Hatta: Tak Ada Penambahan BLSM

NERACA

Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa menegaskan tidak akan ada penambahan penerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) karena jumlahnya sudah disahkan melalui APBN-P. \"Penerima bantuan kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak mencapai 15,5 juta kepala keluarga. Tidak akan ada penambahan lagi karena sudah diputuskan melalui APBN,\" kata dia di Jakarta, Selasa (25/6).

Meskipun tidak akan ada penambahan, tetapi Hatta mengatakan, masih ada kemungkinan terjadi perubahan dalam daftar penerima bantuan tersebut. Hal itu sangat mungkin ada keluarga yang seharusnya tidak berhak menerima bantuan tetapi terdaftar, begitu pula sebaliknya.

Menurut Hatta, perubahan itu bisa dilakukan melalui mekanisme musyawarah di tingkat desa atau kelurahan karena desa dan kelurahan dinilai sebagai pihak yang paling mengerti kondisi dan status warganya. \"Jadi warga yang seharusnya berhak tetapi tidak terdaftar bisa dimasukkan. Begitu pula kalau ada keluarga yang sukarela mengembalikan Kartu Pengendalian Sosial karena merasa tidak berhak, maka akan dimusyawarahkan di kelurahan,\" jelas dia.

Mengenai pengawasan penyaluran BLSM, Hatta mengatakan pemerintah melalui berbagai kementerian sudah membentuk tim pemantau dan masing-masing pemerintah daerah juga membentuk satuan tugas untuk memantau penyaluran BLSM. \"Evaluasi juga terus dilakukan. Data yang masuk ke sistem pelaporan pemerintah terus diperbarui secara \'realtime\'. Begitu juga bila ada pengaduan atau saran-saran dari masyarakat akan langsung direspon,\" kata Hatta. [ardi]

BERITA TERKAIT

Jamkrida Sumsel Ajukan Penambahan Modal

Jamkrida Sumsel Ajukan Penambahan Modal  NERACA Palembang - PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Sumsel akan mengajukan penambahan modal ke Pemerintah…

Hasil Evaluasi Hukum dan Finansial: Tidak Ada Misrepresentasi, Kewajiban SN Sudah Dipenuhi

Hasil Evaluasi Hukum dan Finansial: Tidak Ada Misrepresentasi, Kewajiban SN Sudah Dipenuhi NERACA Jakarta - Keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan…

Gulaku Tak Semanis Janji Capres-Cawapres

Oleh:  Novani Karina Saputri,  Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Ekonomi politik dan politik ekonomi adalah dua hal yang…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Inalum Sebut Negosiasi dengan Freeport Belum Selesai

      NERACA   Jakarta - Direktur Utama PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) Budi Gunadi Sadikin menyebutkan negosiasi PT…

Pemerintah Minta Pemda Miliki Data RTLH dan Kawasan Kumuh

    NERACA   Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk memiliki data…

Kerap Mogok, LRT Palembang akan Dievaluasi Menyeluruh

    NERACA   Jakarta - Kementerian Perhubungan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional LRT Palembang, Sumsel menyusul kejadian berhenti…