Depresiasi + Defisit + Inflasi = Kredibilitas Turun

Oleh : Tumpal Sihombing

Presiden Direktur BondRI

Rupiah dalam setahun belakangan telah mengalami depresiasi 5%-6% secara konsisten. Dalam beberapa periode belakangan di saat perekonomian kita juga mengalami kondisi defisit ganda di ranah fiskal. Saat ini, ancaman nyata di depan mata yang mudah terpantau adalah laju inflasi yang berpotensi bakal sulit terkendali (eratik). Apa kebijakan Pemerintah menghadapi hal ini? Jika tidak ada kebijakan yang jelas, maka perekonomian Indonesia akan mengalami penurunan kredibilitas.

Dalam ranah praktis, apabila situasi ini tidak segera ditanggapi secara proaktif dan proper, peringkat investasi Indonesia akan mengalami penurunan dalam jangka pendek di mata dunia internasional. Dana para investor asing juga akan berpotensi keluar apabila tidak ada penyesuaian terhadap imbal hasil (pasar uang/pasar modal) dari figur risiko berinvestasi yang telah meningkat belakangan ini, tersirat dari tren ekspektasi laju inflasi yang cenderung meningkat.

Capital flight merupakan suatu kondisi yang sangat dihindari oleh para perumus kebijakan ekonomi terutama menjelang Pemilu 2014. Lalu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kondisi ini? Apakah kehilangan kepercayaan dari dunia internasional merupakan salah satu skenario yang dapat ditanggung oleh pemerintah saat ini? Jawabannya: tidak. Lantas apakah seluruh kebijakan ekonomi saat ini telah dianggap cukup untuk dapat mengatasi hal tersebut? Jawabannya juga tidak, atau paling tidak belum cukup. Lalu apa yang menjadi solusinya?

Para pelaku pasar, investor dan partisipan perekonomian Indonesia saat ini sepertinya sudah lebih kritis dibanding era sebelumnya. Hal ini boleh jadi karena masyarakat investor domestik sudah memahami perekonomian lebih baik/kritis dari era sebelumnya, plus juga telah mengalami beberapa kali sikon krisis (kurang favourable) sejak 1997, 2005, 2008 hingga krisis di Eropa yang merambat ke seantero dunia.

Singkat kata, terlepas dari adanya satu asumsi yang menyatakan bahwa “investor domestik cenderung pemaaf dan pelupa,” ternyata kalangan investor dan para pelaku pasar saat ini sudah lebih kritis dan melek investasi, dan sudah lebih tidak bersedia menanggung kerugian di potensi krisis berikutnya. Dengan kondisi seperti ini, ada baiknya pemerintah segera memperbaiki rumusan kebijakan perekonomian yang ada termasuk cara mengkomunikasikannya kepada investor domestik maupun internasional. Saat ini, kualitas rumusan kebijakan perekonomian termasuk tim perumusnya sedang diuji.

Jika tidak ada perbaikan, maka hal yang akan terjadi adalah mispersepsi agregat. Jika mispersepsi publik telah terbentuk, maka peringkat akan sulit untuk dipertahankan. Capital flight akan berpeluang besar terjadi, suatu kondisi yang justru sangat dihindari oleh pemerintah.

Sepintas, ada satu mispersepsi yang sedang terbentuk di benak investor, yaitu apapun kebijakan yang sedang dirumuskan oleh pemerintah saat ini, baik strategi jangka panjang maupun rumusan kebijakan taktis jangka menengah/pendek, konotasinya cenderung dikaitkan dengan Pemilu 2014. Ini suatu kondisi yang tidak sehat dalam ranah perekonomian. Saat ini dimana masyarakat investor sudah lebih kritis dan melek investasi, pencitraan bukanlah cara efektif membangun kredibilitas.

BERITA TERKAIT

Defisit Transaksi Berjalan Turun

  NERACA Jakarta - Bank Indonesia mencatat defisit transaksi berjalan sepanjang 2017 sebesar 17,3 miliar dolar AS yang berarti 1,7…

Defisit BPJS Kesehatan Jangan Sampai Hentikan Layanan Kesehatan

  NERACA   Jakarta - Defisit yang dialami oleh program BPJS Kesehatan jangan sampai menghentikan layanan tersebut karena merupakan hal…

Pendapatan Gowa Makassar Turun 21,84%

NERACA Jakarta - PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) mencatatkan pendapatan sebesar Rp 182,62 miliar sepanjang sembilan bulan di…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Modal Pemerintah di Koperasi, Mungkinkah?

Oleh : Agus Yuliawan  Pemerhati Ekonomi Syariah Koperasi yang merupakan soko guru perekonomian nasional—sebenarnya mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap…

Keuangan Inklusif yang Ekslusif

  Oleh: Ariyo DP Irhamna Peneliti INDEF   Pada 13 Februari 2018, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Utusan Khusus…

Penggabungan PGN Ke Pertamina - Oleh : Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Center for budget Analysis (CBA)

Hingga september 2017 total aset Perusahaan Gas Negara (PGN) mencapai USD6.307.676.412 atau setara Rp83.892.096.279.600 (Kurs Rupiah Rp 13.300). Bahkan PGN…