NERACA

Jakarta - Atas rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang akan dilakukan oleh pemerintah belum diumumkan, namun pada saat ini di beberapa daerah sudah terjadi kelangkaan BBM bersubsidi. Banyaknya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tidak memiliki stok persediaan premium dan solar sehingga menyebabkan antrian panjang konsumen. Dengan disepakatinya asumsi makro APBN-P 2013 oleh DPR pada rapat paripurna 17 Juni lalu, maka pemerintah akan menaikkan harga BBM bersubsidi jenis Premium dari Rp4.500 per liter menjadi Rp6.500 per liter. Sedangkan BBM jenis Solar naik dari Rp4.500 per liter menjadi Rp5.500 per liter. Namun, hingga saat ini keputusan resmi dari pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi belum ada.

\"Mitigasi risiko pemerintah dalam mengantisipisi rencana kenaikan harga BBM tidak maksimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya kelangkaan dan antrean yang panjang di berbagai daerah menjelang kenaikan harga BBM,\" kata Anggota Komisi VII DPR Rofi Munawar, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Neraca, Kamis (20/6). Dia menjelaskan, dalam catatannya pada 19 Juni 2013 lalu, dalam kaitannya atas rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM, membuat masyarakat di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) semakin sulit mendapatkan BBM untuk nelayan, angkot serta ojek di daerah itu. Demikian pula terjadi di sejumlah SPBU di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, kehabisan stok bahan bakar minyak bersubsidi untuk jenis premium dan solar.

Rofi menambahkan, kelangkaan terjadi di berbagai daerah padahal kenaikan harga BBM belum terjadi. Situasi ini, secara simultan, dengan merangkak naiknya berbagai kebutuhan pokok. Pemerintah telah gagal dalam mengelola kepercayaan publik selama ini terkait berbagai kebijakan energi nasional di hulu maupun hilir. Jika kenaikan dianggap menjadi solusi jitu pemerintah dalam menekan subsidi energi di APBN, seharusnya tidak boleh mempengaruhi ketersediaan BBM bersubsidi di masyarakat saat ini.

\"Menjelang kenaikan kita lihat penimbunan dan kelangkaan masih terjadi, tentu dampaknya akan membuat masyarakat mengalami beban ekonomi yang luar biasa berat,\" keluhnya. Rofi juga menuturkan pemerintah harus bertindak dengan cepat terkait berbagai kelangkaan BBM di berbagai daerah, hal ini terjadi akibat respon yang lambat dan reaktif dalam mengantisipasi rencana yang dibuatnya sendiri. Kondisi yang tidak menentu akan menyebabkan maraknya penyelewengan, panic buying konsumen dan efek buruk yang semakin luas. \"Publik selama ini dihadapkan pada wacana BBM bersubsidi salah sasaran, namun secara realitas tidak pernah ada upaya serius dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan salah sasaran tersebut. belum lagi persoalan kelangkaan dan penimbunan yang masih saja terjadi, berbanding lurus dengan program pengendalian BBM yang jalan di tempat dan energi alternatif yang tidak pernah terwujud,\" tegasnya..

Stok aman

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) memastikan ketahanan stok BBM aman untuk menghadapi rencana kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Stok premium cukup untuk 22 hari, sedangkan stok solar mencapai 20 hari. Menurut Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir, Pertamina telah mempersiapkan ketersediaan BBM yang cukup untuk mengakomodasi kemungkinan lonjakan konsumsi menjelang pengumuman resmi kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi oleh pemerintah.

Hal itu tercermin dari peningkatan konsumsi harian BBM bersubsidi khususnya pada tanggal 18 Juni 2013. Hari ini konsumsi Premium naik dari 80.000 KL menjadi 90.000 KL atau naik 12,5%, sedangkan Solar dari 43.000 KL  menjadi 48.000 KL atau naik 11,6%. Berdasarkan pantauan realisasi penyaluran BBM jenis premium dalam dua pekan terakhir, realisasi penyaluran Premium rata-rata mencapai sekitar 88.000 KL dan Solar sekitar 48.000 KL sesuai prediksi.

Selain stok yang dalam posisi aman, Pertamina telah menetapkan peningkatan thruput harian di atas 10% dari rata-rata thruput harian normal. Selain itu, Pertamina juga mengeluarkan kebijakan agar Terminal BBM dan SPBU beroperasi jika perlu sampai 24 jam untuk memastikan kebutuahan masyarakat terpenuhi. Ali mengharapkan masyarakat tidak melakukan pembelian BBM bersubsidi secara berlebihan terkait dengan rencana kebijakan penaikan harga. Pertamina juga mewaspadai adanya gangguan dan hambatan pada jalur distribusi BBM bersubsidi yang dapat merugikan masyarakat.

Pertamina telah membentuk Posko Satgas BBM dan LPG di Kantor Pusat dan seluruh Kantor Region Pertamina mulai 17 Mei hingga 30 Juni 2013 untuk memantau dan memastikan kehandalan pasokan BBM dan LPG. Kemudian untuk memastikan keamanan dan kelancaran masyarakat dalam mendapatkan BBM bersubsidi, Pertamina juga berkoordinasi dengan Kepolisian RI dan TNI untuk pengamanan SPBU dan objek vital lainnya. [mohar]