Jokowi dan PP 41/2013

Jokowi dan PP 41/2013

Oleh Bani Saksono

Wartawan Harian Eonomi Neraca

Para pengamat otomotif, dan praktisi otomotif dalam negeri banyak mengritisi terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor. PP itu juga mengatur tentang kendaraan hemat energi dan ramah lingkungan (Low Cost Green Car/LCGC).

Sebab, mereka melihat ada inkonsistensi dari kebijakan pemerintah tersebut. Ada dua hal yang menjadi perhatian mereka. Pertama, pemerintah membuka keran sebesar-besarnya terhadap masuknya kendaraan berspesifikasi LCGC masuk ke seluruh pasar di Indonesia. PP itu menghapus kendaraan hemat energi dan ramah lingkungan itu dari kriteria kendaraan mewah, sehingga terbebas dari Pajak Pertambahan Nilai untuk Barang Mewah (PPn-BM) sebesar 60%.

Kedua, semula pemerintah berjanji memberi pasar khusus pada produk mobil lokal di segmen 0-750cc. Namun, PP tersebut membebaskan mobil LCGC dibuat dengan mesin 0-1.000cc. Sebelumnya, pemerintah memberikan pasar baru baghi mobil luar di segmen yang berbeda, yaiu di 1.000 – 1.200 cc.

Menurut Ketua Asosiasi Automotive Nusantara (Asia Nusa) Dewa Yuniardi, adanya PP tersebut memaksa merek-merek lokal bertarung bebas melawan pemain asing yang kuat modal dan bahkan mendapat keringanan pajak barang mewah menjadi 0%.

Seluruh produk anggota Asia Nusa, yaitu murni rancangan anak bangsa bermesin di bawah 1.000cc. Jadi, Asia Nusa pun keberatan dengan PP itu karena bisa mematikan industri otomotif nasional yang sedang dirintis. Di antara produk lokal yang terhimpun dalam Asia Nusa adalah AG-Tawon, Wakaba, Fin-Komodo, Merapi, Gea, Borneo, Kancil, dan ITM.

Mereka mendambakan pasar khusus di sekitar Banten, DKI, Jabar, Jateng, dan Jatim.

Fin Komodo, kata Dewa, bahkan terancam PPN-BM. Semula harganya sekitar Rp 77 juta, bisa membengkak menjadi Rp 123,2 juta per unit karena mobil itu dikategorikan sebagai barang mewah sesuai tertuang dalam Pasal 2 ayat (7b). Sedangkan, mobil-mobil LCGC keluaran ATPM luar seperti Toyota Agya dan Daihatsu Ayla bisa bermain di harga Rp 80-90 juta per unit.

Pengamat otomotif Suhari Sargo juga cemas. Keluarnya PP 41/2013 jelas mengancam pasar lokal dan sekaligus akan menyebabkan lalu lintas makin parah kemacetannya. Yang senang dengan PP itu dan kebijakan LCGC adalah para pemain asing.

Karena itu, kini para pengusaha nasional harus berjuang tidak hanya melawan produk asing, tapi juga melawan kebijakan pemerintah yang tak memihak. Mereka tentu berharap munculnya pemimpin seperti Jokowi yang berani menerjang berbagai peraturan yang menghambat legalitas mobil nasional buatan pelajar SMK Solo ‘Esemka’. Para bumi putera sejati juga siap membeli mobil lokal dengan penuh kebanggaan. []

BERITA TERKAIT

Manfaat Integrasi dan Pertukaran Data Perpajakan bagi DJP

Oleh: Aditya Wibisono, Kepala Seksi Kerja Sama dan Humas, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wajib Pajak Besar Saat ini Kanwil…

OJK Sebut Bumiputera Dalam Kondisi Normal - Dari Sisi Bisnis dan Pendanaan

  NERACA Jakarta - Para pemegang polis dan mitra kerja Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 kini bisa bernafas lega…

Pradi Apresiasi Prestasi Kinerja ASN dan Warga Depok

Pradi Apresiasi Prestasi Kinerja ASN dan Warga Depok NERACA Depok - Pemerintah Kota Depok terus berupaya untuk meningkatkan apresiasi hasil…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Kontroversi Zakat ASN

Sampai saat ini, draf peraturan mengenai pemotongan gaji ASN untuk zakat belum matang tetapi sudah tersebar di publik dan isu…

Tinjau Ulang Zakat Potong Gaji ASN

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Helmy Faishal Zaini meminta peninjauan ulang soal kebijakan pemerintah yang akan memotong langsung gaji…

Baznas Harus Siap Kelola Zakat ASN

Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Saadi mengatakan Badan Amil Zakat Nasional harus siap mengelola zakat aparatur sipil negara…