Dampak Moratorium TKI Perlu Dana Rop1,4 T

 Perlu Ciptakan 1,96 Juta Lapangan Kerja

 Jakarta----Pemerintah menganggarkan sekitar Rp 1,4 triliun untuk menyediakan 1,96 juta lapangan kerja. Pembukaan lapangan kerja ini semata-mata demi menekan pengangguran pasca moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi. “Dengan melakukan realokasi untuk PNPM sebesar 1,4 triliun,  kita tambahkan lagi, dari masing-masing kementerian, yang sudah melakukan program PNPM, maka akan ada jumlah manfaat 1,96 juta orang bekerja,” kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa kepada wartawan di Jakarta,27/6

 Menurut Hatta, lapangan kerja baru tersebut dimaknai sebagai orang yang benar-benar bekerja. “Dengan catatan bahwa mereka bekerja 8 jam sehari. Hari orang kerja dengan jumlah 8 jam," tambahnya.

 Sementara Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengakui bengkaknya anggaran tambahan ini otomatis berdampak pada efisiensi anggaran. Dimana penghematan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) hanya berhasil mencapai Rp 15,1 triliun. Ini jauh dari target sebelumnya yang diperkirakan mencapai Rp 17 triliun.  "Ternyata ada sejumlah kementerian yang pendanaan luar negerinya itu double counting jadi tidak bisa mencapai angka yang Rp 17 triliun itu," jelasnya pada kesempatan yang sama.

 Lebih jauh kata Mantan Dirut Bank Mandiri ini, dari jumlah penghematan sebesar Rp 15,1 triliun terdapat sejumlah anggaran yang dialokasikan untuk alokasi ke TKI akbiat adanya moratorium. Umumnya, anggaran tersebut untuk PNPM. "Tadi ini program yang Rp 15,1 triliun sedang dipertajam untuk meningkatkan anggaran untuk lapangan kerja. Umumnya ke PNPM," imbuhnya.

 Ditempat terpisah, Menakertrans Muhaimin Iskandar mengatakan perlu ada sekitar 2,5 juta lapangan kerja baru per tahun sebagai dampak adanya moratorium pengiriman TKI Karena itu pemerintah akan mendorong program-program kerja di daerah yang menjadi basis rekrutmen TKI. "Diperkirakan harus menyediakan 2,5 juta lapangan kerja dalam setahun," ungkapnya.

 Ketua umum DPP PKB ini menambahkanprogram-program kerja akan digalakkan di wilayah basis rekrutmen seperti Jawa Barat, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Program pemberdayaan dan pengurangan pengangguran di daerah basis TKI itu dananya akan diambil dari hasil penghematan berbagai kementerian. "Semua anggaran sedang dihitung dari PU, Kemenakertrans, PNPM Mandiri, sektor kelautan, dan di berbagai sektor dan semua TKI yang tidak berangkat dapat ditangani," jelasnya.

 Hanya saja Cak Imin-panggilan akrabnya, membantah program tersebut baru dilaksanakan setelah moratorium TKI dikeluarkan akibat mencuatnya kasus seperti pemancungan Ruyati di Arab Saudi. "Sebetulnya sudah, ini fokusnya saja," kilah Muhaimin.

 Saat ditanya kapan implementasi program pemberdayaan ini mulai dilaksanakan, Muhaimin memperkirakan sekitar Juli 2011. "Ada yang sudah jalan, kuantitas itu dipakai sejak 2 hari ini, digodok Kemenkeu. Saya rasa langsung bulan depan," jelasnya.

 Muhaimin mengungkapkan, adanya moratorium telah menyebabkan 15-20 ribu TKI tidak jadi berangkat per bulannya. Karena itu menurut Muhaimin, kantong-kantong rekrutmen TKI harus dibuat program untuk mengatasi pengangguran.  “Jadi semua kementerian itu diminta penghematan anggaran untuk diberikan program pemberdayaan dan pengurangan pengangguran di daerah berbasis TKI," imbuhnya.

 Diakui pengamat ekonomi Mirza Adityaswara, pemerintah dalam posisi dilematis terkait moratorium tersebut. Namun ke depan, pemerintah diminta memperkuat posisi tawar Indonesia terhadap pemerintah Arab Saudi.

 Namun, di sisi lain pemerintah harus sadar, penerimaan dana dari TKI untuk keluarga di Indonesia juga tak kalah penting. "Satu tahun paling tidak sekitar US$ 7 miliar dollar remittance dari luar negeri, tidak tahu berapa yang dari Arab Saudi," jelasnya. **cahyo