NERACA

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sampai saat ini belum menerima daftar penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dari pemerintah. Padahal, BLSM sudah disalurkan sejak akhir pekan lalu. “Kita mempertanyakan data 15,5 juta rumah tangga itu yang belum pernah diperlihatkan pada kita. Kita ingin tahu by name by address-nya ada tidak sih. Jangan-jangan tidak ada, baru dicari-cari sekarang. Dalam fungsi pengawasan kita, mempertanyakan itu wajar saja, karena uang itu mengalir sampai ke mana kita harus tahu,” kata anggota DPR dari Fraksi PDI-P Dolfie OFP kepada Neraca, Selasa (25/6).

Seperti diketahui, BLSM adalah sebuah program pemerintah yang dikeluarkan dalam rangka menghindari jatuhnya daya beli masyarakat miskin pasca kenaikan harga BBM bersubsidi akhir pekan lalu. Dengan bantuan sebesar Rp150 ribu per bulan selama empat bulan diharapkan daya beli masyarakat miskin tidaklah turun.

Namun yang dikritisi banyak pihak adalah bahwa tidak ada transparansi dalam penyaluran BLSM. Pemerintah menggunakan data penduduk miskin dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TMP2K) dalam penyaluran BLSM. “Kalau masih belum diberikan juga data by name by address, fraksi kami maunya dibekukan dulu saja. Tapi kan kita tidak sendiri. Masih banyak fraksi di DPR,” kata Dolfie.

Berdasarkan pantauan Neraca, sampai Selasa malam (25/6), baru 1,04% dana BLSM yang tersalurkan. Baru 160.783 rumah tangga yang menerima BLSM. Sementara 15.370.114 rumah tangga sisanya belum mendapat BLSM. Menurut Dolfie, hal tersebut masih terbilang wajar, mengingat waktu yang diberikan kepada pemerintah adalah sampai akhir Juli 2013 untuk tahap satu dan sampai akhir September 2013 untuk tahap dua. [iqbal]