Keputusan Pahit Demi Negara

Pemerintah akhirnya resmi menaikkan harga BBM subsidi untuk premium menjadi Rp 6.500 dan solar Rp 5.500 per liter (22/6). Pemerintah mengakui hal ini keputusan yang sangat berat namun harga BBM subsidi harus naik

\"Ini adalah pilihan yang amat sulit dan pilihan alternatif terakhir. Penyesuaian harga BBM harus disertai program percepatan dan perluasan perlindungan sosial agar melindungi masyarakat kita,\" kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa saat membuka pengumuman kenaikan harga BBM subsidi di kantornya, Jumat (21/6)

Hatta menjelaskan latar belakang kebijakan ini antara lain konsumsi BBM di dalam negeri terus membengkak sementara produksi minyak dalam negeri terus menurun. Sehingga telah berakibat berpotensi meningkatkan subsidi BBM, sehingga Indonesia harus impor BBM Rp 300 triliun. Kenyataan itu jika tak diambil kebijakan kenaikan BBM maka akan membuat defisit anggaran hampir menyentuh defisit 3% yang merupakan batas teratas.

Keputusan yang pahit memang sudah diambil pemerintah. Ini penyebab subsidi telah membuat masyarakat terbiasa dengan harga BBM yang relatif murah, sehingga setiap kenaikan harga akan menimbulkan efek psikologis dan pengaruh instabilitas yang besar.

Rasionalitas kenaikan harga BBM memang bisa dipahami. Indonesia sebagai penghasil minyak bumi, dari semula pengekspor sudah menjadi pengimpor minyak. Cadangan minyak kita tinggal 0,3% dari cadangan dunia. Subsidi dalam APBN untuk minyak dan listrik sudah mencapai sekitar Rp 300 triliun. Besaran subsidi ini mengurangi alokasi untuk infrastruktur dan program pengentasan ke-miskinan. Padahal, 70% subsidi itu dinikmati golongan rakyat mampu.

Di lain pihak, kebocoran anggaran negara juga cukup besar. Sinyalemen lama yang pernah diungkapkan begawan ekonomi Prof. Sumitro Djojohadikusumo bahwa sepertiga anggaran kita bocor, belum mampu diperbaiki dalam lima kali pergantian presiden hingga era reformasi sekarang. Artinya, manajemen pengelolaan keuangan negara dan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih masih sebatas pada retorika. Komitmen setiap pemerintahan masih tergolong rendah.

Pemerintah dan DPR sudah sepakat untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi melalui voting pengesahan RAPBN Perubahan 2013. Sudah disetujui pula besaran dana kompensasi untuk rakyat miskin, yang dinamakan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau ’’Balsem’’, sebesar Rp 27,9 triliun. Bantuan itu untuk 15,5 juta rumah tangga sasaran (RTS) atau sekitar 60 juta orang. Tiap RTS mendapat Rp 600 ribu yang disalurkan selama empat bulan.

Subdidi BBM di APBN-P 2013 hanya Rp 193,8 triliun atau sekitar 12% dari total APBN. Faktanya, anggaran untuk membiayai aparatur negara mencapai 79% dari APBN. Sementara untuk membayar gaji pegawai mencapai 21%. artinya jika saja pemerintah mau sedikit memangkas anggaran belanja nya, mungkin opsi menaikkan harga BBM bukan salah satu pilihan yang harus di ambil, dan setiap tahun APBN juga dibebani oleh pembayaran cicilan utang dan bunganya.

Merujuk BPS tentang BLT . Data BPS memperlihatkan angka kemiskinan kenaikannya yang signifikan. Tahun 2006 Rumah Tangga Miskin (RTM) 19,1 juta (sekitar 76,4 jt jiwa). Tahun 2011 terjadi penambahan RTM 25,2 juta (100,8 jt jiwa). Artinya, dua tahun setelah BBM dinaikkan dan BLT disalurkan jumlah orang miskin bertambah 24,4 juta jiwa. dengan kenaikan bbm kali ini bukan tidak mungkin akan memicu peningkatan RTM.

Di tengah paradoks itu, rencana kenaikan harga BBM harus disikapi secara bijak. Alasan kenaikan tidak bisa ditolak, namun pemerintah juga perlu menyadari kekurangannya. Termasuk alokasi subsidi yang tidak berubah dalam APBN serta kebijakan pengalihan sumber energi dan pengendalian konsumsi BBM yang masih lemah. Belum lagi konsistensi dalam mengamankan penggunaan anggaran negara dan kebijakan produksi mobil yang ramah lingkungan.

Related posts