Jakarta - Kenaikan harga BBM selalu diikuti inflasi dan penyesuaian suku bunga bank. Situasi ini tak bisa dihindari. Sebab, peningkatan suku bunga perbankan dipastikan akan mengerem pertumbuhan kredit perbankan. Selain harga barang-barang yang juga meningkat, daya beli masyarakat pun melemah di tengah menurunnya nilai rupiah yang kian terdepresiasi oleh menguatnya dolar AS.

NERACA

Implikasi yang terjadi, menurut sejumlah pengamat dan akademisi, pertumbuhan ekonomi berpotensi stagnan pascakenaikan BBM lebih dipicu oleh arus inflasi masyarakat. Inflasi terjadi ketika naiknya harga barang terus menerus secara umum dalam periode tertentu, juga pada waktu bersamaan terjadi penurunan nilai tukar rupiah.

Kenaikan harga BBM seperti yang diumumkan pemerintah (22/6) juga akan sangat mempengaruhi harga barang lainnya ikut naik, apa lagi sebentar lagi memasuki bulan Ramadan dimana sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam akan merayakan Hari Raya Idul Fitri, di saat itu pula harga bahan pokok dan biaya transportasi turut naik.

Sebelumnya pemerintah resmi mengumumkan kenaikan harga premium dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500 dan solar semula Rp 4.500 menjadi Rp 5.500 per liter terhitung mulai 22 Juni 2013.

“Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi pasca kenaikan harga BBM bersubsidi, dalam waktu dekat pemerintah bisa harus menjaga investasi dan kepercayaan pasar serta memacu produksi dalam negeri,” ujar Prof Dr Ahmad Erani Yustika, guru besar FE Univ. Brawijaya kepada Neraca, akhir pekan lalu.

Sebenarnya, menurut dia, ketidakjelasan sikap pemerintah saat menaikkan harga BBM bersubsidi dapat memperparah tingkat inflasi di dalam negeri. Pasalnya, harga beberapa komoditas yang ada di pasar sudah lebih dulu merangkak naik.

Selain itu, dia berharap masyarakat Indonesia mengubah pola konsumsi dan tidak terlampau bergantung pada produk impor. Hal tersebut, menurut dia, sangat berpengaruh terhadap laju inflasi jika sewaktu-waktu stok impor tidak cukup, sehingga mengganggu suplai dan kebutuhan yang langsung berpengaruh negatif terhadap lonjakan inflasi.

“Tapi makin lama inflasi itu memang makin sulit untuk diturunkan sama kecepatannya dengan sebelumnya. Kedua, ini juga ada hubungannya dengan kemampuan kita untuk mencetak sawah baru, mengubah kebiasaan dan sebagainya. Banyak kebiasaan yang mempengaruhi kebutuhan pangan,” ujar Erani.

Dia  juga menyarankan pemerintah untuk mengendalikan inflasi melalui berbagai kebijakan moneter, dan langkah serupa juga harus dilakukan pemerintah terutama dalam mengatasi masalah pangan.

Pendapat senada juga dilontarkan Rektor Kwik Kian Gie Institute Prof Dr  Anthony Budiawan. Menurut dia, kenaikan harga BBM akan berdampak pada semua sektor yang akan menyebabkan inflasi (cost push inflation).

\"Seperti harga barang naik, permintaan masyarakat pasti turun,\" ujarnya, Sabtu.  Dia menilai sektor kebutuhan sehari-hari tidak akan telalu terpengaruh oleh kenaikan harga BBM ini.

Anthony mengatakan, akibat kenaikan BBM tentu akan membuat tingkat kemiskinan akan meningkat. Inflasi juga akan lebih tinggi dari asumsi APBN-P 2013 sebesar 7,2%. \"Hal ini terjadi karena dibarengi oleh depresiasi nilai rupiah terhadap dollar AS sehingga akan memicu kenaikan harga barang impor,\" ujarnya.

Selain itu, Anthony juga pesimis dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini. \"Rasanya hampir tidak nungkin pertumbuhan ekonomi Indonesia 2013 akan mencapai 6%, saya memprediksikan target pertumbuhan tahun ini maksimal 5% bahkan bisa di bawah itu,\" ujarnya.

Sedangkan untuk BLSM dia kurang meyakini kompensasi itu akan berjalan efektif mengingat kondisi mental yang sangat korup menjelang pemilu. \"BLSM tidak mungkin dapat membantu untuk kurangi rakyat miskin yang akan semakin meningkat, BLSM itu hanya meringankan beban sesaat saja,\" ujarnya.

Kontribusi Kecil

Pengamat ekonomi FEUI Faisal Basri menyebutkan, memang dari awal pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak dilakukan oleh pemerintah. Pasalnya belanja pemerintah hanya menyumbang 0,1% bagi pertumbuhan ekonomi. “Jadi lupakanlah pemerintah untuk bisa mendukung pertumbuhan perekonomian karena peran pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi hanya 0,1%,” ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung oleh dua hal yaitu investasi dan konsumsi. Namun menjelang mendekati tahun pemilu, lanjut Faisal, maka dampaknya cukup baik bagi pertumbuhan ekonomi. “Setahun sebelum pemilu, akan mendongkrak pertumbuhan mencapai 0,2%. Namun mendekati pemilu maka akan menyumbang 0,3%,” ujarnya.

