Awasi Kongkalikong Proyek PU - PERINGKAT INFRASTRUKTUR INDONESIA RENDAH

Jakarta – Di tengah rendahnya peringkat daya saing infrastruktur Indonesia, pembangunan infrastruktur di negeri harus terus berjalan dengan kualitas pekerjaan yang lebih baik dengan anggaran yang cukup optimal. Tidak ada alasan bagi Menteri PU mengeluhkan minimnya anggaran dalam APBN.

NERACA

Menurut anggota Komisi V DPR Riswan Tony, seberapa pun anggaran yang digunakan untuk infrastruktur ini idealnya dapat dimanfaatkan untuk membangun sarana infrastruktur. Yang harus dilakukan adalah pola pengembangan infrastruktur diperbaiki untuk mencapai target pembangunan infrastruktur.

“Anggaran dalam RAPBN 2014 nanti mengenai infrastruktur tidak menjadi suatu permasalahan tapi sistem dan pola anggaran yang harus diperbaiki, ini disebabkan Kementerian PU tidak mengolah dengan benar anggaran yang ada di kementeriannya,” katanya, Rabu (19/6).

Riswan juga menyoroti banyaknya kongkalikong yang terjadi dalam proyek di Kementerian PU berdampak pada pembengkakan anggaran di kementerian itu menjadi lebih besar. Kementerian PU masih menggunakan pola lama dalam menjalankan pembangunan infrastruktur.

”Ada saja proyek perbaikan setiap tahunnya padahal pemeliharaannya dilakukan setelah dua tahun, namun proyek pembangunan infrastruktur dilakukan perbaikan tiap tahunnya, hal ini tidak efisien dan menghamburkan banyak anggaran dan hal ini merupakan pola lama yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum,” ujarnya.

Jadi, menurut dia, berapa pun anggaran dikeluarkan APBN untuk pembangunan infrastruktur akan bisa mencukupi apabila pola anggaran setiap kementerian terkait dapat dijalankan dengan baik. Banyaknya oknum pejabat yang tidak bertanggungjawab menyalahgunakan anggaran infrastruktur membuat pembangunan infrastruktur tidak berjalan dengan baik.

“Selain anggaran pembangunan infrastruktur yang digunakan dengan sebaik-baiknya, juga dibutuhkan pembangunan yang berkualitas,” ujarnya.

Riswan pun menuturkan diperlukan skala prioritas dalam menjalankan program pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sangat terlihat sekali, pemerintah tidak mempunyai skala prioritas dalam membangun infrastruktur seperti belum mengutamakan sektor infrastruktur yang ada seperti misalnya prioritas pembangunan jalan diutamakan terlebih dahulu.

“Oleh karenanya, jangan salahkan dana atau anggaran yang kecil dalam pembangunan infrastruktur tapi perlu adanya pembenahan pola anggaran dan kualitas infrastruktur yang diutamamakan. Kualitas yang terpenting dibandingkan anggaran yang besar,” tambahnya.

Menyimak hasil survey World Economic Forum (WEF) belum lama ini, peringkat infrastruktur Indonesia masih masih rendah dibandingkan dengan negara lain. Dari 100 negara yang disurvei, Indonesia berada pada peringkat 78. Keadaan itu melemahkan daya saing untuk menarik investasi, dan infrastruktur yang buruk juga menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Diantara negaraa ASEAN, setelah Singapura, negara yang tertinggi peringkat daya saing tahun 2012 adalah Malaysia (ke-25), disusul Brunei Darussalam (28), Thailand (38). Indonesia berada di urutan ke empat dengan posisi ke 50.

Penurunan peringkat daya saing Indonesia pada 2012 ini seharusnya membuat pemerintah dan dunia usaha segera mencari jalan keluar mengatasi penyebab penurunan daya saing tersebut. Indeks daya saing global yang dibuat oleh WEF dapat menjadi rujukan untuk menentukan perbaikan yang perlu dilakukan. Selain itu, dengan belajar dari negara-negara lain yang menunjukkan kenaikan indeks cukup signifikan, dapat dipelajari kebijakan apa yang perlu dilakukan di Indonesia untuk meningkatkan indeks daya saing.

Laporan periodik WEF tahun 2012 ini juga menyertakan kendala-kendala yang menghambat untuk berusaha di Indonesia, antara lain: birokrasi pemerintah yang tidak efisien, korupsi, keterbatasan infrastruktur, etika kerja yang buruk, hambatan peraturan perburuhan, dan lain-lain.

Sebelumnya Ketua DPD RI Irman Gusman dalam rapat kerja nasional bidang infrastruktur Kadin pernah mengungkapkan, selama ini yang terjadi adalah kurang adanya koordinasi. Masing-masing bekerja secara sektoral. \\\"Jangan sampai ekonomi kita seperti yang dikatakan Bung Karno pada 1930 yaitu ekonomi negara terjajah,” ujarnya.

Menurut dia, menambahkan, kondisi infrastruktur di Indonesia masih buruk dan tertinggal dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. \\\"Total ruas jalan tol Indonesia baru ada sepanjang 750 kilometer sejak 1978. Itu sangat kalah dibandingkan dengan Malaysia yang telah memiliki 3.500 kilometer,\\\" ujarnya.

