Membangun Kawasan dengan TOD

Muslich Zainal Asikin

(Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia)

Membangun Kota dengan TOD

Transit oriented development (TOD) adalah satu konsep pengembangan tata ruang kota multi fungsi yang terintegrasi dengan jaringan transportasi umum massal. Dengan demikian, pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain, yaitu dari kawasan hunian, kawasan bisnis, perkantoran, juga fasilitas lainnya, termasuk sarana pendidikan, kesehatan, olah raga, dan sebagainya, yang meminimalkan penggunaan kendaraan pribadi, tapi angkutan umum massal. Untuk menjangkau angkutan umum tersebut, orang cukup berjalan kaki atau naik sepeda.

Keunikan konsep ini memungkinkan terjadinya interaksi antarkelas sosial. TOD adalah sebuah konsep di mana setiap orang mempunyai posisi, hak, dan kewajiban yang sama. Kuncinya adalah pengembangan suatu kawasan yang berkepadatan tinggi, multiguna, dan multi kegiatan. Dalam satu kawasan bisa jadi terdapat kawasan hunian, perkantoran, komersial, dan hiburan. Pekerja dan pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas dalam satu kawasan. Hal ini secara gradual akan meningkatkan perekonomian kawasan dan sekitarnya. Pengutamaan pejalan kaki dan peningkatan derajat dan pelayanan angkutan sebagai moda utama memungkinkan orang dari segala lapisan masyarakat bisa berjalan kaki dan menggunakan angkutan umum dengan nyaman.

Si kaya tidak lagi merasa harus menggunakan kendaraan pribadi karena sudah ada fasilitas berjalan kaki yang manusiawi dan tersedia angkutan umum yang nyaman, handal, dan aman. Si miskin tidak lagi perlu merasa minder menggunakan angkutan umum atau berjalan kaki yang selama ini dianggap sebagai moda perjalanan kelas dua dan kerap disingkirkan. Celah sosial antara si kaya dan si miskin bisa perlahan dikurangi. Di sini orang secara tidak langsung belajar saling menghargai.

Hal-hal tersebut yang pada akhirnya menjadikan konsep TOD sebagai konsep pengembangan wilayah terutama di negara maju. Hong Kong telah lama menerapkan konsep TOD dalam pengembangan wilayah mereka yang menggunakan slogan “Rail + Property Development”. Korea Selatan yang selama ini berkiblat pada Amerika Serikat juga mulai beralih, memfokuskan pengembangan wilayah dan angkutan umumnya ke arah konsep TOD. Singapura dengan ketegasan pemerintahnya telah lama mengimplementasikan konsep pengembangan wilayah berbasis “Transportation Integrated Development Plan”.

Bagaimana dengan Indonesia? Terutama Jakarta dan kota-kota besar lainnya? Saat ini masih menempatkan konsep properti yang terpisah dengan sistem transportasi umum karena lebih berorientasi pada kendaraan pribadi. Artinya tidak dikonsep untuk segala strata sosial. Dengan konsep TOD, menjadi sebuah kolaborasi yang saling menguntungkan antara dunia properti dan transportasi di mana pejalan kaki dan angkutan umum mendapat porsi istimewa dalam pembangunan. []

BERITA TERKAIT

RI Tingkatkan Konektivitas Dengan Afrika Lewat Ethiopia

NERACA Jakarta – Pemerintah RI berupaya meningkatkan konektivitas Indonesia dengan negara-negara di Afrika melalui Ethiopia, seiring dengan dibukanya rute penerbangan…

Pemerintah Minta Pemda Miliki Data RTLH dan Kawasan Kumuh

    NERACA   Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk memiliki data…

Gajah Tunggal Diselamatkan Dengan Hedging - Tren Pelemahan Rupiah

NERACA Jakarta – Anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS hingga menembus angka Rp 14.610 dibanding sebelumnya Rp14.486 per dolar…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Tingkat Kepatuhan Pejabat Negara Hanya 52%

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara nasional untuk tingkat eksekutif kepatuhannya 53%, yudikatif 41%, MPR 50%, DPR 12,95%, DPD…

Wow, Baru 69 Wakil Rakyat Serahkan LHKPN

KPK merilis daftar kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif per 3 Agustus 2018.…

Pendampingan Pengisian LHKPN Pejabat Daerah

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI), melakukan pendampingan pengisian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) secara "online" (dalam jaringan/daring) terhadap…