Mewaspadai Keberlanjutan Cengkeraman Kemiskinan - Oleh: Amelia, Penggiat di Komunitas Kajian Peradaban dan Pembangunan Bangsa

Agenda pembangunan pasca Millennium Development Goals (MDGs) 2015 masih menempatkan upaya penurunan kemiskinan sebagai isu utama. Indonesia dalam 12,5 tahun MDGs sudah mencatat kemajuan berarti dan akan terus mencatat kemajuan pada masa mendatang. \\\"Ada tiga aspek utama pada pasca-MDGs 15 tahun setelah tahun 2015, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Indonesia sudah mencatat kemajuan dan akan lebih baik lagi pada 2,5 tahun mendatang dan 15 tahun pasca- MDGs,\\\" kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada pers usai menyerahkan The Report of The UN High Level Panel of Eminent Persons on The Post-2015 Development Agenda di New York, Amerika Serikat (AS), Kamis (30/5).

Sampai saat ini, sebagian penduduk Indonesia dan dunia masih hidup di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan sehari maksimal US$ 1,25. Dengan pendapatan sebesar itu, bukan hanya kecukupan nutrisi yang tidak bisa dipenuhi. Sekadar mengganjal perut dengan makanan tidak bergizi pun mereka kesulitan. Itulah extreme poverty atau kemiskinan absolut. Mereka tidak memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Sekadar mendapatkan air bersih pun mereka tak punya akses. Mereka hidup di bawah standar manusia normal. Mudah terkena penyakit dan meregang nyawa. Jumlah mereka lebih dari satu miliar.

Sebagian besar dari mereka tinggal di Afrika, seputar Sahara, Asia Tengah, Asia Timur, dan Amerika Latin. Kemiskinan, kelaparan, dan penyakit adalah tiga kata kunci yang sebetulnya \\\"tritunggal\\\". Di mana ada kemiskinan, di sana ada kelaparan. Di mana ada kemiskinan dan kelaparan, di sana ada penyakit. Untuk bisa hidup sehat, orang tidak cukup hanya kenyang, melainkan mendapatkan nutrisi yang baik setiap hari. Upaya memberantas penyakit dan kelaparan harus dimulai dari upaya mengangkat manusia dari lembah kemiskinan.

Perang Terhadap Kemiskinan

Perang terhadap kemiskinan adalah sekaligus perang terhadap kelaparan dan penyakit. Saat ini, ada satu miliar dari tujuh miliar penduduk dunia hidup dalam kemiskinan ekstrem. Jika sedikit dinaikkan standarnya, konsumsi per hari maksimal US$ 2, jumlah penduduk miskin dunia bisa di atas dua miliar atau sepertiga penduduk bumi. Para penyusun agenda pembangunan pasca-MDGs, 2015, tidak munafik. Walau dunia semakin maju, kemiskinan belum bisa dihapus. Dari sisi kuantitas, jumlah orang miskin memang menurun, terutama di Indonesia. Tapi, dalam kualitas, kemiskinan justru kian dahsyat.

Sangat layak jika mereka disebut mengalami kemiskinan yang ekstrem. Karena di saat kebutuhan masyarakat modern makin banyak, mereka justru kian tidak berdaya. Jumlah penduduk miskin Indonesia per September 2012 masih sebesar 28,6 juta atau 11,6% dari total penduduk. Jumlah itu lebih besar dari penduduk Malaysia. Meski sudah turun dari 38 juta atau 19,4% tahun 2000, jumlah ini masih cukup tinggi. Lebih dari itu, tingkat keparahan kelompok ini jauh lebih dahsyat. Saat kebutuhan hidup terus meningkat, mereka masih berkutat dengan urusan perut lapar.

Presiden SBY sebagai satu dari tiga co-chair High Level Panel of Eminent on The Post-2015 Development Agenda sudah menyerahkan hasil kerja Tim Panel yang terdiri atas 27 orang. Pada laporan yang berjudul \\\"A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable Development\\\", Tim Panel menawarkan 12 butir agenda, yang sebagian besar sama dengan delapan goals pada Millenium Development Goals (MDGs) atau agenda PBB 15 tahun pertama. Ke-12 butir agenda pembangunan pasca MDGs itu antara lain, penurunan angka kemiskinan hingga nol, pemberdayaan wanita dan kesetaraan gender, pendidikan berkualitas dan suasana belajar seumur hidup, kesehatan yang layak, ketahanan pangan dan tercukupinya nutrisi, akses air minum dan sanitasi.

Sedang delapan tujuan yang hendak dicapai pada MDGs antara lain, penanggulangan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, penurunan angka kematian anak, kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular. Pencantuman kembali sebagian target MDGs pada agenda pembangunan 15 tahun ke depan pasca-2015 didorong oleh target lama yang belum bisa dipenuhi. Kemiskinan, kelaparan, dan penyakit masih menjadi masalah serius, yang bila tidak diatasi justru akan membesar. Negara miskin dan negara berkembang harus bekerja keras.

Tapi, negara maju juga diminta untuk memberikan perhatian. Bantuan diberikan dalam semangat kesetaraan. Dalam situasi seperti ini, akankah Indonesia dalam 15 tahun akan datang bisa naik peringkat dari middle income country ke high income country dengan pendapatan per kapita di atas US$ 15.000? Ada yang optimistis, ada yang meragukan kemampuan Indonesia lolos dari ancaman middle income trap dengan pendapatan per kapita tetap US$ 4.000-5.000. Melihat pengelolaan negara seperti sekarang, mereka khawatir Indonesia masuk ke middle income trap country.

Mendukung Optimisme

Negara yang terjebak pada perangkap kesalahan pengelolaan, sehingga pendapatan rakyat tidak bisa bertumbuh. Negara seperti ini tidak mampu naik ke level lebih tinggi karena besarnya angka pengangguran dan lonjakan penduduk miskin. Kita sebagai bangsa yang punya harapan masa depan, mendukung optimisme Presiden SBY: Indonesia takkan terjebak pada perangkap kesalahan karena semua masalah sudah teridentifikasi. Sebab jalan menuju Indonesia yang lebih baik dengan pendapatan tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang merata sudah dipetakan. Sudah ada roadmap atau peta jalan, yakni Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Ketersediaan infrastruktur, konektivitas, pendidikan yang baik, kemampuan iptek, tenaga kerja terampil, kepastian hukum, birokrasi yang lincah dan melayani adalah sejumlah faktor yang kini sedang dibangun dan diperbaiki.

Bila ada kepemimpinan yang baik pada periode pasca-2014, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melaju kencang. PDB per kapita di atas US$ 15.000 bisa dicapai tahun 2020, lebih cepat dari prediksi. Selain itu, pemerintah juga harus memberantas kasus korupsi kepala daerah yang kian memprihatinkan dan mencemaskan. Bayangkan hanya dalam waktu kurang dari delapan tahun, sudah ada 293 kepala daerah dan wakilnya harus berurusan dengan aparat hukum lantaran tersangkut kasus korupsi.

Sementara data yang dirilis Kementerian Dalam Negeri itu bahkan menyebut jumlah tersebut akan mencapai 300 orang hingga akhir tahun ini. Kondisi demikian jelas akan turut menyumbangkan angka kemiskinan di tanah air. Oleh karenanya, maka pemerintah harus serius menegakkan hukum dan memberantas korupsi agar cengkeraman kemiskinan bisa dilepaskan.(analisadaily.com)

Related posts