NERACA

Jakarta –Derasnnya dana asing yang keluar dan yang memicu sentimen negatif indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga di level 4.418, sudah diluar kewajaran. Oleh karena itu, BEI bersama OJK telah mempersiapkan protokol manajemen krisis untuk antisipasi dampak terburuk.

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota BEI, Samsul Hidayat mengatakan,  otoritas Bursa dan OJK terus melakukan pemantauan pasar dan pergerakan IHSG sesuai dengan protokoler manajemen krisis, “Ketika terjadi krisis, maka kebijakan yang paling mungkin dapat dilakukan adalah melakukan netralisir jika terjadi kepanikan dengan menghentikan sementara perdagangan efek (suspend),”ujarnya di Jakarta, Selasa (25/6).

Berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal pasal V-K, disebutkan suatu keadaan memungkinkan otoritas pasar modal untuk mengambil tindakan menghentikan pasar untuk sementara waktu.

Artinya, lanjut Samsul, tidak ada mekanisme di pasar modal Indonesia yang memberikan kewenangan bagi regulator dan otoritas pasar modal (khususnya BEI) untuk mengintervensi pasar. Terkait pelemahan indeks BEI, Samsul menilai pemicunya masih didorong dari sentimen negatif yang beredar di eksternal.\"Seperti kata analis di beberapa sekuritas, pelemahan IHSG karena kondisi semua pasar saham dunia terkoreksi karena isu pengurangan stimulus keuangan di AS. Sebab jika dilihat faktor di dalam negeri, fundamental emiten Indonesia masih prospektif,\" ujarnya.

Dia mengakui, kondisi pasar saham yang bergejolak saat ini, ada kemungkinan nasabah terkena penjualan saham secara paksa (forced sell). Namun, dirinya belum dapat menyebutkan seberapa besar dana investor yang terkena \"forced sell\".

Lanjutnya, indikasi adanya nasabah yang melakukan transaksi saham dengan cara \"short selling\" sehingga menambah pelemahan indeks BEI tidak terlihat.\"Secara resmi sampai dengan hari ini belum ada indikasi adanya nasabah yang melakukan transaksi \'short selling\'. Data di mesin perdagangan kami (Jakarta Automated Trading System/JATS) tidak ada nasabah yang memasukkan inisial \'short selling\' sebab jika melakukan itu, maka akan terlihat kodenya,”ungkapnya.

Selain itu, OJK juga menjalin kerja sama dengan Japan Financial Services Agency (Japan FSA), guna peningkatan pengawasan di sektor jasa keuangan non bank dan perbankan. Dalam siaran persnya disebutkan, Ketua Dewan Komisioner OJK dan Commissioner Japan FSA menyepakati bahwa substansi di dalam EOL harus inklusif dan diorientasikan pada hasil (outcomes) yang nyata.

Dalam pertemuan tersebut juga sempat disepakati beberapa area kerja sama priroitas yang akan dituangkan ke dalam EOL tersebut, antara lain, area kerjasama pengawasan terhadap konglomerasi keuangan (supervision of financial conglomerates), area kerjasama peningkatan kualitas dan efektivitas sistem pengawasan terintegrasi (effectiveness of integrated supervision), dan area kerjasama peningkatan koordinasi pengawasan lintas batas (coordination on crossborder supervision).

Penandatanganan EOL direncanakan akan dilakukan dalam dua tahap berdasarkan ruang lingkup EOL. Penandatanganan Tahap Pertama untuk pengawasan sektor jasa keuangan di luar bank (pasar modal, asuransi, perusahaan pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya), dan Penandatanganan Tahap Kedua yang akan mencakup pula pengawasan sektor perbankan. Penandatanganan EOL Tahap Pertama direncanakan sekitar Oktober 2013 dan Tahap Kedua pada awal Januari 2014. (bani)