NERACA

Jakarta – Di balik semua hingar-bingar yang ada, kenaikkan harga BBM yang pekan lalu resmi diumumkan pemerintah ternyata juga menguntungkan perusahaan minyak asing. Lihat saja, saat ini, SPBU asing sepi pengunjung karena harganya lebih mahal dibandingkan dengan BBM di SPBU Pertamina, seperti Shell (Belanda) dan Total (Prancis), bahkan Petronas (Malaysia) yang gulung tikar lebih dahulu.

Artinya, dengan kenaikan harga BBM yang dioperatori Pertamina hingga mendekati harga milik SPBU asing itu pasti SPBU milik asing Shell dan Total akan ramai pembeli. Itu belum lagi banyaknya perusahaaan minyak asing yang menguasai hulu perminyakan di Indonesia, seperti Chevron, Exxon Mobile, Caltex, Shell, dan British Petroleum, dimana sekitar 85 persen industri minyak Indonesia dikuasai sektor asing.

Pengamat perminyakan Kurtubi tak menampik fakta seperti itu, dia mengungkapkan, dampak kenaikan BBM ini sangat menguntungkan perusahaan minyak asing, dikarenakan kenaikan ini mendekati harga milik SPBU asing sehingga masyarakat akan berpaling kepada perusahaan minyak asing itu.

Dengan perbedaan harga BBM yang sangat kecil antara BBM bersubsidi dan nonbersubsidi maka akan menjadi lahan bisnis yang baik bagi perusahaan minyak asing untuk mendapatkan keuntungan. “Perusahaan minyak asing ini akan mendapatkan pelanggan baru dari masyarakat sehingga menguntungkan yang sangat besar. Dengan kata lain, distribusi minyak perusahaan asing akan terjual dengan baik dan keuntungannya akan dibawa ke negaranya,” kata Kurtubi kepada Neraca, Minggu.

Menurut Kurtubi, ada pengaruh distribusi yang akan menguntungkan perusahaan minyak  asing dengan mahalnya harga BBM dimana distibusi minyak asing akan bisa tersalurkan dengan baik kepada masyarakat Indonesia dan hal ini menguntungkan perusahaan minyak asing tersebuit. “Biasanya masyarakat membeli BBM bersubsidi yang harganya murah maka akan berpaling kepada SPBU asing yang dinilai jual tidak jauh berbeda dengan SPBU pemerintah,” tandas dia.

Lebih lanjut, Kurtubi mengutarakan bahwa pemerintah harus lebih ketat dalam membuat peraturan atau ijin pembuatan SPBU asing di Indonesia. Dalam pembuatan ijin pembuatan SPBU asing maka diperlukan membangun kilang atau sarana infrastruktur minyak untuk kepentingan bangsa Indonesia.

“Seperti di Malaysia, pemerintahnya melakukan persyaratan yang ketat dalam perijinan pembuatan SPBU asing dengan mencantumkan persyaratan  pembuatan kilang minyak di wilayah atau daerah Malaysia. Namun, di Indonesia tidak melakukan persyaratan yang ketat itu sehingga perusahaan minyak asing dengan mudahnya membangun SPBU,” papar Kurtubi.

Kurtubi juga menuturkan bahwa pemerintah harus merubah tata kelola minyak yang baik dan tidak menguntungkan perusahaan minyak asing. Tata kelola minyak terlalu liberal dan pro asing sehingga perusahaan minyak asing dapat mengeruk keuntungan yang banyak dari bangsa Indonesia.

Lebih dari itu, peneliti dan Direktur Institute for Strategic and Development Studies (ISDS) Jakarta M. Aminudin berpendapat bahwa terkuak sudah agenda terselubung dari siapa yang diuntungkan di balik makin mahalnya BBM adalah perusahaan minyak asing yang bercokol di Republik ini. \\\"Jadi, tidak benar apa yang menjadi alasan kenaikan harga BBM seperti disebutkan dalam iklan yang ditayangkan di berbagai TV nasional, yakni pembengkakan APBN dan subsidi 85 persen salah sasaran,\\\" ujarnya, kemarin.

Alumnus FISIP Unair Surabaya itu menyebut alasan pembengkakan APBN itu ganjil karena kenaikan harga BBM kali ini justru terjadi di tengah harga minyak pasaran internasional (NYMEX) sedang merosot akibat melimpahnya lumbung minyak di Amerika.

\\\"Saat ini (2013), harga minyak di pasaran intenasional telah merosot ke kisaran rata-rata 92 dolar per barel. Banyak negara justru sedang menurunkan harga BBM, termasuk Jordania. Pemerintah Jordania baru saja bulan Juni ini mengumumkan penurunan harga BBM sebesar 3--5 persen karena penurunan harga global,\\\" kata Aminudin.

Terkait dengan alasan subsidi 85 persen salah sasaran juga ganjil karena subsidi itu diberikan dengan dana utang selama dua tahun dengan tanggal penutupan pada 30 Juni 2014, menurut dia, bukan dari dana hasil pemangkasan subsidi BBM.

\\\"Jadi, program keluarga harapan, raskin, atau bea siswa untuk gakin dan juga kompensasi kenaikan harga BBM itu bersumber dari utang luar negeri, bukan dari pemangkasan subsidi BBM,\\\" kata Staf Ahli Pusat Pengkajian MPR RI (2005) dan Tenaga Ahli DPR RI periode 2008-2009 itu.

Aminudin mengatakan bahwa Pemerintah juga berusaha menutupi kenyataan peningkatan pemasukan dari sektor migas bersamaan dengan meningkatnya subsidi.

Ketika subsidi BBM terus meningkat, lanjut dia, penerimaan negara dari sektor migas justru meningkat. \\\"Pada tahun 2005, penerimaan migas baru mencapai Rp138,9 triliun, kemudian pada tahun 2010 penerimaan menjadi Rp220 triliun, lalu pada ahun 2012 penerimaan migas mencapai Rp265,94 Triliun. Jadi, kenaikan BBM kali ini banyak mengidap \\\'cacat akuntabilitas\\\' pengelolaan uang negara,\\\" kata Aminudin.