NERACA

Jakarta – Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) sampai saat ini sudah menghabiskan anggaran pemerintah sebesar Rp3,6 triliun. “Yang sudah diserap BPLS adalah Rp3,6 triliun. Sejak 2008 sampai sekarang,” kata Kepala BPLS Soenarso di Jakarta, Kamis (20/6).

Dia menjelaskan bahwa tahun ini, badan yang berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum (PU) itu dijatah Rp2,051 triliun pada Anggaran Penerimaan Belanja Negara Perubahan (APBN-P), setelah diturunkan dari Rp2,256 triliun pada APBN.

Dari postur tersebut, anggaran untuk mitigasi semburan atau luapan lumpur berupa kegiatan pengaliran lumpur ke Kali Porong dalam APBN-P adalah sebesar Rp135,9 miliar, dari sebelumnya dalam APBN dijatah Rp155 miliar.

“Pos anggaran mitigasi semburan/luapan lumpur tersebut bukanlah merupakan alokasi baru dan telah ada setiap tahunnya sejak 2009,” jelas Soenarso.

Untuk setiap tahunnya, lanjut dia, alokasi pos tersebut memang bervariasi mulai dengan batas plafond tertinggi senilai Rp155 miliar. Dia menekankan bahwa tidak benar jika melalui APBN-P 2013 BPLS mendapat penambahan dana sebanyak Rp155 miliar.

Setiap tahunnya, BPLS mengalokasikan anggaran untuk Sosial Kemasyarakatan, yaitu untuk jual-beli tanah dan bangunan yang berada di 65 Rukun tetangga (RT). Pada tahun ini, anggaran Sosial Kemasyarakatan-nya adalah yang paling tinggi, yaitu Rp1,916 triliun. Pada tahun 2011 dan 2012, berturut-turut anggaran Sosial Kemasyarakatannya adalah sebesar RP558 miliar dan Rp1,119 triliun. Sementara pada 2008, 2009, dan 2010, anggaran Sosial Kemasyarakatan jauh lebih kecil lagi, yaitu Rp228 miliar, Rp85 miliar, dan Rp12 miliar.

“Tahun 2013 ini adalah peak. Diharapkan urusan jual beli tanah tahun ini selesai,” kata Soenarso.

Sekretaris BPLS Herwiryanto menambahkan, bahwa untuk tanah kering dihargai Rp1 juta/meter persegi. Tanah sawah dihargai Rp120 ribu/meter persegi. Sementara bangunan dihargai Rp1,5 juta/meter persegi.

“Selain itu, anggaran Sosial Kemasyarakatan juga terdapat dana bansos, yaitu uang evakuasi sebesar Rp500 ribu/Kepala Keluarga,” jelas Herwiryanto.

Herwiryanto mengakui serapan anggaran BPLS terbilang kecil. Dari yang dianggarkan Rp6,6 triliun sejak awal terbentuknya BPLS, hanya RP3,6 triliun yang sudah terserap.

“Betul bahwa kita termasuk badan yang rendah penyerapannya. Tapi alasan kami sangat banyak. Misalnya, dulu ada salah satu persyaratan bahwa kita bisa bayar tanah mengikuti progresnya Lapindo. Kalau Lapindo tidak ada proses, kita juga tidak bisa bayar. Kalau sekarang, serapannya rendah karena kita terblokade warga, sehingga tidak bisa bekerja secara maksimal,” keluh Herwiyanto.

Perlu diketahui bahwa di Sidoarjo terdapat 641 hektar yang dibiayai Lapindo. BPLS menangani yang di luar itu. Kenapa ribut terus? Karena yang di dalam ini belum selesai oleh Lapindo, sekitar Rp787 miliar dan itu kabarnya akan segera dilunasi Lapindo,” jelas dia.

Soenarso menjelaskan, pekerjaan yang tertinggal saat ini adalah penanganan aliran lumpur ke Sungai Porong. “Kalau ini berjalan, maka 2015, 2016, atau 2017 kita bisa serahkan ke dinas-dinas terkait di daerah, sehingga tidak membebani APBN lagi. Misalnya untuk menangani aliran lumpur beralih ke Dinas Pekerjaan Umum. Urusan sosial ke Dinas Sosial. Urusan tanggul juga ke Dinas Pekerjaan Umum,” jelas Soenarso.

Pada tahun 2014, lanjut Soenarso, dalam RAPBN, BPLS dianggarkan hanya Rp845 miliar. Dari anggaran tersebut, sekitar Rp680 miliar akan digunakan untuk Sosial Kemasyarakatan, yaitu penyelesaian jual beli tanah. [iqbal]