Karyawan dan pengusaha sekarang sama-sama menghadapi dilema. Pasalnya, dampak kenaikan harga BBM ini sangat luar biasa karena mengerek harga barang dan biaya transportasi meningkat. Sebelumnya kalangan pengusaha sudah terkena imbas kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan tariff tenaga listrik (TTL). Hal ini tentu menjadi pertimbangan pengusaha ke depan, apakah mempertahankan perusahaan dengan margin keuntungan makin tipis atau melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai langkah meningkatkan efisiensi.

Di sisi lain, nasib sebagian besar pegawai terutama kalangan bawah tentu akan merasakan beban hidup yang semakin berat. Mereka menjerit, karena menghadapi biaya berbagai kebutuhan hidup yang terus meningkat. Sementara mereka harus bersabar menanti kebijakan perusahaan yang belum tentu menaikkan gaji mereka untuk menyesuaikan dengan kenaikan harga BBM.

Kebutuhan hidup mereka kini semakin terhimpit setelah kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi mulai bulan ini. Celakanya, kenaikan harga-harga barang sudah terlebih dahulu terasa, dan mereka khawatir harga kebutuhan pokok masyarakat (Sembako) kian meninggi menjelang bulan Ramadan dan Lebaran.

Ironisnya, sejumlah pejabat pemerintah seenaknya mengeluarkan pernyataan bahwa kenaikan harga-harga tersebut dinilai wajar. Padahal masyarakat beban hidupnya sudah semakin berat. Sementara penyebab tidak sehatnya APBN yang disebabkan belanja pegawai PNS dan beban pembayaran utang dan bunga utang luar negeri. Pemerintah terkesan belum mampu melakukan kebijakan drastis misalnya melakukan moratorium penerimaan dan tidak menaikkan gaji PNS.

Pemerintah selalu beralasan kenaikan tarif TTL dan BBM dibutuhkan untuk menekan subsidi energy yang angkanya telah menembus Rp 200 triliun lebih. Meski kenaikan harga BBM bersubsidi dibarengi dengan penyaluran dana bantuan langsung sementara masyrakat (BLSM) selama empat bulan berturut-turut, kondisi daya beli masyarakat tampaknya tetap rendah hingga akhir tahun ini. Sementara untuk menutupi beban biaya produksi,  kalangan industri dipastikan menaikkan harga jual yang tentunya makin memberatkan anggaran rumah tangga masyarakat .

Karena hampir tak ada jenis barang dan jasa yang bisa terbebas dari tekanan biaya produksi. Kalaupun mereka terpaksa harus bertahan dengan harga lama, pastilah yang diubah spesifikasi produk. Apa boleh buat, kenyataan ini tak bisa ditolak. Untuk barang konsumsi pokok, siapa yang bisa menghindar dari beban kenaikan BBM itu? Barangkali untuk barang dan jasa sekunder atau tertier masih bisa ditunda pembeliannya.

Kita menyadari ekonomi Indonesia tanpa subsidi justru lebih baik, lebih efisien, dan lebih sehat. Dengan demikian, kebijakan kenaikan harga BBM dinilai sudah tepat. Pemerintah bertekad mengamankan APBN yang dari tahun ke tahun defisitnya kian membesar. Defisit itu untuk memberikan kelonggaran dan stimulus pertumbuhan yang lebih besar dari waktu-waktu lalu. Namun, mengapa beban subsidi BBM yang berkurang itu tidak segera dialihkan ke proyek pembangunan infrastruktur?

Kita melihat dampak sosial negatif lainnya akan terus menghantui masyarakat seperti maraknya  kasus bunuh diri akibat tidak kuat menahan beban ekonomi tinggi, jelas akan mempengaruhi suasana kehidupan masyarakat kita. Sedangkan kekhawatiran lain adalah ancaman PHK sepihak oleh perusahaan mungkin saja terjadi, akibat pengusaha merasa semakin berat menanggung beban biaya produksi sehingga terpaksa harus mengambil keputusan pahit tersebut. Semoga ini menjadi pelajaran berharga pemerintahan SBY-Boediono pada tahun ini.