Perkiraan Defisit APBN-P 2011 Bisa Capai 2,1%

Perkiraan Defisit APBN-P 2011 Bisa Capai 2,1%

Jakarta---Kementrian Keuangan memperkirakan kemungkinan defisit APBN 2011 pada “titik kritis” mencapai 2,1%. Bahkan melebihi asumsi APBN 2011 sebesar 1,8%. "Kita rasa APBN Perubahan pada kisaran 2%. Jadi kalau seandainya meleset dari 2%, akan ada pada kisaran plus minus 0,1% yaitu 1,9% atau 2,1%," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Jakarta,27/6.

Hanya saja Agus belum mau mengungkapkan jumlah penerimaan dan pengeluaran negara yang akan naik serta risiko fiskal terkait adanya perubahan defisit anggaran tersebut. "Masih dalam diskusi, penerimaan dan pengeluaran nanti akan ada di berbagai aspek. Saya belum bisa bicara sekarang," tambahnya.

Sebelumnya Dirjen Anggaran Herry Purnomo mengatakan defisit anggaran bisa bertambah karena ada penundaan pengaturan BBM bersubsidi selain karena adanya tambahan belanja Kementerian Lembaga. "Salah satu potensinya karena efeknya itu, kalau harga BBM tidak disesuaikan. Itu kan juga akibat pemakaian BBM untuk listrik," ujarnya.

Saat ini pemerintah menetapkan defisit anggaran dalam APBN 2011 adalah sebesar 1,8% atau Rp124,7 triliun, sedangkan dalam RAPBN 2012 defisit ditetapkan sebesar 1,4-1,6%. Kendati defisit meningkat, namun pemerintah memastikan tidak akan menambah porsi utang. "Begini, yang jelas tidak akan tambah utang," ungkap Plt Kepala BKF Bambang Brodjonegoro baru-baru ini.

Ditempat terpisah, Menteri PPN/Menteri PPN/Kepala Bappenas Prof Dr Armida S Alisjahbana mengakui ada 5 kementrian dan lembaga yang mengusulkan anggaran tambahan, terkait pengembangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebagai dampak moratorium TKI ke luar negeri. "Ke lima kementerian yang mengusulkan penambahan anggaran PNPM yaitu Kementerian PU, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan," paparnya.

Menurut Armida, usulan penambahan PNPM dapat diperoleh dari penghematan anggaran kementerian/lembaga pada tahun 2011 yang jumlahnya mencapai sekitar Rp15,1 triliun. "Kalau sebagian saja atau sekitar Rp1,4 triliun saja direalokasikan untuk PNPM dalam rangka mengatasi moratorium, ini sangat bagus sekali karena selain menyerap tenaga kerja juga dapat memberi manfaat untuk kegiatan ekonomi produktif," tegas Armida.

Ia menambahkan, pemanfaatan dana PNPM tersebut dalam jangka pendek diharapkan memperoleh efek multiplier penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan sebagai solusi cepat mengantisipasi moratorium pengiriman TKI ke luar negeri.

PNPM di perkotaan akan ditangani Kementerian PU, PNPM di pedesaan oleh Kementerian Dalam Negeri, PNPM pertanian oleh Kementerian Pertanian, PNPM pariwisata oleh Kembudpar, dan PNPM sektor perikanan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. "Bappenas sudah melakukan pemetaan pada kementerian dan lembaga yang memang melaksanakan PNPM, jadi tinggal realokasi dana dari hasil penghematan saja," ujarnya.

Dalam implementasinya akan dipilih wilayah yang merupakan daerah pengirim TKI terbesar seperti Kabupaten Indramayu, Nusa Tenggara Timur, dan sejumlah kabupaten di pulau Jawa.

Meski begitu diutarakan Armida, usulan penambahan dana PNPM tersebut belum diputuskan karena harus terlebih dahulu harus disampaikan kepada Kantor Menteri Perekonomian untuk selanjutnya mendapat persetujuan dari DPR. "Dalam dua tiga hari ke depan kami akan sampaikan kepada dewan, diharapkan disetujui dewan pada pekan I Juli 2011," pungkasnya. **cahyo

Related posts