NERACA

Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mematok produksi ikan Patin tahun 2013 mencapai 1,1 juta ton. Dari terget ini diperkirakan akan  membutuhkan pakan ikan sebesar 1,3 juta ton. Kebutuhan pakan ini terus meningkat menjadi 2,2 juta ton pada tahun 2014 karena target produksi patin juga meningkat menjadi 1,8 juta ton. Peningkatan kebutuhan pakan ikan seiring dengan peningkatan produksi ikan, tidak akan bisa dihindari. Untuk itu diperlukan adanya kerjasama antara pabrik pakan dan pemerintah, baik pusat dan daerah. Program ini untuk mendukung ketersediaan pakan bermutu dengan harga terjangkau, sehingga tidak membebani pembudidaya.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya , Slamet Soebjakto, ketika mengunjungi pabrik pakan PT. Sinta Prima Feedmill bersama Gubernur Jambi di Cileungsi, Bogor, seperti dikutip dari keterangan resmi KKP, Minggu. Menurut Slamet, pakan hingga saat ini masih menjadi kendala dalam budidaya perikanan. Pakan merupakan komponen biaya terbesar dalam usaha budidaya ikan, hingga mencapai 70%  hingga  80%.

Untuk itu ketersediaan pakan yang berkualitas, terutama dengan pendirian pabrik pakan ikan di dekat lokasi budidaya menjadi sangat penting. Provinsi Jambi menjadi salah satu contoh daerah yang mampu memadukan industri perikanan budidaya dengan pabrik pakan ikan dalam satu wilayah. Jambi sebagai salah satu sentra patin di Indonesia, telah berinisiatif untuk mendukung program ini melalui jalinan kerjasama dengan PT. Sinta Prima Feedmill untuk menyediakan pakan ikan patin.

Program tersebut dengan tujuan untuk lebih mendekatkan pasar dan produsen pakan, sehingga dapat mengurangi harga pakan yang selama ini menjadi kendala dalam budidaya patin. \\\"Pendirian pabrik pakan ikan, seperti di Jambi ini akan mendukung program industrialisasi perikanan budidaya, khususnya komoditas patin,\\\" tegasnya.

Slamet menjelaskan, program Industrialisasi perikanan budidaya khususnya untuk komoditas patin terus menunjukkan hasil. Salah satu contohnya adalah budidaya Patin di Jambi. Bahkan, selain kerjasama dalam penyediaan pakan ikan patin dengan dengan PT. Sinta Prima Feedmill, provinsi Jambi juga menjalin kerjasama dalam hal penyediaan jagung sebagai bahan baku pakan.

\\\"Kerjasama dan sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah, baik pusat dan daerah, swasta dan seluruh stake holder, akan menjadikan semua permasalahan menjadi mudah untuk diatasi. Kita semua harus bekerjasama untuk kemajuan perikanan budidaya, dengan tujuan akhir peningkatan kesejahteraan pembudidaya ikan,\\\" tandas Slamet.

Slamet menambahkan, selain benih berkualitas, penerapan teknologi terkini dalam produksi pakan ikan juga diperlukan. Salah satunya adalah Maggot sebagai bahan baku pembuatan pakan ikan. Untuk itu, KKP terus mengembangkan  penggunaan berbagai bahan baku, seperti maggot sebagai bahan baku pakan ikan. Hanya saja, untuk maggot terdapat persoalan yang harus diselesaikan yaitu mahalnya media pertumbuhan maggot.

Kendala ini perlu dukungan pemerintah daerah melalui pembuatan kebijakan, terkait ketersediaan limbah produksi minyak kelapa sawit atau ampas minyak kelapa sawit. Dimana, pengusaha minyak kelapa sawit diharapkan tidak menjual limbah tersebut dengan harga tinggi sehingga dapat dimanfaatkan oleh pembudidaya atau oleh pabrik pakan, untuk memproduksi maggot. \\\"Jika pola tersebut terbangun, hal ini dapat menjadi bukti keberpihakan perusahaan kepada masyarakat,\\\" tegasnya.

Produksi Udang

Dalam keterangan resmi sebelumnya, DJPB mengungkapkan, hampir 50% kebutuhan udang dunia saat ini dipenuhi dari beberapa Negara di Asia Tenggara seperti Indonesia, Thailand dan Vietnam. Untuk itu, sebagai wilayah yang memegang peranan penting sebagai produsen udang dunia, Negara di Asia Tenggara, khususnya yang tergabung dalam ASEAN harus memperkuat kerjasamanya.

“Saat ini, perlu ditingkatkan kerjasama di antara negara anggota ASEAN, khususnya untuk meningkatkan kualitas udang yang diproduksi melalui penerapan Good Aquaculture Practices (GAP)\\\", demikian disampaikan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, pada saat memberikan sambutan selamat datang kepada delegasi anggota ASEAN pada acara \\\"The 4th Meeting of ASEAN Shrimp Alliance (ASA)\\\" di Hotel Salak, Bogor, belum lama ini.

Slamet menjelaskan, ASA yang dibentuk pada tahun 2006, bertujuan untuk menjembatani swasta dan pemerintah dalam tukar menukar informasi terkait produksi dan pemasaran udang, menyusun standar produksi udang diantara Negara-negara ASEAN dan juga mengadakan dialog dengan para ahli udang.

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, sedang giat membangkitkan kembali kejayaan udang nasional melalui penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), sehingga selain produksi udang meningkat, kualitas udang yang dihasilkan juga sesuai standard. “Ditjen Perikanan Budidaya bekerjasama dengan instansi terkait baik swasta maupun pemerintah, saat ini sedang melakukan harmonisasi CBIB dengan Standard Internasional dan regional, salah satunya dengan ASEAN Shrimp GAP. Selanjutnya hasil harmonisasi ini akan dijadikan pedoman dalam melakukan budidaya udang dan mendukung peningkatan produksi udang yang berkualitas,” pungkas Slamet.