Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (Balsem) - Pereda Nyeri Sementara

Oleh: Eva Juliyanti, Mahasiswa FKIP Bahasa dan Sastra Indonesia UMSU

Rencana pemerintah menaikkan harga BBM yang dipublikasikan pada 12 Juni 2013 lalu oleh orang nomor satu di Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Rencana tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Penolakan pun terjadi, ini terlihat dari maraknya demo yang dilakukan oleh masyarakat khususnya para mahasiswa dan buruh di Indonesia.

Aksi penolakan kenaikan BBM ini dilakukan serentak pada tanggal 17 Juni 2013, hampir seluruh pelosok di Indonesia melakukan aksi penolakan kenaikan BBM. Aksi tersebut banyak diantaranya berakhir dengan ricuh. Para pendemo berontak dan terlibat aksi dorong-mendorong, tolak-menolak dengan pihak keamanan. Para pendemo kesal karena aspirasi mereka tidak diterima dengan baik oleh pihak yang berkait. Aksi tersebut berbarengan dengan rapat paripurna pengesahan RAPBN-P 2013 di Gedung Parlemen, Jakarta.

Rapat tersebut berjalan alot, pasalnya dari 9 fraksi ada lima fraksi yang mendukung kenaikan BBM yaitu Fraksi Demokrat, Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi PAN, dan Fraksi Partai Golkar. Selain itu empat fraksi yang menolak yaitu Fraksi PKS, Fraksi Hanura, Fraksi Gerindra dan Fraksi PDI-P. Para fraksi tersebut mempunyai argument sendiri tentang kenaikan BBM. Dalam rapat paripurna pengesahan APBN itu dimenangkan oleh fraksi yang mendukung kenaikan BBM.

Dengan demikian, kenaikan BBM akan menjadi boomerang bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin. Walaupun dari kenaikan BBM ini ada kompensasi dana sebesar 40 persen untuk BLSM namun tetap saja meresahkan masyarakat. Akibat kenaikan BBM ini premium naik menjadi Rp. 6.500,- dan solar Rp. 5.500,-.

BLSM ini akan diberikan kepada 15,5 juta rakyat miskin dan akan diberikan secara tunai sebesar Rp. 150.000,-/bulan. Anggaran untuk dana BLSM ini mencapai 11,6 triliun dana tersebut akan disalurkan selama 4 bulan. Selain itu pemerintah juga akan memberikan anggaran beasiswa kepada siswa tidak mampu sebesar 6 triliun untuk 13,5 juta pelajar di tahun 2013. Bantuan untuk siswa miskin akan dikucurkan akhir Juli 2013, bantuan ini untuk siswa SD sebesar Rp. 500.000,- per bulan, SMP sebesar Rp. 700.000,- per bulan dan SMA sebesar Rp. 1.000.000,- per bulan.

BLSM akan dicairkan sehari setelah kenaikan BBM diumumkan, bentuk pencairan menggunakan Kartu Pelindung Sosial ( KPS ) yang telah diberikan sebelum diadakannya rapat paripurna pengesahan RAPBN-P 2013. Dana dapat dicairkan dengan mendatangi ke kantor pos masing-masing, setiap orang mendapatkan Rp. 600.000, per empat bulan.

Dengan adanya BLSM hanya memberikan angin segar sementara saja karena sesuai dengan namanya Bantuan Langsung Sementara Masyarakat. BLSM akan membodoh-bodohi rakyat, membuat malas rakyat dan menjadikan rakyat sebagai pengemis. Rakyat akan malas bekerja karena mengharapkan dana BLSM.

Hal ini mendapat tanggapan dari Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta. Joko Widodo menganggap, bantuan berupa BLSM justru tidak mendidik masyarakat karena akan mengakibatkan ketergantungan. Memberikan bantuan untuk mengembangkan usaha kecil, produktif, dan rumah tangga dianggap lebih bisa membantu masyarakat untuk lebih berkembang.

“Mending diberikan bantuan untuk usaha-usaha produktif yang ada di rakyat. Jadi, efeknya akan lebih bagus, tidak diberikan dalam bentuk BLSM seperti ini. Diberikan uang, memberikan cash sehinga memberikan pendidikan yang tidak baik untuk masyarakat,” ujar Jokowi, di Balaikota DKI Jakarta, seperti dilansir situs berita Jakarta.

Pemerintah dianggap tidak tepat mengambil momen untuk menaikkan BBM. Karena kenaikan BBM serentak dengan tahun ajaran baru dan masuknya bulan Ramadhan. Seperti diketahui pada saat-saat tertentu membutuhkan dana yang besar. Namun dengan kenaikan BBM menambah beban masyarakat. Misalnya saja untuk anak sekolah, siswa yang tidak mampu akan terancam tidak dapat melanjutkan sekolahnya.

Kenaikan BBM bukan solusi yang efektif karena ini dilakukan secara tunai dan besar kemungkinan akan memberikan peluang korupsi bagi pihak yang tidak bertanggung jawab. Kenaikan BBM yang dipaketkan dengan bantuan untuk rakyat seperti Bantuan Langsung Tunai dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat ini hanya dilakukan oleh masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Pada era pemerintahan presidenn sebelumnya tidak ada mengaitkan kenaikan BBM dengan bantuan terhadap masyarakat. Melihat kebelakang bahwa BLT yang dilakukan sebelumnya tidak tepat sasaran. BLT ditujukan kepada rakyat miskin, namun kenyataannya bukan merekalah yang menerimanya. BLSM yang akan dicanangkan pada tahun ini sebagai kompensasi dari pengurangan subsidi BBM dikhawatirkan juga tidak tepat sasaran karena BLSM ini ditujukan kepada 15,5 juta rakyat miskin sementara data Badan Pusat Statistik (BPS), per September 2012, menyebutkan bahwa penduduk miskin Indonesia adalah sebanyak 28,6 juta jiwa dengan nilai garis kemiskinan sebesar Rp260 ribu per bulan.

