NERACA

Jakarta - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati empat asumsi makro yang diajukan pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014. DPR menganggap empat asumsi makro yang masih dalam angka kisaran tersebut sudah relevan dan empat asumsi makro itu adalah pertumbuhan ekonomi tahun 2014, nilai tukar rupiah, laju inflasi, dan tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN).

Ketua Komisi XI DPR, Emir Moeis, mengharapkan empat asumsi makro ini agar benar-benar bisa direalisasikan dan memang akan ada dampaknya kepada pembangunan nasional. “Jadi, kita menyetujui asumsi-asumsi makro di Komisi XI, baik pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2014, tingkat inflasi, SBN, dan nilai tukar rupiah”, kata dia di Jakarta, Selasa (25/6).

Lebih lanjut dia menjelaskan, hal-hal yang disepakati antara pemerintah dengan DPR sendiri adalah asumsi-asumsi makro perekonomian Indonesia untuk dimasukkan ke dalam RAPBN 2014, diantara yang diajukan adalah tingkat pertumbuhan perekonomian dikisaran 6,4% hingga 6,9%, asumsi nilai tukar rupiah di level Rp9.600-Rp9.800 per dolar AS, tingkat inflasi 4,5%-5,5%, dan suku bunga SBN tiga bulan dikisaran 5%.

Sementara itu, asumsi harga minyak mentah (Indonesia Crude Price/ICP), lifting minyak, dan gas pada tahun depan akan dibahas terpisah dengan Komisi VII DPR. “Untuk asumsi makro lain, seperti ICP dan lifting migas, akan disepakati oleh komisi terkait,” tambahnya.

Dia menjelaskan pihaknya mengharapkan asumsi-asumsi makro tersebut dapat dicapai oleh Pemerintah dan tidak akan ada revisi lagi jika nanti telah disahkan dalam tahap selanjutnya. \"Nanti di nota keuangan akan mengerucut lagi, mudah-mudahan nantinya tidak ada perubahan dengan angka-angka asumsi tersebut,\" ujar Emir.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Chatib Basri pada saat membahas asumsi makro RAPBN 2014 dengan Komisi XI DPR, mengungkapkan bahwa asumsi pertumbuhan ekonomi di 2014 yang disetujui mencapai 6,4 hingga 6,9%. Dirinya menilai, pertumbuhan ekonomi ini masih akan dipengaruhi kondisi global, salah satunya kebijakan stimulus pelonggaran kuantitatif (quantitative easing/QE) yang di keluarkan bank sentral Amerika Serikat.

Oleh karena itu, Chatib menjelaskan pemerintah akan melakukan langkah-langkah agar pertumbuhan ekonomi 2014 tetap sesuai dengan target 6,9%, dengan mendorong fiskal yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. \"Dengan menyadari hal tersebut, fiskal akan didorong untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mendorong rata stabilitas, daya beli masyarakat, serta distribusi komoditas dengan perhatikan kerangka fiskal,\" katanya.

Sementara itu, di tempat yang sama, Deputi Gubernur BI Pery Warjiyo menegaskan, ke depan ekonomi Indonesia akan kembali naik setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kebijakan ini juga mendukung perbaikan dari sisi inflasi, defisit transaksi berjalan, dan nilai mata uang rupiah terhadap dolar AS.

Pery menuturkan, pada 2014, inflasi akan merosot di kisaran 3,5%-5,5% atau masih dalam kisaran target bank sentral sebesar 4,5 plus minus satu persen. Angka ini lebih rendah dari proyeksi lonjakan inflasi di tahun 2013, sebesar 7,2% akibat penyesuaian harga BBM. \"Pasca-harga BBM naik, biasanya akan ada inflasi kejut yang berlangsung secara temporer selama tiga bulan. Tetapi setelah itu, ekonomi Indonesia akan membaik dan  meningkatkan kinerja ekspor dan menumbuhkan investasi,\" jelasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Kamaruddin Sjam menilai sudut pandang Pemerintah terkait kemandirian fiskal dengan menitikberatkan pada sisi pengeluaran tidaklah tepat. Pasalnya, Pemerintah Daerah (Pemda) justru akan lebih malas dalam melakukan penyerapan penerimaan di daerah masing-masing.

Dia mengatakan, kemandirian fiskal yang menitikberatkan pada sisi pengeluaran justru berdampak kepada sisi keleluasaan dalam menggunakan dana, sehingga tidak melihat lebih cermat dari sisi sumber penerimaan dana yang digunakan itu.

“Padahal semakin tinggi kemampuan suatu daerah dalam rangka otonomi daerah dalam memungut sumber pendanaan untuk membiayai dan menjalankan pemerintahan di daerah, maka semakin mandiri dia (Pemda)”, katanya. Kamaruddin mencontohkan, si A adalah anak dari orang kaya. Si A memiliki keleluasaan dalam menggunakan uang karena selalu diberikan uang dari orang tuanya.

Namun, si A akan tidak berdaya bila ketergantungan yang dilakukan itu tidak menjadikan dirinya mandiri. Sebab, si A akan tidak memiliki apa-apa manakala orang tuanya tidak lagi memberikan uang. “Jika saya, melihatnya yang namanya kemandirian itu adalah misalkan saja, itu saya bisa bekerja sendiri, mencari uang sendiri, dan semacamnya”, jelasnya.

Menurut dia, apabila Pemda diberikan keleluasaan dalam menggunakan dana, yang dikucurkan oleh pusat, maka akan memberikan stimulus untuk Pemda tidak meningkatkan penerimaan daerah setempat. Padahal, hal itu tidak tepat bila menekankan kepada kemandirian fiskal yang digagas pemerintah.

“Dari beberapa daerah, adanya kemandirian fiskal seperti itu, makin diberi banyak atau ditransfer, itu APBD tidak naik. Tetap. Dia (Pemda) makin bergantung dengan Bapak (Menkeu M. Chatib Basri) yang memberi. Coba bapak blusukan,\" pungkas Kamaruddin. [mohar]