnya terpenuhi. Terutama pada saat musim ikan kebutuhan BBM akan melonjak drastis.

“Terkait dengan hal tersebut, Presiden telah memberikan arahan agar KKP bekerjasama dengan Kementerian ESDM dan PT. Pertamina agar dapat memfasilitasi pembangunan 1.000 Solar Packed Dealer untuk nelayan (SPDN) di sentra-sentra perikanan,” ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo.

Sharif menjelaskan, saat ini KKP telah memfasiliatsi pembangunan 291 unit SPDN di seluruh Indonesia. Untuk tahun anggaran 2012–2013 yang lalu telah merampungkan pembangunan 48 unit SPDN guna meningkatkan ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi bagi nelayan. Jumlah ini masih relatif kecil jika dibanding luas laut Indonesia. Minimal Indonesia memiliki 808 unit SPDN sesuai dengan jumlah pelabuhan perikanan yang tersebar di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Tanah Air.

“Jumlah SPDN memang harus terus ditambah. Pasalnya, tanpa ketersediaan SPDN, nelayan kecil terpaksa membeli solar dengan harga 30% lebih mahal, bahkan hingga 300% lebih mahal dari harga BBM bersubsidi,” tandasnya.

Nelayan Tradisional

Di tempat terpisah, Sekjen Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Abdul Halim, mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi per-22 Juni 2013 langsung memberikan dampak negatif pada nelayan tradisional. Kenaikan harga BBM bukan hanya berpengaruh pada meningkatnya biaya operasional melaut karena harus membeli bahan bakar lebih mahal, tetapi juga berdampak pada tingginya harga bahan pokok sehingga harus merogoh kocek lebih besar.

Dia menuturkan, dengan kenaikan BBM bersubsidi berimbas pada kenaikan harga bahan pokok seperti beras, minyak sayur, gula, garam, dan lainnya berkisar Rp1.000-Rp.5000/kg/liter. Di mana, kenaikan harga bahan pokok itu, dilansir Kiara dari empat kampung nelayan di tiga daerah, mulai dari Tarakan, Bengkalis, dan Gresik.

\"Demikan situasi yang dihadapi masyarakat nelayan. Misal nelayan Bengkalis, ditengah isu kenaikkan BBM dan sulitnya mencari ikan akibat kabut asap tebal (kebakaran hutan) yang menghalangi melaut, harga-harga bahan kebutuhan pokok naik antara Rp200-Rp5.000 kilogram per liter,\" katanya.

Padahal, kata dia, kenaikan harga bahan pokok itu tidak sebanding dengan pendapatan para nelayan. Pasalnya, meski harga BBM naik, tidak membuat penghasilan para nelayan bertambah, mengingat para nelayan tradisional di Tarakan lebih banyak memasok ikan ke pengepul untuk pemenuhan kuota ekspor sebelum atau setelah ada isu kenaikkan harga BBM.\"Harga ikan tidak ada perubahan, demikian juga harga-harga ikan di Bengkalis tidak mengalami kenaikan,\" tukasnya.

Bahkan, sambung Abdul, para nelayan tradisional Bengkalis hanya mengandalkan konsumen lokal dengan menyesuaikan kemampuan pembeli atau konsumen lokas itu sendiri. Apalagi, para konsumen lebih memprioritaskan bahan kebutuhan pokok ketimbang membeli ikan.

Related posts