Penghitungan Aset Masih Jadi Masalah Pengambilalihan Inalum

NERACA

Jakarta – Persoalan penghitungan nilai aset sampai saat ini masih menjadi kenndala dalam pengambil-alihan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) yang habis kontrak pada Oktober 2013. Indonesia dan Jepang belum sepakat soal nilai revaluasi aset tersebut

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, Proyek Asahan atau PT Inalum akan beralih sepenuhnya kepada Pemerintah Indonesia pada tanggal 1 November 2013. Pengambilalihan itu sesuai dengan ketentuan dalam Master Agreement (MA). \"Posisi pemerintah terkait nilai transaksi adalah dengan menggunakan nilai buku tanpa memperhitungkan revaluasi aset,\" ujarnya Hidayat di Komisi VI DPR RI, Selasa (25/6).

Pemerintah menjadwalkan perundingan dengan konsorsium investor Jepang yang tergabung dalam Nippon Asahan Alumunium Co. Ltd (NAA) terkait pengambilalihan Inalum pada 3 Juli mendatang. Perundingan dimaksudkan untuk membahas nilai penjualan perusahaan yang akan diambilalih per 31 Oktober 2013.

Menurut Hidayat, tata cara perhitungan penetapan nilai buku menjadi permasalahan utama dalam perundingan antara Pemerintah Indonesia dan Nippon Asahan Aluminium (NAA). Jepang dan Indonesia belum menemukan kata sepakat nilai buku termasuk revaluasi aset.

Untuk menguasai PT Inalum, pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp 7 triliun. Dana tersebut, kata MS Hidayat merupakan dana yang akan diambil dari APBN-P 2012 dan APBN 2013. \"Dana akan digunakan untuk pembelian aset, dana contigency, serta biaya operasional perusahaan selama masa transisi,\" tutur Hidayat.

Saat ini, pemerintah tengah mempersiapkan kelembagaan dan proses bisnis, serta manajemen baru bagi PT Inalum paska pengambilalihan. Selain itu, pemerintah juga tengah mempersiapkan pengembangan kawasan industri terpadu di Kuala Tanjung dan promosi investasi industri hilir produk aluminium.

Investasi awal PT Inalum adalah sebesar 411 miliar yen tahun 1978, dengan komposisi saham saat ini adalah pemerintah RI sebesar 41,12 %, dan investor Jepang 58,88 %. Jumlah karyawan 2.000 orang dengan pemasaran sebesar 60 % ke Jepang dan 40 % ke pasar dalam negeri.

Kemarin, Menko Perekonomian Hatta Rajasa telah memutuskan Inalum akan diambilalih dengan dana Rp 7 triliun. Dia yakin pembelian perusahaan itu membantu Indonesia mengurangi impor bahan jadi aluminium.

\"Kenapa kita perjuangkan (pembelian Inalum) ya tentu saja, industri aluminium itu hilirnya besar sekali impor kita. Contoh untuk rak-rak buku, filing cabinet, rangka kusen, rangka untuk rumah. semua pakai aluminium. Sekarang listrik mulai, rangka transmisi. dan diperkirakan ke depan akan terus meningkat,\" ujar Hatta.

Inalum berdiri pada 1976, dengan 58 % sahamnya dikuasai konsorsium 12 perusahaan Jepang, termasuk Mitsubishi Corporation. Pada 2012 penjualan aluminium jenis ingot dari Inalum mencapai 198.003 ton. Dengan rincian, diekspor ke Jepang sebesar 115.002 ton dan dipasok ke pasar domestik sebesar 83.001 ton.

Inalum merupakan satu-satunya perusahaan peleburan alumunium di Asia Tenggara yang memiliki fasilitas lengkap. Tim Pengambilalihan Inalum menyarankan sejak bertahun lalu, bahwa pemerintah dapat memanfaatkan pabrik ini sebagai fondasi integrasi industrialisasi di Indonesia.

Dari APBN

Sementara itu, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Hadiyanto mengungkapkan, pemerintah telah menyiapkan dana tersebut dalam postur anggaran APBN 2012. Namun, anggaran tersebut belum bisa dicairkan lantaran masih dibintangi dan harus mendapat persetujuan DPR terlebih dahulu.

Untuk tahap awal, pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) telah mengganggarkan Rp 2 triliun untuk pengambilan Inalum tahap pertama. Sedangkan sisanya, yakni Rp 5 triliun akan dimasukkan dalam APBN 2013.

\"PIP eksekusi untuk kasus Inalum sudah dianggarkan dalam APBN 2012 namun dibintangi perlu pembahasan komisi 11, kalau menggantungkan pada MK, tapi mekanisme anggaran juga berjalan dengan semestinya,\" ungkap Hadiyanto.

Dalam kontrak yang sudah ditandatangani, pemerintah Indonesia harus mengambil alih saham Inalum paling lambat tahun ini dengan persetujuan DPR.Namun dalam pengambilan ini, pemerintah berharap bisa nett off dana Jepang sebesar USD 625 juta sehingga dana yang perlu disiapkan tidak harus mencapai Rp 7 triliun.

\"Sebenarnya memang pinjaman inalum dengan denominasi yen, bahkan cash USD 625 juta pada 2013. Kita siapkan Rp 7 triliun, kita berjaga-jaga kalau pihak Jepang tidak mau di net off dari USD 625 juta,\" tambahnya.

Related posts