Jakarta - Harga bahan kebutuhan pokok sudah bergerak naik. Selain pengaruh kenaikan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat, kondisi ini seperti ritual tahunan setiap datangnya Ramadan dan Lebaran. Anehnya, pemerintah dibuat tak berdaya menghadapi fenomena seperti ini. Ini membuat beban ekonomi rakyat semakin berat akibat kenaikan harga sembako yang kian tak terjangkau. Paling pemerintah akan menerapkan strategi “operasi pasar” bila dipandang perlu.

NERACA

Menurut pemantauan Neraca di beberapa pasar di Jabodetabek beberapa hari terakhir ini, harga daging ayam, daging sapi, ikan, telur, beras, gula, hingga sayuran mengalami kenaikan 10% hingga 30%. Harga-harga kebutuhan lain juga mengalami kenaikan, namun pemerintah menganggap hal itu tidak bergeming dan hanya mengandalkan “operasi pasar”.

Sejumlah pedagang bahan pokok mengungkapkan, harga sejumlah komoditas yang dia jual naik seperti minyak goreng kemasan naik dari Rp 11.000 menjadi Rp 12.000 per liter. Kenaikan harga itu disebabkan ekspektasi tingginya permintaan menjelang puasa dan kenaikan harga BBM.

Lalu harga telur naik dari Rp 18.000 menjadi Rp 21.000 per kg. Harga tepung terigu naik dari Rp 6.000 menjadi Rp 7.000 per kg. Harga susu naik menjadi dari Rp 8.000 dari semula Rp 6.500  per kaleng. Sedangkan harga mi instan naik dari Rp 53.000 menjadi Rp 57.000 per dus.

Melihat gejolak harga barang tersebut, pengamat ekonomi UGM Sri Adiningsih menilai pemerintah tidak akan mampu mengendalikan kenaikan harga-harga pangan yang bergerak liar di pasar. “Kita lihat tiap tahun, tidak usah ada kenaikan harga BBM, pemerintah selalu menyampaikan ketersediaan barang cukup. Pemerintah tidak pernah mengatakan ketersediaan tidak cukup. Tapi kenyataannya jelang Ramadan dan Lebaran, harga-harga melonjak. Jadi berdasarkan sejarah tersebut, pemerintah tidak akan mampu kendalikan harga barang,” ujarnya  kepada Neraca, Kamis (20/6).

Salah atu penyebabnya, kata Sri, karena wilayah Indonesia terlalu luas. “Harga BBM saja bisa berbeda tajam. Tidak semua bisa beli di SPBU. Harga semen perbedaannya bisa tajam sekali. Kemampuan pemerintah intervensi sangat terbatas. Pasar murah yang merupakan program pemerintah hanya ada di beberapa kantor saja. Pengaruhnya sedikit sekali dibandingkan jumlah penduduk,” jelas dia.

Menurut Sri, kondisi pertanian dalam negeri belum didukung dengan baik oleh pemerintah. Hal itu terlihat dari kenyataan bahwa Indonesia sekarang bergantung impor produk pertanian yang cukup tinggi.

Pemerintah terkesan sangat takut mengintervensi pasar. Maklum, manajemen stok itu berarti mengintervensi harga pasar. Sekalipun harga pasar itu sudah sangat irasional, sebagian besar dipicu oleh aksi spekulasi. Bagi pemerintah, mekanisme pasar bisa mengefisienkan segala-galanya. Termasuk harga-harga sembako. Dengan begitu, negara tidak perlu mengintervensi karena hanya menciptakan distorsi. Paling-paling, kalau harga sudah tak terkontrol, pemerintah cuma menggelar “operasi pasar”.

Agenda Terselubung

Ekonom Econit Hendri Saparini mengatakan, gejolak harga sejumlah komoditas pangan memang tak tertahankan dalam beberapa bulan terakhir. Akar masalahnya bermuara pada produksi dalam negeri yang tidak mampu mengimbangi permintaan. Belum lagi kalangan pejabat pemerintahan memiliki agenda terselubung yang membuat negeri ini kian tergantung kepada komoditas impor.