Kondisi pelabuhan di negara kepulauan dan maritim ini pun buruk. \\\"Kita baru memiliki 18 pelabuhan samudera, sedangkan di Thailand sudah ada satu pelabuhan besar pada setiap 50 kilometer panjang pantainya,\\\" kata Irman.

Padahal, infrastruktur menjadi prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial. Peningkatan stok infrastruktur sebesar satu persen mampu mendorong peningkatan PDB sebesar satu persen. \\\"Menteri PU pernah mengungkapkan, anggaran pembangunan infrastruktur hanya mencapai 5% dari PDB. Jauh lebih kecil dibandingkan dengan India yang mencapai 7% PDB dan Cina hampir 10% dari PDB,\\\" kata Irman.

Anggaran Wajar

Pengurangan APBN untuk Kementerian PU dinilai pengamat kebijakan publik UI Andrinof Chaniago, sebagai hal yang wajar karena di tahun 2011 sempat ada lonjakan cukup besar di anggaran PU di APBN saat itu.

“Untuk APBN PU tahun 2012 naik cukup banyak dari tahun sebelumnya. Pada 2011 APBN PU hanya sebesar Rp 57 triliun, sedangkan di 2012 jumlahnya naik drastis menjadi Rp 78 triliun karena memang ada beberapa proyek besar yang dikerjakan pada tahun lalu”, ujarnya.

Menurutnya untuk PU jumlah tersebut masih cukup besar jika masih berada diatas Rp 60 triliun. “Dari jumlah tersebut banyak yang bisa dilakukan PU asal penyerapannya tepat sasaran”, ujarnya.

Walau terjadi pengurangan di APBN, menurut dia, tidak dapat disimpulkan bahwa pemerintah tidak serius membenahi infrastruktur. Menurut dia, alokasi normal memang tumbuh 10%, namun kemungkinan pengurangan tersebut untuk menambah ke APBN kesehatan dan pendidikan.

“Kemungkinan anggaran di kesehatan dan pendidikan tidak dapat dikurangi lagi”, ujar dia.

Walau dia menyatakan wajar jika pada 2014 nanti Pu mendapatkan anggaran Rp 69 triliun, namun untuk infrastruktur tidak akan cukup. Berdasarkan penjelasannya, jalan yang rusak berat mencapai 20%, rusak sedang 30%, rusak ringan 305 dan hanya 20% jalan yang masih dalam keadaan baik.

Sebelumnya rapat kerja Komisi V DPR menyetujui RAPBN Tahun Anggaran 2014 Kementerian Pekerjaan Umum (PU) senilai Rp68,71 triliun, lebih rendah dari APBN 2013 Rp77,9 triliun.

Menurut laman Kementerian PU, Kementerian PU sebelumnya mengajukan kebutuhan anggaran 2014 sebesar Rp110,01 triliun, tapi hanya 62% yang dikabulkan. Dengan anggaran sekecil itu, Menteri PU Djoko Kirmanto menyatakan pesimistis target pembangunan akan tercapai.

“Ada kemungkinan tidak bisa mencapai target pembangunan PU. Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai, tapi pasti tidak bisa karena anggarannya memang kurang. Saya harapannya ada APBN-P di tahun 2014,” ujarnya seperti dikutip laman PU, kemarin.

Pengamat ekonomi UI Aris Yunanto mengatakan, ada yang aneh dalam penentuan anggaran untuk infrastruktur di APBN 2014 mendatang. Karena angkanya lebih kecil dari APBN tahun ini. Padahal, seharusnya kalau melihat kondisi infrastruktur kita saat ini seharusnya anggarannya lebih besar. Kecuali kalau infrastruktur Indonesia sudah baik, maka sah-sah saja jika dikecilkan.

Apalagi sebentar lagi akan ada masyarakat ekonomi ASEAN, tentu pilihannya hanya dua, apakah ingin menjadi produsen ataukah hanya menjadi pasar. Nah, kalau infrastruktur buruk tentunya Indonesia hanya akan jadi pasar di masyarakat ekonomi ASEAN.

Meski demikian, kata Aris masih ada jalan keluar untuk mengembangkan infrastruktur walaupun anggarannya kecil. Yakni dengan memberikan insentif kepada para investor. Sehingga investasi di Indonesia menjadi lebih menarik.

Kajian (WEF) yang memaparkan The Global Competitiveness Report 2011-2012 mengungkapkan, ekonomi dunia saat ini mengalami berbagai tantangan. Krisis ekonomi dunia memang sudah menunjukkan penurunan di beberapa negara, namun ada beberapa negara yang berada pada puncak krisisnya seperti Yunani dan beberapa negara Eropa lain.

Laporan tahun ini menghimpun data-data ekonomi dari 142 negara. Data ekonomi tersebut diolah untuk menghasilkan peringkat daya saing negara-negara. Daya saing didefinisikan sebagai kondisi institusi, kebijakan, dan faktor-faktor yang menentukan tingkat produktivitas ekonomi suatu negara. iqbal/nurul/ahmad/mohar

Related posts