Selain itu, BLSM ini pun dikaitkan dengan kepentingan partai karena ini dilakukan tepat sebelum PEMILU 2014. BLSM hanya memberikan kehangatan sementara bagi rakyat kecil, dan dianggap menjatuhkan harga diri rakyat. Rakyat dipaksa untuk mengaku miskin untuk mendapatkan bantuan.

Dampak kenaikkan BBM sangat banyak mudharatnya, sembako akan naik, tarif angkutan akan naik dan lain sebagainya. Sembako di berbagai daerah sudah mulai naik, hal ini disebabkan karena mahalnya biaya pengangkutannya. Mulai dari harga bahan pokok sampai sayur-mayur.

Dibeberapa pasar tradisional di Jakarta Timur, harga beras, minyak goreng, daging, dan sayur mayur mulai naik. Menurut Yati (35), pedagang sembako di Pasar Jatinegara, harga beras naik dari Rp. 810.000,- hingga Rp. 820.000.- per kwintal menjadi Rp. 840.000,- per kwintal pada awal pekan ini.

Harga minyak goreng curah juga naik dari Rp. 10.000,- per liter menjadi Rp10.500 per liter sementara harga telur ayam naik dari Rp17 ribu menjadi Rp20 ribu per kilogram. Sementara harga cabai, menurut Furqon (55), pedagang di Pasar Jatinegara, naik dari Rp. 22.000,- per kilogram menjadi Rp.30.000,- per kilogram.

Tarif angkutan pun ikut naik bekisar 10 persen - 20 persen dengan kenaikkan tarif angkutan akan menyengsarakan bagi pengguna angkutan sebagai sarana transportasi untuk beraktivitas sehari-hari. Para nelayanpun ikut merasakan penderitaan ini karena mereka akan kesulitan untuk berlayar mencari ikan. Kenaikan BBM juga menimbulkan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh SPBU. SPBU melakukan penimbunan untuk memanfaatkan kenaikan BBM ini.

Jelas sudah dengan kenaikan BBM akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat, kenaikan BBM ini pun dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Nomor 22 tahun 2011 tentang migas dan putusan Mahkamah Konstitusi. Dan sebaiknya pemerintah tidak perlu menaikkan BBM, bisa saja pemerintah menaikkan harga BBM tidak secara drastis seperti ini.

Pemerintah juga tidak perlu memberikan bantuan seperti BLSM atau bantuan lainnya karena ini akan membodohkan rakyat dan memanjakan rakyat saja. Bantuan ini tidak akan meningkatkan sumber daya manusia, sementara Negara kita membutuhkan para generasi muda yang mempunyai sumber daya manusia yang tinggi sehingga dapat bersaing dengan Negara maju lainnya.

Namun apalah daya nasi sudah menjadi bubur, banyak protes pun yang telah dilakukan oleh rakyat namun tidak dapat merubah kenyataan yang ada. Kenaikan BBM ini pil pahit yang harus ditelan dengan terpaksa oleh rakyat. (analisadaily.com)

 

 

BERITA TERKAIT

Pembangunan Infrastruktur Demi Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Papua

  Oleh : Damier Kobogau, Mahasiswa Papua tinggal di Surabaya   Pemerintah terus berkomitmen membangun Papua melalui berbagai pembangunan infrastruktur…

Pembangunan Fasilitas Pendukung Salah Satu Kunci Kesuksesan IKN

  Oleh : Rivka Mayangsari, Peneliti di Lembaga Studi dan Informasi Strategis Indonesia   Pembangunan IKN merupakan sebuah keputusan sejarah…

Presiden Terpilih Perlu Bebaskan Ekonomi dari Jebakan Pertumbuhan 5% dengan Energi Nuklir Bersih

    Oleh: Dr. Kurtubi, Ketua Kaukus Nuklir Parlemen 2014 – 2019, Alumnus UI Bencana Alam yang banyak terjadi didunia…

BERITA LAINNYA DI Opini

Pembangunan Infrastruktur Demi Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Papua

  Oleh : Damier Kobogau, Mahasiswa Papua tinggal di Surabaya   Pemerintah terus berkomitmen membangun Papua melalui berbagai pembangunan infrastruktur…

Pembangunan Fasilitas Pendukung Salah Satu Kunci Kesuksesan IKN

  Oleh : Rivka Mayangsari, Peneliti di Lembaga Studi dan Informasi Strategis Indonesia   Pembangunan IKN merupakan sebuah keputusan sejarah…

Presiden Terpilih Perlu Bebaskan Ekonomi dari Jebakan Pertumbuhan 5% dengan Energi Nuklir Bersih

    Oleh: Dr. Kurtubi, Ketua Kaukus Nuklir Parlemen 2014 – 2019, Alumnus UI Bencana Alam yang banyak terjadi didunia…