NERACA

Jakarta - Demi mengamankan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM), PT Pertamina (Persero) berencana menambah 269 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di 2013. Senior Vice President Fuel Distribution and Marketing Pertamina Suhartoko menyatakan bahwa hal tersebut adalah rencana perseroan. \"Dalam program Pertamina atau kami sebut dengan rencana jaringan itu 2013, Pertamina akan tambah 269 unit SPBU. Itu tersebar di seluruh Indonesia,\" ujarnya, di Jakarta, Senin (24/6).

Suhartoko menuturkan, penambahan 269 SPBU tersebut tidak termasuk rencana pemerintah, yang menjanjikan penambahan SPBU di daerah yang masih jarang terdapat SPBU. \"Kan ada daerah yang secara keekonomian belum layak, oleh karena itu perlu kerja sama antara pemerintah dengan Pertamina, itu yang belum ke record,\" jelas Suhartoko.

Adapun dalam melakukan penambahan SPBU terserbut terdapat kendala, yaitu masih minimnya lebaga penyalur. Saat ini ada sekitar 24 kabupaten yang belum punya lembaga penyalur sehingga Kabupaten yang belum punya lembaga penyalur tersebut harus menumpang ke kabupaten lain. \"Itu baru nyebrang ke kabupaten yang lain, atau kabupaten yang lain itu mendistribusikan BBM ke wilayah tersebut tapi tidak mendapatkan BBM subsidi,\" tuturnya.

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya mengatakan SPBU untuk Pertamax/Plus tersedia sebanyak 3.711 unit dan 952 unit untuk SPBU Solar non subsidi/DEX. Kemudian 110 unit mobil agent dan 9 APMS solar non subsidi. \"Peningkatan jumlah outlet SPBU yang dapat melayani kebutuhan BBM non subsidi ini menjadi salah satu faktor penting untuk mengantisipasi terbatasnya kuota BBM subsidi yg telah ditetapkan dalam APBN 2013, khususnya untuk solar subsidi,\" ujar Hanung.

VP Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir menambahkan sebelumnya unit SPBU hanya tersedia sebanyak 4.582. Ia menyatakan penambahan tersebar di seluruh Indonesia. \"Penambahan dilakukan dari yang sebelumnya itu 200 unit secara total itu sudah termasuk Pertamax/Plus dan Solar non subsidi/DEX,\" kata Ali saat dihubungi detikfinance di waktu yang sama.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa sebelumnya mengatakan, pemerintah berjanji akan menambah jumlah SPBU terutama di daerah yang jarang terdapat SPBU. Minimnya SPBU di sejumlah daerah, memaksa masyarakat membeli BBM di pedagang eceran. Hal ini membuat masyarakat terbebani karena membeli BBM lebih mahal. \"Paket membangun SPBU sedang disiapkan Pertamina,\" tukas Hatta.

Minim SPBU

Senada dengan Hatta, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik juga mengakui Indonesia masih minim Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di tengah tingginya pertumbuhan ekonomi dalam negeri. \"Kita ini masih minim SPBU padahal ekonomi kita sedang tumbuh,\" ungkap Jero.

Jero menambahkan, saat ini, pihaknya tengah mengkaji jumlah SPBU yang diperlukan bagi seluruh daerah di Indonesia. \"Kita minta perbanyak SPBU di pulau Jawa, Kalimantan, Makassar dan pulau-pulau seluruh Indonesia. Pasalnya, tingginya kebutuhan SPBU di lapangan lantaran tumbuhnya status sosial dengan lahirnya kalangan menengah ke atas baru di masyarakat,\" jelasnya.

Hal ini, menurutnya, mendorong kebutuhan SPBU dalam menjawab pemenuhan energi bagi kelas menengah atas. \"Kelas menengah atas itu tumbuhnya cukup besar. Ini mempengaruhi konsumsi BBM khususnya subsidi sebab sekira 70% konsumsi BBM subsidi dinikmati kalangan menengah atas,\" tegas Jero.

Menurut Jero, kajian untuk menghitung kebutuhan SPBU di seluruh wilayah merupakan salah satu rencana jangka panjang pemerintah. Diperkirakan pemerintah akan menyesuaikan berdasarkan jumlah kebutuhan yang tiap tahunnya terus meningkat. \"SPBU ini rencana jangka panjang bukan yang jangka pendek. Karena itu perlu kajian dan waktu yang tidak sedikit,\" jelasnya.

Di kala penamabahan SPBU terus digencarkan oleh pemerintah akan tetapi upaya pemerintah untuk menghilangkan ketergantungan terhadap BBM masih dipertanyakan. Buktinya salah satu sumber energi yaitu gas masih minum. Hal itu dapat dilihat dari jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) yang masih minim.

Pengamat Perminyakan Kurtubi menilai pemerintah tidak serius untuk mempercepat langkah ini. \"Tidak ada keseriusan pemerintah membangun infrastruktur gas. SPBG nya sama konverter kitnya. Padahal ini sudah 5-6 tahun kita sudah bicara masalah ini, sebenernya harus sudah dibangun ratusan bahkan ribuan SPBG,\" ujar Kurtubi.

Kurtubi menjelaskan, contoh di Pakistan, sudah ada 3000 SPBG, India ada 2500 SPBG, Thailand sudah 500 SPBG, lalu Brazil sudah 1000an SPBG. \"Kita 50 saja kurang. Nah, ini dibangun dulu SPBG yang baik sehingga rakyat bisa pindah ke BBG (gas) terutama angkutan umum tanpa memberatkan rakyat,\" jelasnya. Menurut Kurtubi, gas lebih murah dari BBM meskipun gas tidak di subsidi dan otomatis volume BBM subsidi akan turun.

Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementrian ESDM Edy Hermantoro mengaku saat ini jumlah SPBG hanya 33 unit yang tersebar di Jakarta dan Jawa Timur. \"Di Jakarta sendiri sudah ada 11, di Surabaya 12 seperti Zebra BBG dan segala macam, pemerintah BUMD ada empat. Jadi, totalnya 33 SPBG,\" ungkap Edy. Edy menambahkan, dengan program pemerintah untuk mempercepat konversi BBM ke BBG, 33 SPBG tersebut sudah berjalan dan bisa di manfaatkan untuk mempercepat konversi ke gas.