Padahal kebijakan tersebut, yang mengondisikan impor, juga memicu penurunan produktivitas pertanian tanaman pangan di dalam negeri, di samping membuat kebijakan pengembangan menjadi tidak jelas.\"Lonjakan harga beras terus merembet ke harga minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, dan sebagainya. Kenyataan tersebut tidak kunjung menjadi perhatian serius pemerintah,\" ujar Hendri, kemarin.

Dia menyebutkan, pertanian di dalam negeri tidak diproteksi dan petani juga tidak dibantu dalam masalah teknologi maupun pembiayaan. Itu, katanya, kian mengondisikan Indonesia bergantung pada komoditas impor.

Berbeda dengan di Malaysia. Upaya pengendalian  harga dilakukan pemerintah dengan dua cara. Pertama, menerbitkan Price Control Act and Anti Profiteering Act 2010, yaitu UU Pengendalian Harga dan Anti-Pengambilan Keuntungan yang Berlebih. Kebijakan itu untuk  mengontrol kenaikan harga dan mencegah aksi spekulasi untuk meraih untung besar. Dalam UU itu juga disertakan tanggung jawab pelaku usaha dalam menjelaskan instrumen yang mempengaruhi kenaikan harga. Jika lonjakan harga disebabkan satu instrumen dengan kenaikan tidak wajar, pelaku usaha (pedagang) dapat diancam denda 500 ringgit Malaysia hingga 1.000 ringgit Malaysia atau pidana kurungan maksimal tiga tahun.

Hendri mengatakan, spekulasi, perdagangan gelap, penyeludupan, dan impor barang kebutuhan pokok masyarakat diawasi secara ketat di negeri jiran itu. Pemerintah Malaysia mengawasi dan menutup pintu perbatasan dari barang-barang dari luar dan mencegah komoditas penting seperti beras agar tidak keluar dari negara tersebut. 

Cara lainnya, adalah melalui penguatan kelembagaan yang mengontrol pasar. Kebutuhan pokok masyarakat harus dikuasai pemerintah dan tidak dilempar melalui mekanisme pasar. Lembaga itu juga berperan sebagai penyangga kebutuhan pokok sehingga ketika terjadi lonjakan harga secara tidak wajar, pemerintah harus mampu mengintervensi serta melepas cadangan komoditas untuk menetralisasi harga. Sehingga di Malaysia, walau menjelang hari raya tidak ada kenaikan barang yang meresahkan rakyat. 

Menurut dia, sejak beberapa tahun lalu pemerintah selalu mengabaikan dan membantah peringatan mengenai potensi krisis pangan. Di lain pihak, upaya revitalisasi pertanian, khususnya tanaman pangan, tidak juga bergerak signifikan. Ini ditandai dengan minimnya keuntungan petani di tengah lonjakan biaya produksi serta penyempitan lahan pertanian dan penurunan jumlah tenaga kerja.

Hendri sendiri melihat kenaikan harga komoditas pangan sudah pada tahap mengkhawatirkan, bahkan cenderung mengarah pada kekacauan ekonomi di tingkat bawah. Masyarakat luas, katanya, semakin kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok sehari-hari akibat harganya terus naik ke tingkat sangat signifikan. Padahal dalam kondisi demikian, daya beli masyarakat justru amat lemah akibat tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.

Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Ngadiran mengungkapkan,  saat ini harga beberapa komoditas naik tajam,bahkan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok ada yang lebih dari 30 %. \"Jika pemerintah tidak mempunyai strategi yang tepat maka kenaikan harga kebutuhan bahan pokok sulit dihindarkan. Sudah sejak bertahun-tahun, bahkan tanpa kenaikan BBM, harga bahan pokok akan naik jelang hari raya puasa dan lebaran,\" ujarnya, kemarin.

