NERACA

Jakarta – PT PGN (Persero) Tbk tahun ini telah menyiapkan belanja modal (capital expenditure/capex) antara USD 400 – 500 juta, untuk investasi dalam pembangunan infrastruktur baru distribusi gas, termasuk terminal LNG yang kedua di Lampung.

Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko PGN, M Wahid Sutopo mengungkapkan, saat ini PGN masih sedang fokus untuk pengembangan infrastruktur, guna menguatkan core bisnis intinya, yakni penyalur gas domestik. Menurutnya, PGN akan terus memperkuat bisnisnya lebih ke hilir, meski seiring dengan itu ada juga rencana untuk memperkuat posisi di bisnis hulu gas.

“Masuk ke bisnis hulu merupakan upaya kita untuk memperkuat pasokan, ditengah makin meningkatnya permintaan dari konsumen gas di dalam negeri, khususnya dari kalangan industri. Langkah ke hulu sangat didukung oleh pemegang saham,” ujar Wahid di Jakarta, Rabu, 26 Juni 2013.

Untuk bisnis hulu, kata Wahid, saat ini PGN memegang Participating Interest (PI) atas tiga blok gas di dalam negeri. Yakni Blok Bangkinai di Kalimantan Timur, dan dua blok di Jawa Timur yaitu Blok Ketapang dan Ujung Pangkah. Di tiga blok itu, PGN hanya memegang PI, sedangkan operatornya perusahaan lain.

Meski demikian, ia tidak menampik bahwa PGN juga sudah pasang kuda-kuda, untuk ke depan bisa masuk sebagai operator di bisnis hulu gas. Untuk itu, mulai saat ini PGN telah menyiapkan sumber daya manusia, diantaranya tenaga ahli geologis dan geofisika yang turut serta dalam pengelolaan tiga blok tersebut. Sehingga ketika nantinya PGN masuk menjadi operator, sumber daya manusianya sudah siap.

“Mungkin sampai dua tahun ke depan kita masih hanya memegang partisipasi di bisnis hulu. Tiga sampai lima tahun berikutnya, baru kita lihat peluang perlu tidaknya ikut menjadi operator. Itu semua juga tergantung kesiapan finansial. Kalau masuk sebagai operator, tentunya tenaga geologis dan geofisis yang kita siapkan akan lebih banyak,” tuturnya.

Perlu Dukungan Regulasi

Sejauh ini, tambah Wahid, PGN masih akan konsentrasi di bisnis intinya. Mengingat bisnis distribusi gas di dalam negeri, masih sangat menarik, dan PGN mampu bersaing pada harga yang kompetitif. Ia mencontohkan harga rata-rata gas PGN ke konsumen, saat ini sebesar US$ 9,6 per MMBTU.

Harga gas PGN ini lebih murah dibandingkan LPG untuk rumahtangga yang mencapai US$ 10,5 per MMBTU, dan LPG untuk industri yang mencapai US$ 16 – 12 per MMBTU. Harga gas internasional saat ini pun di kisaran US$ 25 – 30 per MMBTU.

Namun agar tugas PGN menyalurkan gas ke seluruh wilayah Nusantara berjalan efektif, menurut Wahid dibutuhkan dukungan regulasi dari pemerintah. Diantaranya yang pertama, regulasi dalam penggunaan lahan untuk pembangunan infrastruktur. “Sejauh ini pembangunan infrastruktur penyaluran gas oleh PGN, belum dimasukkan kategori kepentingan umum,” ujarnya.

Kedua, PGN membutuhkan dukungan regulasi dalam menetapkan toll fee (biaya distribusi). Harus dipilah mana yang wilayahnya sulit dan mana yang lebih mudah pengadaan infrastrukturnya. Kondisi wilayah sangat mempengaruhi biaya pembangunan infrastrukturnya.

Lalu yang ketiga, PGN membutuhkan dukungan regulasi dalam hal prioritas pasokan gas dari produsen di hulu. “PGN siap membangun infrastruktur penyaluran gas di seluruh wilayah Tanah Air, tapi pasokan gas dari hulunya siap atau tidak? Kalau tidak, apa yang mau disalurkan? Dalam hal ini PGN mestinya mendapatkan prioritas, karena kaitannya dengan keamanan pasokan energi di dalam negeri,” tukasnya.

Wahid juga mengaku tidak khawatir dengan adanya penemuan besar-besaran shale gas di Amerika Serikat. Karena sejauh ini, Pemerintah Amerika Serikat lebih memprioritaskan produksi shale gas-nya untuk kepentingan dalam negeri, bukan ekspor.

Namun, imbuh Wahid, andaikata nantinya AS akan ekspor, justru lebih menguntungkan PGN karena harga gas dari hulu lebih murah. Dengan begitu, PGN akan dapat menyalurkan gas ke konsumen di dalam negeri, dengan harga yang lebih kompetitif.