Dambakan Warga DKI yang Sejahtera

Dambakan Warga DKI yang Sejahtera

Oleh Bani Saksono

Wartawan Ekonomi Neraca

Semua orang meyakini, memberikan pancing lebih terhormat dan mendidik dari pada memberi ikan. Sebab dengan pancing, ikan yang bisa diperoleh bisa jauh lebih banyak dari ikan yang diberikan cuma-cuma.

Perumpamaan itulah yang dilontarkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat mereaksi rencana pemerintah pusat menyalurkan uang hasil pemotongan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dalam bentuk bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) atau orang memlesetkan menjadi balsam.

Rencananya, BLSM akan diberikan sebesar Rp 150 ribu selama 4 bulan bagi 15,5 juta keluarga miskin. Total dana BLSM sebesar Rp 27,9 triliun. BLSM akan lenyap tak berbekas karena habis dipakai untuk menutup defisit keuangan keluarga akibat kenaikan harga-harga sebagai buntut kenaikan harga BBM.

Saat ini, jumlah penduduk miskin di Jakarta tercatat hingga akhir 2012 sebanyak 366.770 jiwa atau meningkat 3,7% dari tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 355.200 orang. Kenaikan jumlah penduduk miskin itu antara lain juga dipicu oleh meningkatnya standar miskin dari semula minimum berpenghasilan Rp 368.410 per kapita per bulan pada 2011 menjadi Rp 392.570 per kapita per bulan pada 2012. Pemicu berikutnya adalah adanya laju inflasi.

Karena itu, Jokowi berpendapat, bantuan itu lebih baik diberikan untuk mengembangkan usaha mikro yang langsung bersentuhan dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Ada dua cara instan yang ditempuh Jokowi untuk mengentaskan warganya dari kemiskinan, yaitu memberikan dua kartu sakti, Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Sebelum dipimpin Jokowi, Pemprov DKI sudah memberikan bantuan untuk program pemberdayaan masyarakat miskin di Jakarta, yaitu lewat Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (PEMK), dulu Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK).Besarnya dana PEMK sekitar Rp 1 miliar per tahun.

Sementara itu, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta memperkirakan, kenaikan harga BBM waktunya kurang tepat,seharusnya awal tahun 2012 atau setelah Lebaran. Karena, secara psikologi, kenaikan BBM menjelang Lebaran akan memicu kenaikan harga bahan pokok hingga tiga kali lipat.JUga tarif angkutan, dipastikan naik.

Karena itu, Hippi DKI pun mengusulkan agar Pemprov DKI lebih baik memberikan insentif di kaanganUMKM dari pada berbentuk BLSM. Menurut Ketua umum Hippi DKI Sarman Simanjorang, lebih baik dana itu diberikan dalam bentuk modal usaha dengan jaminan pemerintah, serta pemberian promosi dan pemasaran, serta keringanan pajak.

Kini, Pemerintah Pusat dan DKI beradu cepat, mana yang sukses pengentaskan kemiskinan. [ ]

Related posts