Menurut dia, kebijakan menaikan harga BBM menjelang bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri kurang tepat. Dia menilai tanpa ada kenaikan harga BBM harga-harga sudah dipastikan akan naik mendekati hari raya keagamaan.

Pada saat bulan Ramadan, lanjut dia, dipastikan permintaan barang kebutuhan pokok akan meningkat signifikan. Termasuk, adanya permainan para distributor yang menahan barang dalam waktu tertentu, sehingga menjadi faktor pendorong keniakan harga di pasaran.

Kenaikan harga BBM juga berimbas pada menignkatnya pula biaya distribusi atau transportasi barang. \"Kalau harga distribusi naik maka harga jual barang akan menyesuaikan atau ikut naik,\" tandasnya.

APPSI mencatat, pada periode jelang bulan Ramadan tanpa adanya kenaikan BBM, harga barang kebutuhan pokok naik sekitar 4%-6%. Bahkan, untuk komoditas tertentu bisa naik mencapai 30%. Sehingga, dengan adanya kebijakan kenaikan harga BBM subsidi menjelang Ramadan dan Lebaran, maka harga kebutuhan pokok berpotensi naik lebih dari 30%.

Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog, Natsir Mansur menyebutkan ada dua penyebab kenaikan harga bahan pangan tinggi. Pertama adalah tidak seimbangnya antara suply demand serta tidak ketegasan pemerintah dalam menentukan harga BBM. ”Kenaikan harga pangan seperti ritual tahunan yang selalu tidak bisa dihindarkan. Ketidakseimbangan antara suply dan demand membuat rentan spekulasi,” ujarnya.

Natsir menilai kenaikan harga pangan bisa mencapai 30%. Hal itu lantaran kenaikan dari sisi distribusi dan transportasi. ”Organda saja menaikkan tarif mencapai 20%, belum lagi biaya distribusi. Maka kalau ditotal semuanya kenaikan bisa mencapai 30%, ini adalah akumulasi cost yang nantinya dibebankan kepada konsumen,” tambahnya.

Tidak hanya itu. BUMN penyedia jasa angkutan bandara Perum Damri juga akan menaikkan tarif angkutan menuju Bandara Soekarno Hatta sebesar Rp 5.000. Misalnya dari Bekasi ke Bandara semula Rp 30.000 naik menjadi Rp 35.000. Hal ini terjadi karena keinginan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, termasuk solar.

Pendapat berbeda diungkapkan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan. Menurut dia, saat ini harga produk pangan pokok masih relatif stabil. Berdasarkan pengamatan pihaknya di lapangan, kenaikan dari Mei-Juni berkisaran 2-4%. ”Kenaikan ini masih relatif stabil,” ujarnya saat ditemui usai acara Trade Expo Indonesia 2013 di Jakarta, Kamis.

Menurut Gita, pihaknya selalu memonitor harga sehingga bisa menyebutkan kenaikan berada dikisaran 2-4%. ”Setiap hari kita selalu memonitor pergerakan harga produk pangan seperti tomat, bawang merah, bawang putih, wortel sudah terjaga stabilitas harganya,” tuturnya.

Data Kementerian Perdagangan menunjukkan, harga beras medium, gula pasir, tepung terigu, dan minyak goreng naik kurang dari 1%. Sementara itu, harga daging dan telur ayam ras naik 1-2%. Harga cabai merah keriting, cabai merah biasa, cabai rawit merah, bawang merah, dan bawang putih bahkan turun 1-3%.

Harga bahan pokok rata-rata nasional pada pekan ketiga Juni 2013 dari Kementerian Perdagangan menunjukkan, harga beras medium naik 0,4% di level Rp8.264 per kg. Harga minyak goreng naik 0,54% menjadi Rp10.132 per kg, sedangkan harga tepung terigu naik 0,06% di level Rp7.907 per kg. iqbal/bari/iwan