Pemerintah Harus Cepat Tanggap

Kegundahan sebagian besar masyarakat menengah ke bawah kini mulai terasa usai pemerintah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Dampak dari kebijakan tersebut mulai terlihat riil. Yang langsung terasa adalah tarif angkutan umum naik langsung sekitar Rp 1.000 hingga Rp 2.000, walau belum ada pengumuman resmi dari Organda atau pemerintah daerah.

Jelas, bagi para pengguna angkutan umum yang berpenghasilan tetap dan di bawah rata-rata, kenaikan tarif ini sangat memberatkan. Dengan alasan tarif angkutan naik, harga barang-barang dipastikan akan mengikuti biaya distribusi. Di pasar, harga sembilan bahan pokok juga merangkak naik. Harga minyak goreng curah, daging ayam, telur, daging sapi ikut naik sekitar Rp 3.000 hingga Rp 5.000.

Apalagi kenaikan harga BBM juga siap diikuti elpiji yang digunakan banyak pedagang makanan, karena biaya distribusi dan persoalan pasokan. Efeknya pun tak hanya kepada konsumen akhir, namun juga produsen mengalami kesulitan.

Di sisi lain, dampak inflasi akibat kenaikan harga BBM juga akan terasa dalam 1-2 bulan mendatang. Selain harus menanggung beban yang berat dengan kenaikan biaya transportasi, masyarakat juga harus menanggung kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya. Daya beli masyarakat terus merosot tajam dan hanya akan tertolong jika terjadi penyesuaian penghasilan atau gaji.

Sialnya, industri juga mengalami pukulan berat, bahkan dari dua sisi sekaligus, yaitu peningkatan biaya modal (cost of fund) dan biaya produksi. Peningkatan biaya modal diakibatkan semakin tingginya tingkat suku bunga sehingga menambah beban cicilan utang yang harus dibayar. Sementara biaya produksi praktis meningkat seiring dengan semakin tingginya harga BBM dan harga bahan baku lainnya.

Karena itu, jangankan menaikkan gaji, menanggung tambahan biaya operasional dan biaya modal saja tidak mampu. Nah, pemerintah harus mengantisipasi kondisi ribuan perusahaan berskala menengah dan kecil (UMKM) yang terancam aktivitasnya setelah kenaikan harga BBM, sangat berpotensi menjadi kenyataan di kemudian hari.

Kita juga mengkhawatirkan kenaikan harga semakin tinggi, mengingat sebentar lagi memasuki bulan Ramadan. Biasanya pada saat puasa belanja atau konsumsi masyarakat justru meningkat. Bila semua harga-harga meningkat, masyarakat yang berpenghasilan tetap harus berpikir keras agar belanja cukup sebulan. Lonjakan kebutuhan inilah yang juga harus diantisipasi pemerintah dengan pasokan yang cukup, supaya harga tidak naik terlalu tinggi. Saatnya perlu tim khusus untuk memantau situasi pasar dengan serius.

Di kalangan masyarakat miskin, bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) perlu diawasi benar agar merata dan tepat sasaran. Pelaksanaan di lapangan terindikasi adanya kekisruhan dengan masih banyak warga yang merasa miskin tetapi belum terdaftar. Yang lebih penting adalah kesadaran pemerintah bahwa besarnya BLSM sebenarnya tak sepadan dengan beban yang ditanggung masyarakat akibat kenaikan harga barang.

Bersamaan dengan berbagai program yang menstimulasi masyarakat miskin meliputi beras untuk masyarakat miskin (raskin), program keluarga harapan (PKH), infrastruktur desa dan padat karya, pemerintah perlu memberi prioritas kompensasi yang lebih permanen. Perlu dibuka lapangan kerja yang lebih luas dengan aneka program dan proyek, terutama padat karya. Penyerapan tenaga kerja ini lebih memberi kepastian penghasilan bagi masyarakat untuk menghadapi berbagai kenaikan harga, dan meminimalisasi pengangguran.

Akhirnya di tengah beban berat yang kini ditanggung oleh masyarakat, aparat pemerintah dan para politisi hendaknya dapat menjaga kepercayaan rakyat terhadap kebijakan yang sudah diputuskan. Bagaimana masyarakat mau berkorban jika para anggota DPR tidak amanah? Apakah masyarakat masih terus menerima beban APBN sebagai alasan, apabila anggaran negara masih terus menerus dikorupsi?

Related posts