Tim Pelaksana MP3EI Segera Dibentuk

 Jakarta---Pembentukan Tim Pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) perlu segera direalisasi. Karena itu melibatkan wakil pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memastikan program tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan rencana semua pihak.  "Tim pelaksanaan MP3EI akan mewakili pemerintah pusat, pemerintah daerah termasuk dunia usaha di semua koridor," kata Menteri BUMN Mustafa Abubakar kepada wartawan di Jakarta, Senin,27/6.

 Lebih jauh mantan Dirut Perum Bulog ini menambahkan pembentukan tim pelaksana MP3EI ini merupakan sinergisitas berbagai kepentingan. Sehingga meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan. “Ini merupakan kombinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pelaku usaha dari unsur Kadin Indonesia ini diharapkan menunjukkan kebersamaan dan kekompakan pelaku ekonomi,” tambahnya.

 Menurut Mustafa, tim tersebut akan fokus menggerakkan semua proyek yang ada pada setiap koridor yang ketuai seorang Menteri dengan wakil ketua Gubernur. "Dengan demikian ada keterwakilan dari tingkat kementerian dan pemerintah daerah," tegas Mustafa.

 Semua menteri ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu sepakat bahwa harus ada lompatan atau terobosan untuk percepatan MP3EI.  "Pemerintah juga sudah mengkoordinasikan dengan instansi terkait untuk menyesuaikan setidaknya delapan regulasi yang mendukung program MP3EI, seperti masalah perpajakan, pertanahan, bea cukai dan lainnya," imbuhnya.

 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 27 Mei 2011, secara resmi meluncurkan rencana induk pembangunan berbasis wilayah atau lebih dikenal MP3EI 2011?2014 pada enam koridor wilayah yang ditandai dengan peresmian 17 proyek infrastruktur dengan nilai total investasi Rp4.000 triliun yang didanai selain dari APBN, juga melibatkan BUMN, swasta nasional juga dari investasi asing.

 Adapun enam koridor meliputi koridor 1 Sumatera, yang dijadikan pusat produksi serta pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional yang fokus pada industri minyak kelapa sawit (CPO), karet, dan batu bara.

 Koridor 2 Jawa, basis pendorong industri dan jasa nasional yang fokuskan pada sektor produk makanan, tekstil, dan industri alat angkut. Koridor 3 Kalimantan menjadi pusat produksi serta pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional yang fokus pada sektor migas, minyak kelapa sawit, dan batu bara.

 Koridor 4 Sulawesi, menjadi pusat produksi serta pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan nasional yang fokus pada sektor tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan pertambangan nikel.

 Koridor 5 Bali-NTT, menjadi pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional yang fokus pada sektor pariwisata, pertanian, dan peternakan. Serta koridor 6 Papua-Maluku, yang akan dijadikan pusat pengolahan sumber daya alam yang melimpah fokus pada sektor pertambangan, terutama emas, pertanian, dan perkebunan. **cahyo