Terkait dengan kenaikan BBM, menurut dia, daya beli akan turun akan tetapi tidak akan bertahan lama mengingat pemerintah menggelontorkan dana kepada masyarakat. “Saya tetap optimis pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6,2%. Asalkan pemerintah memberikan kepastian karena masyarakat selama ini selalu bimbang seperti kebijakan BBM,” ujarnya.   

Anggota Komisi XI DPR Marurar Sirait membenarkan bahwa kenaikan BBM bersubsidi akan berdampak kepada sektor kemiskinan, kemudian dirinya mempertanyakan pengaruhnya atas kenaikan ini terhadap kemiskinan.

Menurut dia, harus ada kejelasan data, baik sebelum ataupun setelah kenaikan harga BBM subsidi dilakukan. Dia pun menilai adanya dana kompensasi dalam bentuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp 150 ribu selama empat bulan untuk masyarakat miskin sangat tidak jelas implementasinya. Hal ini dikarenakan pemerintah hingga saat ini belum mempunyai definisi yang jelas mengenai kemiskinan.

\"Jadinya harus ada indikator yang jelas soal ini. Pertama kriteria yang jelas indikator miskin seperti apa, kemudian, hampir miskin itu seperti apa. Nah posisi hari ini seperti apa. Hal ini diperlukan untuk menghindari adanya penyelewengan dan penyaluran dana menjadi tepat sasaran,\" ungkapnya.

Menurutnya, rencana kenaikan harga BBM ini terjadi karena kegagalan pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Sebenarnya pemerintah tidak harus menaikan harga BBM jika hanya ingin menyelamatkan APBN. “Jika pemerintah katakan tidak mampu itu karena kegagalan pemerintah mengelola. Apabila kami katakan APBN kita mampu, sekali lagi mampu,” katanya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan keuangan negara masih mampu untuk mencari sumber penerimaan negara. Maruarar menjelaskan soal adanya sisa anggaran lebih dari APBN yang sekitar Rp 32 triliun. Selain itu bisa dilakukan penghematan belanja kementerian sehingga bisa dihemat dana sekitar Rp 22 triliun dan bisa digenjot tambahan penerimaan migas dan pajak hingga Rp 10 triliun.

“Keinginan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi lebih karena untuk menutupi kegagalan pemerintah dalam mengurus penerimaan negara dan menjaga pertumbuhan ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi melambat,” jelasnya.

Kemudian dirinya menuturkan dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus meningkatkan efisiensi perjalanan dinas kementerian/lembaga (K/L) dan meningkatkan bea masuk sektor pertambangan. Dengan efisiensi perjalanan dinas maka akan menghemat anggaran negara dan dapat digunakan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi di sektor infrastruktur. Selanjutnya, dengan melakukan peningkatan bea masuk sektor pertambangan batu bara akan berpotensi pendapatan negara bisa mencapai Rp 48 triliun.

\"Harus ada langkah instrumen fiskal untuk meningkatkan penerimaan negara demi mencapai pertumbuhan ekonomi. Peningkatan bea masuk dan efisiensi perjalanan dinas kementerian/lembaga itu bisa menutupi jebolnya anggaran akibat BBM, apalagi menurut audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK ) memang ada pemborosan di sektor itu,\" tandas dia.

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan Bappenas Bambang Prijambodo mengatakan terdapat tiga hal yang dapat menjadi fokus agar target pertumbuhan ekonomi 6,3% dapat tercapai. “Kuncinya di daya beli masyarakat, lalu investasi termasuk belanja modal pemerintah, dan penyerapan belanja negara,” ujarnya, akhir pekan lalu.

Dalam menanggulangi daya beli masyarakat di saat BBM bersubsidi dinaikkan, kata Bambang, pemerintah akan melakukan beberapa program, yaitu Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Raskin, dan beberapa program lain. “Itu adalah usaha pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat bawah, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata dia.

Hal kedua yang juga dapat mendorong tercapainya target pertumbuhan ekonomi, lanjut Bambang, adalah dengan mendorong investasi. “Meskipun ada peningkatan inflasi, tapi jika confidence kuat, dalam arti investasi berjalan walau melambat, maka ekspektasi income kita positif. Artinya, income kita lebih baik, maka konsumsi masyarakat meningkat. Seberapa peningkatannya tergantung seberapa confidence,” ujarnya.

Hal ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah serapan belanja pemerintah. Harapannya, menurut dia,  jika serapan pemerintah maksimal, terutama belanja modal yang dapat memunculkan multiplier effect, maka kekuatan domestik dapat terjaga dengan baik.

Bambang  mengakui, tantangan untuk mencapai target 6,3% adalah tidak mudah. “Perlambatan hampir terjadi di seluruh dunia, termasuk China yang menjadi partner dagang kita. Eropa juga kemungkinan resesi. Intinya bahwa dukungan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi kita tidak sekuat seperti tahun 2011. Tapi kalau pemerintah serius, kita bisa capai 6,3%,” ujarnya. iqbal/sylke/iwan/bari/mohar